Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Jalan dan Trotoar Jebol Usik Kawasan Ubud

trotoar jebol di Ubud
Bali Tribune / JEBOL - Kondisi trotoar di Ubud yang jebol.

balitribune.co.id | Gianyar - Tidak hanya kemacetan yang semakin parah, kondisi jalan dan trotoar yangjebol kini menambah kesan kumuh pariwisata Ubud. Atas kondisi ini, sorotan masyarakat melalui media sosial semakin gencar. Bahkan wisatawan asing pun turut terlibat melalui video parodi.

Pantauan Bali Tribune, Selasa (20/5), kondisi trotoar yang rusak terlihat mencolok di Jalan Cok Gde Rai, Peliatan, Jalan Raya Campuhan, daerah wisata Ubud serta beberapa titik lainnya. Sebagai wujud protes, masyarakat bersama wisatawan pun berkolaborasi membuat video parodi sebagai wujud keprihatinan. Harapannya pemerintah segera merevitalisasi. Selain trotoar, kondisi jalan berlobang juga terlihat di Jalan Sriwedari, Jalan Sukma Ubud dan beberapa jalan alternatif lainnya. 

"Tidak hanya jalan raya utama, jalan tikus pun padat kendaraan di wilayah Ubud.  Ujung-ujungnya ya rusak dimana-mana," ungka Kadek Andika asal Peliatan.

Terpisah, Bupati Gianyar Made Mahayastra telah menyadari kondisi tersebut. Namun dijelaskan, trotoar Ubud itu merupakan kewenangan provinsi. Disebutkan, Pemerintah Kabupaten Gianyar telah memiliki roadmap pembangunan atau RPJMD untuk berbagai program prioritas seperti membangun sumber daya manusia, membangun infrastruktur baik infrastruktur jalan, infrastruktur bangunan pendidikan, dan yang lain-lain yang mulai secara masif dibangun Tahun 2025. Untuk kesehatan, Gianyar sudah menyelesaikan lewat program BK warga tinggal bawa KTP dan KK berobat secara gratis di RSUD Sanjiwani Gianyar.

Bupati Mahayastra sangat memahami keluhan warga di media sosial yang mengeluhkan banyaknya jalan rusak di Kabupaten Gianyar termasuk trotoar di Ubud. Dirinya memandang wajar adanya keluhan tersebut mengingat sejak tahun 2020 memang tidak ada perbaikan infrastruktur jalan kabupaten di Gianyar.

“Wajar saja kalau masyarakat mengeluhkan jalan rusak karena dari tahun 2020 kita tidak ada perbaikan karena covid. 2021 masih berlanjut, hanya untuk membayar listrik dan tunjangan profesi guru saja kita memutar anggaran. Tahun 2022, ekonomi mulai pulih dan tahun 2023 adalah tahun terakhir saya menjabat dan anggaran infrastruktur jalan juga kecil,” terangnya.

Namun kini, Mahayastra menegaskan akan menyelesaikan masalah perbaikan infrastruktur jalan, kini sedang dalam tahapan tender dan akan dilakukan secara masif perbaikannya mulai tahun ini. Mahayastra juga mengingatkan bahwa ada ruas jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi sehingga perbaikannya akan dilakukan provinsi. 

“Seperti trotoar yang ada di Ubud yang menjadi kewenangan provinsi, jalan yang dari kantor bupati hingga by pass juga jalan provinsi. Banyak yang tidak tahu mana kewenangan kabupaten, provinsi, dan pusat,” ujarnya saat apel dengan pegawai di lingkunagn pemkab beberapa waktu lalu. 

Terlebih jalan provinsi yang ada di Gianyar yang masuk kategori baik hanya 61% dan terendah di Bali. Sedangkan Kabupaten lainnya kondisi baiknya paling rendah 81% kita paling buruk jalan provinsinya dan itulah yang dilihat oleh masyarakat. Namun Mahayastra tetap menerimanya karena Pemkab Gianyar merupakan  bagian dari pemerintahan provinsi Bali. Untuk Kewenangan provinsi pihaknya pun telah bersurat dan berkordinasi.

wartawan
ATA
Category

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

14 Atlit Karangasem Ambil Bagian di 6 Cabor Pekan Paralimpik Provinsi Bali 2026

balitribune.co.id I Amlapura - Sebanyak 14 orang atlit penyandang disabilitas yang seluruhnya merupakan siswa Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Karangasem, ikut ambil bagian dalam Pekan Paralimpik Provinsi (Peparprov) Bali 2026 yang berlangsung di Denpasar dari Tanggal 7 hingga 9 Juli 2026 kedepan. Sementara pembukaan Pekan Paralimpik Provinsi Bali 2026 ini sendiri telah berlangsung pada Selasa (7/7/2026) pagi di Gor Ngurah Rai Denpasar.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Hasil Pemeriksaan Forensik, Mang Colik Terkena Empat Tikaman di Perut dan Punggung

balitribune.co.id I Semarapura - Sampai hari Selasa 7 Juli 2026  teka teki siapa pembunuh Nyoman Cita alias Mang Colik belum ada titik terang.   Sejak jenazah Mang Colik ditemukan pada Kamis (2/7/2026) lalu, Sat Reskrim Polres Klungkung masih berusaha membuka tabir misteri pembunuhan ini. Karena sesuai hasil pemeriksaan Foreksik RSUP Sanglah kematian Mang Colik ini jelas karena adanya tikaman fatal di beberapa bagian tubuh korban.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Soroti Sejumlah Proyek di Bangli Belum Berjalan

balitribune.co.id I Bangli - Hingga memasuki bulan Juli 2026 sejumlah proyek dengan alokasi anggaran yang cukup besar di kabupaten Bangli belum berjalan. Proyek kelanjutan pembangunan GOR Bangli Sport Center, kelanjutan pembangunan Sasana Budaya Giri Kusuma dan pembangunan rumah dinas Kapolres Bangli masih belum ada kejelasan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Dewan Desak Deretan Kios Loka Crana Segera Difungsikan

balitribune.co.id I Bangli - Pasca  pedagang yang menempati  kios  di Gedung Loka Crana, Bangli direlokasi ke komplek pasar Kidul Bangli, kini kios tersebut menganggur. Karena saking lamanya kios tersebut kosong, justru seputaran areal kios terlihat kumuh. Menyikapi realita tersebut, kalangan DPRD Bangli mengingatkan agar aset milik pemerintah daerah agar segera digungsikan. 

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.