balitribune.co.id | Mangupura - Kemacetan menjadi masalah utama yang akan ditangani oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa-Bagus Alit Sucipta (Adicipta). Pasalnya, kemacetan yang saban hari terjadi berdampak langsung terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat Badung yang bertopang pada sektor pariwisata.

Untuk mengatasi kemacetan ini, solusi utama yang akan digeber oleh pasangan Adicipta adalah dengan membangun infrastruktur jalan. Sejumlah pelebaran jalan dan pembuatan jalan baru bahkan telah dirancang untuk mengurai kekroditan berlalu lintas ini.

Dan tak tanggung-tanggung, Bupati Badung akan meminjam dana hingga Rp 3 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan ini.

Bupati Adi Arnawa mengungkapkan pinjaman uang Rp 3 triliun ini sudah dikaji secara matang. Menurut dia saat ini tidak ada pilihan lain untuk mempercepat infrastruktur harus menggunakan uang pinjaman

Sebab, bila mengandal APBD Badung tidak mungkin. Mengingat porsi APBD tidak boleh terganggu oleh infrastruktur ini.

Bila pembangunan infrastruktur ini terlambat apalagi ditunda-tunda, ia khawatir Pemkab Badung tidak akan mampu lagi membangunnya. Sebab, harga tanah pasti akan semakin mahal yang membuat pemerintah sulit untuk membelinya.

"Jika kita tidak berani melakukan peminjaman, maka perbaikan infrastuktur tidak akan bisa dilaksanakan. Karena kendala utama kita adalah pembebasan lahan," ungkap Adi Arnawa didampingi Wakilnya Bagus Alit Sucipta saat memaparkan 100 hari kerja Adicipta, pada Senin (2/6/2025).

Bupati menyatakan PAD Badung memang tinggi, namun kebutuhan Badung juga tinggi. Jika pihaknya menunggu dari PAD sudah pasti tidak bisa.

"Jika ditunda atau hanya mengandalkan PAD, tentu nilai tanah ini akan terus meningkat. Baru beberapa tahun saja pembebasan lahan di wilayah Sawangan Kuta Selatan yang harga tanah berkisar Rp 300 juta sekarang sudah mencapai Rp 1 miliar," kata Adi Arnawa.

Atas pertimbangan itu, bupati menjadikan infrastruktur sebagai sekala prioritas.

"Mau tidak mau kami harus berani meminjam, yaitu antara Rp 2,8 sampai 3 triliun untuk pengadaan lahan dan pembangunannya," terangnya.

Skema pinjaman, lanjut dia sudah digodok.  Penjajakan dengan perbankan termasuk koordinasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di bawah Kementerian Keuangan juga sudah dilakukan.

Namun dari hasil kajian, menurut dia yang paling cepat bisa dilakukan adalah dengan meminjam di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) Bali.

"Kalau kita menunggu-menunggu tidak akan mungkin. Satu yang harus diingat, harga tanah tidak pernah turun, ini yang berat nantinya. Dan skema sudah kita pikirkan dengan pinjam di bank daerah BPD Bali," tukasnya.