Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Lanjutkan Kerjasama Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

bantuan hukum
Bali Tribune / MOU - Bupati Satria teken MOU bantuan hukum bagi warga miskin

balitribune.co.id | Semarapura - Bupati Klungkung I Made.Satria melakukan penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakra Eka Sudarsana, Senin (14/7). Acara tersebut berlangsung di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung turut disaksikan oleh Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra, Asisten Bupati, Para Camat serta kepala OPD terkait lainnya.

Perpanjangan perjanjian kerjasama ini tentang Fasilitasi Peningkatan Kapasitas, Kesadaran Hukum Masyarakat dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin. Bupati Satria menyambut baik hal ini dan mengucapkan terimakasih kepada pihak Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakra Eka Sudarsana atas kerjasama yang telah berjalan selama ini. Menurutnya hal ini sangat penting guna membantu masalah hukum untuk masyarakat miskin di kabupaten Klungkung. 

"Saya percaya bahwa kerja sama ini tidak hanya sebatas penandatanganan dokumen, tetapi akan dilanjutkan dengan implementasi yang terukur dan berdampak luas bagi masyarakat. Untuk itu, saya menginstruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah terkait untuk mendukung pelaksanaan kerja sama ini secara aktif, terencana, dan berkesinambungan." harap Bupati Satria.

Di hari dan tempat yang sama, Bupati Satria juga melakukan penandatangan kerjasama dengan STIE Satya Dharma Singaraja. Tujuan dari kerja sama ini juga mencakup peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan, serta mendorong pengembangan potensi daerah secara efektif, inovatif, dan berkelanjut.Kerjasama ini menitikberatkan pada pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Hal ini sejalan dengan visi misi untuk menjadikan Kabupaten Klungkung sebagai pusat pertumbuhan yang berbasis pengetahuan. inovasi, dan kualitas SDM. "Melalui kereja sama ini, saya harap STIE Satya Dharma bisa menjadi mitra strategis pernerintah daerah dalam pengembangan i|mu manajemen dan akuntansi yang aplikatif, kontekstual, dan mampu menjawab kebutuhan nyata di tengah masyarakat Klungkung." ujar Bupati. 

wartawan
SUG
Category

Belanja Badung Naik Rp1,56 Triliun, Golkar Minta Serapan Anggaran Dipercepat

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Badung meminta pemerintah daerah mempercepat serapan anggaran menyusul kenaikan belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,56 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.