Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Gigitan HPR di Karangasem Capai 5.756 Kasus, Satu Orang Meninggal Dunia Terpapar Rabies

Vaksinasi
Bali Tribune / VAKSINASI - Petugas saat melakukan vaksinasi rabies di Karangasem.

balitribune.co.id | Amlapura - Kasus gigitan Hewan Penular Rabies (HPR) di Kabupaten Karangasem di Tahun 2026 ini masih cukup tinggi, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Karangasem, rata-rata terjadi sebanyak 500 kasus gigitan HPR perbulan. 

Kepala Dinas Kesehatan Karangasem, dr. I Gusti Bagus Putra Pertama, Senin (14/9/2026), menyebutkan pada Januari 2026 terjadi sebanyak 958 kasus gigitan HPR. “Pada bulan Januari 2026 saat itu terjadi satu kasus orang meninggal dunia akibat terjangkit Rabies setelah korban sempat tergigit anjing yang positif Rabies,” ungkap I Gusti Bagus Putra Pertama.

Pada Februari 2026 terjadi sebanyak 782 kasus gigitan HPR, sementara pada Bulan Maret kasus gigutan HPR mengalami peningkatan hingga mencapai 882 kasus gigitan. Pada Bulan April tercatat telah terjadi sebanyak 758 kasus gigitan HPR, Mei sebanyak 717 kasus. “Pada bulan Juni 2026 kemarin kasus gigitan HPR kembali mengalami lonjakan hingga mencapai 907 kasus dan bulan Juli tercatat ada sebanyak 754 kasus gigitan HPR. Sementara untuk kasus gigitan HPR Bulan Agustus dan September pihaknya masih menunggu rekapan data dari seluruh Posko Rabies Centre di Karangasem, " ujarnya.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2025 lalu yang terjadi sebanyak 3 kasus warga korban gigitan HPR yang meninggal dunia akibat positif terpapar Rabies, kasus kematian akibat rabies pada tahun 2026 ini mengalami penurunan. Dan pihaknya berharap tidak ada lagi terjadi kasus warga meninggal dunia akibat Rabies. “Kami terus berkoordinasi dengan teman-teman di Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, diketahui masih banyak anjing yang menggigit warga dinyatakan positif dari hasil Laboratorium Veteriner,” bebernya.

Menyikapi tingginya kasus gigitan HPR yang terjadi dalam rentang beberapa bulan terakhir ini, pihaknya pada saat Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi di Denpasar beberapa waktu lalu Kabupaten Karangasem dan Buleleng mengusulkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Bali supaya mendapatkan prioritas untuk pengadaan Vaksin Anti Rabies (VAR) untuk manusia. Dan usulan tersebut disambut baik oleh Dinas Kesehatan Provinsi dimana Karangasem terus mendapatkan suplay VAR sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. “Saat ini kami pastikan ketersediaan VAR di seluruh Posko Rabies Centre yang ada di Seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit di Karangasem tersedia VAR untuk manusia. Jadi jika ada warga yang terkena gigitan HPR bisa segera menuju ke Posko Rabies Centre untuk mendapatkan suntikan VAR,” tandasnya. 

wartawan
AGS
Category

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.