balitribune.co.id | Amlapura - Dalam pertemuan empat hari di IPDN Jatinangor, Karangasem fokus mengunci anggaran 2026. Sinkronisasi program strategis, dari Makan Bergizi Gratis, penuntasan TBC, hingga akselerasi Koperasi Merah Putih, menjadi menu wajib.
Nasib alokasi anggaran dan program prioritas nasional yang akan menyentuh daerah pada tahun 2026 mulai ditentukan pekan ini. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karangasem, Ir. I Ketut Sedana Merta, S.T., M.T., hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2025.
Rakor yang berlangsung di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, sejak Minggu (26/10) dan ditutup hari ini, Kamis (30/10), menjadi arena penting bagi Pemda untuk menyesuaikan rencana pembangunan lokal dengan kebijakan pusat.
Karangasem dan Pemda lainnya disajikan menu padat selama empat hari Rakor. Agenda utama adalah memastikan keselarasan program yang lokusnya ada di daerah untuk Tahun Anggaran (TA) 2026.
Pada Hari Kedua, Senin (27/10), fokus pembahasan menyentuh kebijakan makro, termasuk Rapat Inflasi yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, diikuti paparan dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan mengenai Kebijakan Keuangan Negara, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta Alokasi APBN.
Di sesi malam Hari Kedua (27/10), sinkronisasi program kementerian dan LPNK dengan Pemda menjadi fokus utama, dipimpin oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Ditjen Bina Keuangan Daerah. Ini adalah tahapan krusial untuk memastikan perencanaan Karangasem tidak berjalan sendiri, melainkan terintegrasi dengan peta jalan nasional.
Agenda Rakor di Jatinangor padat dengan menu prioritas 2026. Di sektor sosial, Karangasem dan Pemda lainnya mengunci Kebijakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Penuntasan TBC, hingga akselerasi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibahas pada Rabu (29/10). Bidang pendidikan mencakup Program Pendidikan Dasar-Menengah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggulan Garuda. Sementara penguatan ekonomi kerakyatan diisi Kebijakan percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel MP) dan UMKM.
Kehadiran Sekda Karangasem menjadi kunci untuk memastikan Kabupaten di timur Bali ini dapat mensinkronkan program dan memagari pembiayaan TA 2026 yang sesuai kebutuhan lokal.
Rakor ini ditutup hari ini, Kamis (30/10), dengan Laporan Penutupan dan Sambutan Sekretaris Jenderal Kemendagri. Hasilnya, akan menjadi panduan bagi Karangasem untuk menyusun tahun anggaran yang lebih terarah dan berdampak.
Dalam Rapat Koordinasi nasional selama 3 hari ini, dihadirkan narasumber dari 22 Kementerian dan LPNK mulai dari BAPPENAS hingga BPJS Kesehatan. Kegiatan ini diikuti oleh Seluruh Sekretaris Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia dengan didampingi masing-masing Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
