Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Guillotine Mulyono

Bali Tribune / IGM. Pujastana

balitribune.co.id | Bulan ini kita memasuki hari-hari akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang secara sarkastis dengan intonasi nada menghina disebut sebagai Mulyono oleh lawan-lawan politiknya dan orang-orang yang tiba-tiba membencinya.

Mulyono sendiri adalah nama lahir Jokowi yang lalu diganti orang tuanya menjadi Joko Widodo karena sakit-sakitan.

Karena dianggap begitu perkasa dan persisten dalam ‘merusak demokrasi’, seorang budayawan lalu mengusulkan agar diakukan ‘wirid masal’ dengan menyebut nama Jokowi dengan Mulyono agar ‘kesaktian’ politiknya melemah dalam merusak demokrasi.

Bukankah Mulyono nama yang lemah dan sakit-sakitan?

Mungkin ‘wirid’ nama Muyono seperti itu akan  berdampak mungkin tidak. Tetapi yang jelas langkah yang diusulkan budawan itu adalah tindakan sia-sia yang absurd dalam membuat masa akhir Kepresidenan Jokowi porak-poranda alias crash landing.

Menyebut Jokowi sebagai Mulyono merupakan wujud kekesalan, kenapa Jokowi tidak melakukan seperti yang saya bayangkan? Tidak mengambil kangkah yang saya bayangkan, apapun langkah itu, saat menjadi presiden? Tidak melarang anaknya Gibran maju menjadi wakil presiden pada pilpres yang lalu? Kenapa Jokowi membiarkan anaknya Kaesang menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia tanpa proses politik apapun? Kenapa Jokowi harus melukis dinasti dalam kanvas politik diakhir masa jabatannya dimana anak dan mantunya menapak tangga kekuasaan?

Saya tidak tahu jawabnya. Saya juga tidak tahu apakah Presiden Jokowi benar-benar melakukan perusakan terhadap demokrasi? Haruskah saya juga membenci Jokowi? Saya tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Mungkin saya naif menganggap Presiden Jokowi berjasa bagi saya karena memulai sesuatu yang dulu tidak terbayangkan, BPJS Kesehatan dan BPJS-BPJS lainnya, sesuatu yang sangat membantu saya yang memiliki riwayat keluarga gagal ginjal. Saya naif karena bukankah negara memang bertugas untuk itu, mengurus warganya? Ada atau tidaknya Presiden Jokowi? Taken for granted.

Saat merenungkan semua masalah ini di suatu sore yang panas, saat seorang teman memberi informasi bahwa Presiden Jokowi akan langsung pulang ke Solo usai serah terima jabatan 20 Oktober nanti. ‘Kabarnya Beliau telah memesan tiket Garuda untuk penerbangan  pulang ke Solo. Saya Tidak tahu cara teman saya itu mendapat info “kelas tinggi’ seperti itu. Saya hanya  bisa lega karena Muyono benar-benar pulang ke Solo, bukan gimmick. Dia tidak akan cawe-cawe pada pemerintahan Presiden Prabowo. 

Para penyusun skenario Jokowi akan cawe-cawe pada pemerintahan baru untuk kemudian terjerembab secara memalukan tidak akan terjadi. Dan mahasiswa mungkin masih akan demo memproklamirkan Jokowi presiden gagal. Lagian apa peduli mahsiswa dengan tingkat approval rating Jokowi yang masih 80 % ? Jokowi harus tetap di demo sembari diiringi teriakan ‘gantung dan hukum mati’ Jokowi. Seseorang bahkan menceritakan secara dramatis kasus Guillotine Perancis tahun1792 saat Raja Louis XVI dan istrinya, Marie Antoinette dipenggal oleh rakyatnya sendiri.

Layarpun ditutup diiringi kata-kata lirih Mulyono ‘Saya akan pulang ke Solo’

wartawan
IGM. Pujastana
Category

Kewalahan Hadapi Kemacetan, Dishub Badung Akui Kekurangan Personel Lapangan

balitrib une.co.id | Mangupura - Kemacetan yang kian parah di kawasan pariwisata Kabupaten Badung ternyata tidak diimbangi dengan jumlah personel pengatur lalu lintas yang memadai. Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung mengakui hanya memiliki sekitar 160 personel lapangan untuk mengawal arus kendaraan di wilayah pusat kunjungan wisata tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Karangasem Buka Suara Soal Absen di Rapat DPRD dan Isu Mutasi

balitribune.co.id | Amlapura - Sekretaris Daerah (Sekda) Karangasem, I Ketut Sedana Merta, memberikan klarifikasi terkait ketidakhadirannya dalam rapat kerja bersama DPRD Karangasem yang sedianya membahas kebijakan mutasi dan sejumlah isu krusial pemerintahan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Ketua DPRD Badung Pimpinan Rapat Paripurna Terkait Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

balitribune.co.id | Mangupura – DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025, Senin (13/7/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, didampingi para wakil ketua DPRD serta dihadiri anggota dewan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Raker Komisi III DPRD Badung Hadirkan BPKAD dan Bapenda Bahas SILPA Rp1,1 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi III DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung di Ruang Gosana II DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Tinjau Layanan BPJS Ketenagakerjaan, Menko Muhaimin Mengingatkan Pekerja Bijak Memanfaatkan Jaminan Hari Tua

balitribune.co.id | Gianyar - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar memastikan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memberikan manfaat nyata bagi para pekerja.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.