Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Industri Keuangan Bali Tetap Tangguh, Kredit UMKM dan Investasi Tumbuh Positif di April 2025

Kristrianti Puji Rahayu
Bali Tribune / Kristrianti Puji Rahayu

balitribune.co.id | Denpasar - Sektor Jasa Keuangan di Provinsi Bali menunjukkan performa stabil dan tumbuh positif hingga April 2025. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat bahwa permodalan yang kuat, likuiditas yang cukup, serta risiko yang terjaga menjadi kunci ketangguhan sektor ini. Hal ini diungkapkan Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Rabu (2/7).

Hingga April 2025, total penyaluran kredit perbankan di Bali mencapai Rp113,72 triliun, tumbuh 6,93% (year on year). Meskipun sedikit melambat dibanding Maret (7,25% yoy), tren ini tetap menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan.

"Kredit investasi menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 16,49% yoy, mengindikasikan optimisme dunia usaha terhadap perekonomian Bali," tukasnya.

Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 10,22% yoy menjadi Rp194,63 triliun, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 4,55%. Peningkatan terbesar datang dari nominal tabungan yang naik Rp10,35 triliun.

Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di angka 58,43%, menandakan fungsi intermediasi masih sehat. Kecukupan modal perbankan juga terjaga baik dengan CAR 34,64% dan Cash Ratio 14,01%.

Lebih dari setengah kredit yang disalurkan di Bali, tepatnya 51,83%, ditujukan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kredit untuk UMKM tumbuh 4,28% yoy, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang hanya 2,65%.

"Sektor konsumsi masih mendominasi penyaluran kredit (33,87%), diikuti sektor perdagangan besar dan eceran (28,34%). Namun sektor pariwisata, khususnya penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman, mencatat lonjakan signifikan sebesar 20,50% yoy," sebut Puji Rahayu.

Rasio kredit bermasalah atau NPL gross berada di 3,21%, sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya (3,25%), meski naik tipis dari Maret 2025 (3,10%). Sementara NPL net tercatat 2,23%.

Restrukturisasi kredit yang mulai rampung serta peningkatan kredit baru berdampak pada penurunan rasio Loan at Risk (LaR) menjadi 11,48%, turun signifikan dari 16,01% tahun lalu.

Tak hanya perbankan, sektor pasar modal di Bali juga mencatatkan pertumbuhan yang menggembirakan. Jumlah investor saham mencapai 153.988 SID, naik 22,79% yoy. Nilai kepemilikan saham tumbuh 18,13% yoy menjadi Rp5,62 triliun, sementara transaksi saham melonjak 33,52% yoy.

Investor reksa dana dan Surat Berharga Negara (SBN) juga meningkat masing-masing sebesar 20,86% dan 17,75%. Piutang perusahaan pembiayaan di Bali mencapai Rp12,14 triliun, naik 8,01% yoy, meski melambat dari tahun lalu (18,03%). Sektor perdagangan dan jasa penyewaan menjadi penyumbang utama pembiayaan.

Tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) tetap rendah di 1,09%, hanya sedikit naik dari April 2024 (0,99%). Sementara itu, Modal Ventura menyalurkan dana Rp91,51 miliar, tumbuh 4,25% yoy dengan NPF yang juga rendah (1,28%).

OJK Bali terus mendorong edukasi dan inklusi keuangan. Sepanjang 2025 hingga Mei, OJK telah menggelar 68 kegiatan edukasi langsung, menjangkau lebih dari 5.294 orang, dan 101 ribu orang melalui media sosial.

"Edukasi menyasar berbagai segmen, mulai dari pelajar, ibu rumah tangga, hingga pelaku UMKM melalui program seperti SiMolek, OJK Ngiring ke Banjar, dan Training of Trainers Satgas PASTI," imbuhnya.

Selama lima bulan pertama 2025, 245 pengaduan konsumen telah ditangani OJK, mayoritas berasal dari sektor peer-to-peer lending dan perbankan.

Layanan pengecekan data iDeb SLIK juga dimanfaatkan luas masyarakat. Total 4.846 orang telah mengakses layanan ini, baik secara daring maupun langsung.

"Kinerja sektor jasa keuangan di Bali hingga April 2025 menunjukkan arah yang positif dan sehat. Dengan dukungan kuat dari perbankan, pasar modal, hingga edukasi dan perlindungan konsumen, OJK optimistis bahwa industri ini akan terus tumbuh berkelanjutan, menopang pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata," pungkasnya.

wartawan
ARW
Category

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.