Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Komisi III DPRD Buleleng Datangi Perumda Tirta Hita Buleleng

kunker dewan buleleng
Bali Tribune / KUNKER - Komisi III DPRD Buleleng diterima Dirut Perumda Trita Hita Made Lestariana Bersama jajaran saat melakukan kunjungan kerja pada Senin (26/5)

balitribune.co.id | Singaraja – Komisi III DPRD Kabupaten Buleleng mendatangi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Hita, pada Senin (26/5/2025). Kehadiran rombongan Komisi III ke perusahaan air minum milik Pemkab Buleleng itu dalam rangka kunjungan kerja untuk melakukan fungsi pengawasan serta pendalaman dan pengelolaan penyediaan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng. Rombongan Dewan ini diterima langsung Direktur Utama Perumda Tirta Hita Made Lestariana di Ruang Smart Room Kantor Perumda Tirta Hita.

Ketua Komisi III DPRD Buleleng, Ketut Susila Umbara, SH dalam penjelasannya mengatakan, kunjungannya tersebut dalam melakukan pendalaman dan tentang tata kelola pengelolaan dan kendala yang dihadapi dalam oprasionalnya. Ia juga ingin memastikan masyarakat Buleleng dapat dilayanai terkait penyediaan air bersih oleh Perumda.

“Dari penjelasan yang disampaikan perumda tirta Hita Buleleng masuk kedalam kategori sangat sehat, terbukti dengan diraihnya berbagai penghargaan dari tingkat lokal hingga ketingkat nasional. Hal itu membuktikan berbagai aspek yang terkait dengan pendapatan, kinerja, beban kerja serta yang lainnya terlaksana dengan baik terbukti Perumda ini mendapatkan anugrah penghargaan “Platinum TOP BUMD” se Indonesia dari pemerintah Pusat,” kata Susila Umbara.

Atas prestasi itu, Komisi III, menurut Susila Umbara, mendorong kedepan Perumda ini dapat meningkatkan pendapatannya seiring dengan bertambahnya pelanggan di masa mendatang, dengan usaha peningkatan kualitas pelayanan dan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Sehingga perumda Tirta Hita Buleleng dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Buleleng.

“Selain itu Perumda Tirta Hita juga telah ikut memberikan kontribusi melalui dana CSR bagi masyarakat, seiring dengan terbitnya Perda tentang penyaluran CSR. Kami berharap kedepan agar dapat disalurkan secara merata dan berkeadilan sesuai dengan tujuannya yakni sosial, pendidikan, infrastruktur dan sebagainya,” ujar Susila Umbara.

Sementara itu Direktur Utama Perumda Tirta Hita Buleleng, Made Lestariana,SE mengatakan, ia sangat mengapersiasi atas Komisi III DPRD Buleleng karena dianggap telah memberikan support dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan serta dalam peningkatan laba perusahaan sehingga mampu meningkatkan kontribusi terhadap PAD di Kabupaten Buleleng.

Menurutnya bayak hal terkait dengan masukan dari para wakil rakyat tersebut diantaranya terkait dengan pengembangan jaringan distribusi, terutama di wilayah Buleleng timur, dengan adaya bendungan tamblang kedepan pihaknya berharap dapat dimanfaatkan sebagai penyedia air baku bagi masyarakat sekitar, terkait hal tersebut pihaknya masih melakukan proses dan koordinasi dengan pemerintah dalam penyediaan infastuktur dan sarana penunjang lainnya, sehingga kedepan dapat dimanfatkan untuk ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

“Kendala dilapangan hanya kapasitas sumber air yang penyebarannya tidak merata pada seluruh wilayah pelayanan, dari sisi teknis belum sepenuhnya menggunakan reservoir, sebagian masih dengan sistem pompa yang distribusinya langsung ke pelanggan sehingga ini menjadi kendala pada saat jam puncak pemakain pagi dan sore,” tandasnya.

wartawan
CHA
Category

Pemkab Badung Terima Hibah BMN Hasil Rampasan KPK RI

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa eks barang rampasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

Hibah berupa tanah barang sitaan KPK RI ini terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, terdiri dari 6 bidang tanah dengan total nilai Rp 26 miliar lebih.

Baca Selengkapnya icon click

Rapat Paripurna DPRD Jembrana Tetapkan Tiga Ranperda Jadi Perda

balitribune.co.id | Negara - Setelah melalui berbagai proses pembahasan, akhirnya DPRD Kabupaten Jembrana kembali menetapkan Rancangan Peraturan Daeran (Ranparda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Senin (14/5). Regulasi yang ditetapkan tersebut di antaranya pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD tahun anggaran (TA) 2024 dan perubahan APBD TA 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Badung Godok Program Satu Keluarga Satu Sarjana

 balitribune.co.id | Mangupura - Komitmen Pemkab Badung untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul di Kabupaten Badung, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Beasiswa untuk Masyarakat Badung, bertempat di Ruang Pertemuan Rumah Jabatan Bupati Badung bersama jajaran Inspektorat, Dinas Dikpora, BPKAD, Bagian Kesra Setda Badung, serta Tim Perumus Kebijakan Kabupaten B

Baca Selengkapnya icon click

"Kembalikan Uang Kami", Diduga Dikorupsi, Uang Nasabah LPD Mambal Tak Bisa Ditarik

balitribune.co.id | Mangupura - Kisruh dugaan korupsi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Mambal di Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal Badung akhirnya *meledak". Para nasabahnya, pada Minggu (13/7), bahkan menggelar demo untuk menuntut pengembalian uang tabungan mereka.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemilihan Duta Endek Kembali Digelar, Cari Wajah Baru Mewakili Budaya Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dekranasda  Kota Denpasar kembali menghadirkan Pemilihan Duta Endek di tahun 2025. Kegiatan ini merupakan salah satu program strategis Pemerintah Kota Denpasar dalam rangka melestarikan, mempromosikan, dan mengembangkan kain tenun tradisional khas Bali, yaitu kain endek.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkot Denpasar Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur dengan Skema KPDBU

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sebagai wujud pelayanan dasar bagi masyarakat. Berbagai opsi dilakukan seperti bekerja sama dengan pemerintah pusat melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPDBU). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.