Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Implementasi SDGs dan Peran Lembaga Pemeriksa

Moermahadi Soerja Djanegara
Moermahadi Soerja Djanegara

BALI TRIBUNE - Dalam upaya mendukung capaian pemerintah serta memberikan kontribusi nyata melalui pemantauan pelaksanaan tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sesuai dengan mandat dan prioritas kebijakan.

Sekitar 25 peserta dari 11 negara berkumpul di Anvaya Hotel Kuta, Rabu (24/8), untuk mendiskusikan perkembangan terakhir dan tujuan yang ingin dicapai dalam tahun 2017 - 2019 dari masing masing kelompok kerja INTOSAI (Internasional Organization of Supreme Audit Instittution) yang merupakan wadahnya BPK sedunia.

“Kami berharap dari pertemuan ini akan dicapai output yang bisa memberikan kontribusi nyata melalui pemantauan implementasi SDGs di masing masing negara untuk dapat memberi masukan perbaikan implementasi SDGs di masa yang akan datang,” ujar Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Moermahadi Soerja Djanegara, di sela pembukaan INTOSAI Steering Committee on Knowledge Sharing and Knowledge Services (KSC).

Disebutkan dengan menggandeng SAI (Supreme Audit Instittution) sebagai lembaga pemeriksa implementasi SDGs bisa disinergikan melalui proses dan penyusunan perencanaan audit. “ Pentingnya dilakukan pengukuran atas keberhasilan yang dicapai dari setiap negara, akan membantu para pengambil kebijakan menyampaikan hasil dari setiap dan seluruh SDGs,” katanya sembari mengharapkan dari pertemuan ini dapat memberikan output kepada para peserta pertemuan INTOSAI dan peserta secara umum.

Dalam pertemuan ini BPK selaku ketua KSC juga mempresentasikan perkembangan penyusunan research paper yang dimaksudkan untuk menjadi informasi dan pembelajaran bagi SAI lainnya. Dikatakan Moermahadi, kebijakan pemerintah dengan SAI sebenarnya telah terintegrasi, bahkan telah ada pemetaan atas 17 program yang implementasinya akan dicapai pada tahun 2030.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.