Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Faksi PDI Perjuangan Apresiasi Kinerja Pemkab Badung, Diharapkan Proyeksi APBD 2025 Disusun Secara Hati-hati

Bali Tribune / PU Fraksi PDI perjuangan yang di bacakan oleh I Wayan Sandra.

balitribune.co.id | MangupuraFraksi PDI Perjuangan mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Badung selama tahun 2023. Fraksi tergemuk di parlemen Badung ini juga mengucapkan selamat kepada Pemkab Badung karena telah kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang kedua belas kalinya serta kesepuluh kali secara berturut-turut atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Badung tahun 2023 .

Itu disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dalam sidang Paripurna DPRD Badung yang mengagendakan penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi tentang penjelasan Bupati Badung terhadap dua Raperda serta rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2025 di Gedung Dewan, Jumat (12/7).

Selain memberi pujian pada pemerintah PU fraksi yang dibacakan oleh I Wayan Sandra tersebut  juga meminta Pemkab Badung dalam rangka menyusun proyeksi APBD tahun anggaran 2025 agar menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga menjadikan  APBD yang realistis, efektif, efisien, produktif dan dapat dipertanggungjawabkan. “Setelah mencermati dan mempelajari secara teliti, seksama dan mendalam maka kami fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung dapat menyampaikan tanggapan pada rancangan KUA - PPAS tahun anggaran 2025 dirancang sebesar Rp10, triliun lebih yakni meningkat sebesar 12,89%. Setara dengan Rp 1,1 triliun lebih  dari APBD induk tahun 2024. Untuk belanja daerah pada rancangan KUA - PPAS tahun anggaran 2025 dirancang sebesar  Rp 10, 4 triliun lebih mengalami peningkatan 8,77% setara dengan Rp 845 miliar dari APBD induk tahun 2024,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, postur dan komposisi rancangan KUA - PPAS tahun anggaran 2025 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka fraksi PDI Perjuangan dapat menerima semua program-program pemerintah dengan melakukan pendalaman terhadap pendapatan asli daerah dan anggaran daerah tahun 2025 dengan tim anggaran pemerintah daerah terkait. “Kami Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi kinerja pemerintah yang telah mampu mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat Badung melalui program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Badung  juga memberikan saran dengan pembangunan infrastruktur yang sudah menyentuh hampir keseluruh wilayah Badung, kedepan perlu kiranya pemerintah merencanakan pembangunan taman Kota Mangupura sebagai wajah pintu masuknya ke Kota Mangupura dalam bentuk blue print atau master plan taman kota Badung.

Selain itu, pemerintah lebih fokus lagi dalam penanganan ketersediaan air bagi masyarakat khususnya masyarakat Badung selatan.

wartawan
ANA
Category

Antusiasme Warga Padati Gilimanuk hingga Hutan Cekik Sambut Kedatangan Presiden Prabowo

balitribune.co.id | Negara - Masyarakat Kabupaten Jembrana tumpah ruah memadati kawasan Gilimanuk hingga Hutan Cekik pada Selasa (25/8/2026). Kedatangan ribuan warga dan pelajar ini guna menyambut kunjungan kerja perdana Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang diagendakan melakukan groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan hutan Bali Barat.

Baca Selengkapnya icon click

Data 129 Ormas, Kesbangpol Badung Dorong Penataan dan Pemberdayaan

balitribune.co.id | Mangupura - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Badung mencatat sebanyak 129 organisasi kemasyarakatan (ormas) telah terdata hingga Agustus 2026. Ormas tersebut bergerak di berbagai bidang, di antaranya lingkungan hidup, seni budaya, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, serta kesehatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Ancam Cabut Izin Usaha Besar yang Abaikan Produk Lokal

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menyiapkan aturan yang mewajibkan pelaku usaha besar, khususnya sektor pariwisata, menggunakan produk unggulan lokal. Pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban tersebut nantinya dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap hingga rekomendasi pencabutan izin usaha.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.