balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Demokrat DPRD Badung banyak menyoroti perihal target pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak sesuai dengan asumsi yang ditargetkan eksekutif. Soratan tersebut disampaikan, Senin (22/7) dalam Rapat Paripurna DPRD Badung Pemandangan Umum Fraksi Demokrat yang dibacakan oleh I Nyoman Oka Widyanta.
Demokrat menekankan agar tujuan utama dan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar terwujud. Maka dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD, kata Widyanta dibutuhkan kecermatan dalam menyusun asumsi-asumsi pendapatan.
“Sebelum menetapkan APBD P maka perlu diketahui indikator penyebab tidak tercapai asumsi target baik target PAD maupun target Implementasi APBD,” kata Oka.
Selanjutnya, politisi Dapil Abiansemal ini mengatakan, asumsi target yang tinggi di tahun 2019 harusnya dijadikan motivator untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah. Tapi, tidak dipungkiri, bahwa target yang tinggi memunculkan konsekuensi.
”Dapat memunculkan konsekuensi rasionalisasi APBD yang cukup besar sehingga tidak rasional seperti sekarang ini. kemudian berdampak pada beberapa komitmen belanja daerah yang telah dianggarkan pada APBD induk 2019,” ucapnya.
“Untuk itu kami perlu membahas agar tidak terjadi kembali rasionalisasi yang tinggi, termasuk membahas indikator potensi yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Sehubungan belum dilakukan pembahasan yang pasti terhadap hal tersebut, maka kami Fraksi Demokrat terhadap KUPA, PPAS dan RABD Perubahan belum dapat berpendapat,” tegas fraksi yang diketuai oleh I Ketut Subagia itu.
Ditambahkannya, secara nominal PAD Badung mengalami peningkatan, akan tetapi target sampai bulan Juni tidak tercapai. “Demokrat minta dalam anggaran tahun 2020 dilakukan dengan cermat berdasarkan dalil-dalil ekonomi, bukan pada asumsi perasaan sehingga rasionalisasi tidak terulang lagi. Karena pencapaian target asumsi merupakan penilaian kinerja aparatur daerah,” tambahnya.
Demokrat meminta agar pemerintah meninjau atau menghentikan khususnya belanja hibah dan bantuan keuangan lainnya kepada instansi vertikal. “Dalam pembahasan KUA dan PPAS tahun anggaran 2020 khususnya belanja hibah, dan bantuan keuangan lainnya agar ditinjau kembali atau dihentikan guna menjaga stabilitas ekonomi Daerah Badung,” tegasnya. (u)
wartawan
I Made Darna
Category
