balitribune.co.id | Denpasar - Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali kembali menunjukkan kinerja positif. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, Bali mencatat indeks literasi keuangan sebesar 78,77 persen, sekaligus menempatkan provinsi ini di posisi ketiga tertinggi secara nasional.
Capaian tersebut berada jauh di atas indeks literasi keuangan nasional yang mencapai 69,57 persen. Bali hanya berada di bawah DKI Jakarta dengan 84,01 persen dan Kalimantan Selatan sebesar 79,69 persen.
Tidak hanya dari sisi literasi, Bali juga mencatat tingkat inklusi keuangan yang tinggi. Indeks inklusi keuangan Bali mencapai 96,24 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 93,61 persen.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali, Parjiman, menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang dinilai turut berkontribusi terhadap pencapaian tersebut. Apresiasi diberikan kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, pelaku usaha jasa keuangan, kalangan akademisi, hingga media yang selama ini berperan dalam menyebarluaskan edukasi keuangan kepada masyarakat.
“Alhamdulillah baik indeks literasi keuangan maupun indeks inklusi keuangan di Bali lebih tinggi daripada nasional,” kata Parjiman melalui siaran pers di Denpasar, Rabu (12/8/2026).
Secara nasional, hasil SNLIK 2026 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil SNLIK 2025, yang masing-masing berada di level 66,64 persen dan 92,74 persen.
Dengan capaian tersebut, tingkat literasi dan inklusi keuangan nasional bahkan telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk tahun 2029. Target tersebut ditetapkan sebesar 69,35 persen untuk literasi keuangan dan 93 persen untuk inklusi keuangan.
Berdasarkan wilayah provinsi, selain Bali, DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan menjadi daerah dengan indeks literasi keuangan tertinggi. Sementara untuk inklusi keuangan, tiga provinsi dengan capaian tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 99,74 persen, DI Yogyakarta 98,74 persen, dan Kepulauan Riau 98,43 persen.
Meski demikian, hasil survei juga menunjukkan masih adanya sejumlah provinsi yang mencatat indeks literasi dan inklusi keuangan di bawah angka nasional. Kondisi tersebut terutama terlihat di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur, sehingga pemerataan akses sekaligus pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan masih menjadi pekerjaan bersama.
SNLIK 2026 merupakan hasil kolaborasi OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil survei tersebut diumumkan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8).
Berbeda dengan survei sebelumnya, SNLIK 2026 untuk pertama kalinya melibatkan OJK, LPS, dan BPS secara bersama-sama. Kolaborasi ini diarahkan untuk menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat sekaligus mendukung kebutuhan data pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Penghitungan SNLIK 2026 mencakup berbagai sektor dan produk jasa keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pergadaian, lembaga keuangan mikro, fintech lending, hingga penyelenggara sistem pembayaran.
Cakupan survei juga meliputi penyelenggara program jaminan sosial serta lembaga jasa keuangan lainnya, termasuk lembaga penjaminan, inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto, koperasi simpan pinjam, hingga PT Pos Indonesia.
Bagi Bali, tingginya indeks tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat ekosistem keuangan yang sehat. Namun, tingginya akses masyarakat terhadap layanan keuangan perlu diimbangi dengan kemampuan memahami produk, risiko, serta hak dan kewajiban sebagai konsumen.
Parjiman menegaskan OJK Bali akan terus melanjutkan berbagai program peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui aliansi strategis dengan berbagai pihak. Upaya tersebut diharapkan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Bali.
Menurut dia, peningkatan literasi keuangan tidak semata-mata mengejar angka indeks, tetapi juga membangun masyarakat yang cakap mengelola keuangan dan memiliki ketahanan terhadap berbagai risiko.
“Pada gilirannya masyarakat Bali bisa well literated, cakap dalam mengelola keuangan, terhindar dari upaya penipuan dan bujuk rayu, baik investasi maupun pinjaman ilegal, termasuk kejahatan keuangan digital,” ujarnya.
Dengan penguatan edukasi dan akses yang berjalan beriringan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan diharapkan tidak berhenti pada capaian statistik. Lebih jauh, kondisi tersebut dapat menjadi fondasi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Bali sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi perkembangan industri jasa keuangan dan ekonomi digital.
