Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Groundbreaking Bali Benoa Marina, Giri Prasta Minta Pelindo Berdayakan Masyarakat Lokal

Bali Benoa Marina
Bali Tribune/ Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta saat menghadiri seremoni groundbreaking proyek Bali Benoa Marina di kawasan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH), Benoa, Denpasar, Kamis (22/5).

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, menghadiri seremoni groundbreaking proyek Bali Benoa Marina yang berlangsung di kawasan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH), Benoa, Denpasar, Kamis (22/5). 

Acara tersebut menjadi penanda dimulainya pembangunan marina internasional yang ditargetkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Bali.

Dalam sambutannya, Giri Prasta menyampaikan harapan besar terhadap proyek strategis tersebut. Ia meminta agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada investasi dan pariwisata, tetapi juga memberikan ruang yang luas bagi pemberdayaan masyarakat lokal.

“Kami berharap proyek ini menjadi kantong-kantong ekonomi baru bagi masyarakat Bali, khususnya di sekitar Benoa. Libatkan UMKM lokal, berdayakan nelayan dan pekerja lokal, sehingga manfaat ekonomi bisa dirasakan secara langsung oleh rakyat,” tegas Giri Prasta.

Selain itu, ia juga berpesan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) agar tetap menjaga kelestarian biota laut dan keindahan alam bawah laut. Giri Prasta menilai proyek Bali Benoa Marina merupakan bagian dari transformasi Pelabuhan Benoa menjadi BMTH yang telah dicanangkan pemerintah. Ia berharap fasilitas marina bertaraf internasional ini dapat menarik kapal pesiar dan yacht dari mancanegara serta meningkatkan daya saing pariwisata bahari Bali.

Wakil Menteri Pariwisata RI, Luh Puspa, yang turut hadir, menekankan pentingnya menjaga arah pembangunan pariwisata Indonesia yang kini bertransformasi dari berbasis kuantitas menuju kualitas.

“Indonesia sudah bergerak menuju pariwisata yang berkualitas. Bukan lagi soal jumlah wisatawan, tetapi kualitas pengalaman dan dampak yang dihasilkan. Saya berharap marina ini tumbuh dengan tetap menjaga prinsip quality tourism – memperhatikan keberlanjutan lingkungan, menghormati masyarakat lokal, dan memberikan dampak ekonomi serta sosial yang nyata,” ungkap Luh Puspa.

Ia menambahkan bahwa Bali saat ini telah ditetapkan sebagai regenerative tourism area dalam RPJMN. Oleh karena itu, seluruh pembangunan, termasuk infrastruktur pariwisata bahari, diharapkan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal seperti Tri Hita Karana dan arsitektur khas Bali.

Direktur Strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Prasetyo, menjelaskan bahwa pembangunan Bali Benoa Marina merupakan tonggak penting dalam transformasi Pelabuhan Benoa menjadi marina hub bertaraf internasional.

“Proyek ini adalah milestone dalam pengembangan Pelabuhan Benoa menjadi pusat marina tourism di Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan destinasi wisata bahari kelas dunia, seperti Labuan Bajo, Karimunjawa, dan Raja Ampat, Indonesia membutuhkan infrastruktur marina yang bertaraf internasional — dan Bali adalah titik awal yang sangat tepat,” ujarnya.

Ia menyebut, Bali sebagai destinasi global memiliki posisi strategis untuk pengembangan yacht tourism.

“Sebelumnya belum ada marina di Indonesia yang dikembangkan dengan pendekatan standar internasional. Bali sangat cocok menjadi hub utama marine tourism. Potensi ekonomi dari layanan marina ini sangat besar,” lanjut Prasetyo.

Ia menambahkan, kapasitas marina yang akan dibangun berkisar antara 180–220 berth, dan dapat ditingkatkan hingga maksimum 500 berth. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMN, Bali Benoa Marina diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus simbol kemajuan sektor pariwisata bahari nasional.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Denpasar, Direktur PT MDI, Eksekutif Direktur 3 Pelindo Regional, serta sejumlah undangan terkait lainnya.

 

wartawan
HAN
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.