balitribune.co.id | Mangupura - Pura Dalem di Desa Adat Ungasan sore itu terasa berbeda. Warga berkerumun, duduk bersila, sebagian berdiri di belakang, menanti giliran bicara. Di hadapan mereka, mikrofon sederhana berpindah dari tangan ke tangan bukan untuk berdebat, tapi untuk menyuarakan isi hati, gerimis hujanpun tak digubris mereka.
Salah satu tokoh masyarakat setempat Made Dama, Sabtu (11/10)sore yang sudah sejak lama menjadi saksi hidup perjalanan proyek raksasa Garuda Wisnu Kencana (GWK). Dengan suara tenang tapi tegas, ia mulai membuka kisah panjang hubungan warga Ungasan dengan kawasan wisata yang kini menjelma ikon pariwisata Bali itu. “Dulu kami menyambut GWK dengan harapan. Ada tim sembilan waktu itu, dibentuk agar masyarakat tidak jadi korban. Kami percaya proyek ini akan membawa kemajuan, tapi tetap berpihak pada warga lokal,” kenangnya.
Tapi waktu, sering kali menguji janji. Dalam perjalanan panjang sejak peletakan batu pertama, ia menyaksikan bagaimana antusiasme warga perlahan berganti dengan rasa kecewa. Akses jalan yang dulu dijanjikan, kini sebagian tertutup. Komunikasi yang dulu intens, kini seolah terputus. “Kami tidak anti pembangunan. Kami hanya ingin dihargai. Dulu ada kesepakatan, tapi sekarang rasanya kami dilupakan,” ujarnya pelan, namun dengan nada getir.
Bagi warga seperti Made Dama, persoalan GWK bukan sekadar tentang pagar pembatas atau klaim lahan. Ini tentang rasa memiliki tentang hak mereka sebagai anak tanah Ungasan yang kini hidup di sekitar kawasan wisata yang dulu mereka bantu buka jalannya.
Di sela kisahnya, Indra sempat mengenang masa-masa awal pembangunan. Ia masih ingat bagaimana dirinya ikut membantu mengukur lahan, bahkan sempat menolak sebelum akhirnya mendukung setelah mendapat penjelasan. “Waktu itu saya berpikir, baiklah, kalau untuk kebaikan bersama, ayo kita dukung. Tapi dengan catatan, masyarakat jangan dikorbankan,” katanya.
Kini, dua dekade lebih berlalu. Indra menyebut, beberapa janji pembangunan dan komitmen sosial belum sepenuhnya terealisasi. Bahkan, akses jalan yang dulu menjadi urat nadi bagi warga kini dianggap "bukan prioritas". “Jalan itu bukan cuma aspal dan batu. Itu nadi kehidupan kami. Dari situ orang bisa mengantar jenazah, membawa hasil panen, menengok keluarga. Kalau aksesnya tertutup, seolah napas kami juga ikut tersumbat,” tuturnya lirih.
Polemik GWK dan masyarakat adat Ungasan memang bukan perkara sederhana. Di satu sisi, GWK telah menjadi simbol kebanggaan Bali di mata dunia. Tapi di sisi lain, sebagian warga lokal merasa kehilangan ruang hidup di tanahnya sendiri.
Baginya dan warga lainnya, yang mereka tuntut bukan kompensasi materi, melainkan pengakuan dan keadilan. “Kalau rakyat diabaikan, lalu siapa yang mau diajak membangun?” katanya, mengutip pepatah lama, "suara rakyat suara Tuhan".
Dalam forum itu, beberapa anggota DPRD Kabupaten Badung juga hadir, mendengarkan langsung keluh kesah warga. Suasana terasa hangat, tapi juga berat karena semua menyadari, polemik ini telah berlarut terlalu lama.
Ia menutup pernyataannya dengan doa. Ia berharap pertemuan itu bukan sekadar seremoni, melainkan titik balik menuju penyelesaian yang adil dan bermartabat. “GWK memang besar dan megah. Tapi di balik kemegahannya, jangan lupakan orang-orang kecil yang dulu membuka jalan untuk berdirinya semua itu,” ujarnya sambil menatap jauh ke arah bukit, tempat patung Dewa Wisnu menjulang gagah menatap laut.
Di mata banyak orang, GWK adalah simbol kejayaan Bali. Namun bagi sebagian warga Ungasan, monumen itu juga menjadi pengingat bahwa kemajuan sejati bukan sekadar berdiri megah di atas bukit, melainkan berdiri bersama hati masyarakat yang damai di bawahnya.
