Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Menjaga Roh Bali, Perkim Denpasar Integrasikan Arsitektur Lokal di Kawasan Permukiman

perkim
Bali Tribune / Kepala Dinas Perim Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja

balitribune.co.id | Denpasar - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Kota Denpasar menegaskan komitmennya untuk mengarahkan pembangunan kawasan permukiman yang tidak hanya fungsional, tetapi juga melestarikan warisan budaya.

Kepala Dinas Perim Kota Denpasar, Dr. Ir. I Gede Cipta Sudewa Atmaja, S.T., M.T., IPU., Asean Eng., menjelaskan bahwa Perkim memiliki fokus tugas yang lebih khusus dan terarah jika dibandingkan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar.

Hal tersebut disampaikannya di sela-sela jumpa pers yang berlangsung pada Senin (1/6/2026).

Meskipun sama-sama bergerak di bidang infrastruktur, kedua dinas ini memiliki ranah kerja dan karakteristik yang berbeda: Dinas PUPR, menangani aspek pembangunan makro secara luas, mulai dari pengelolaan sumber daya air, jalan utama kota, hingga perencanaan tata ruang berskala besar. PUPR dikenal mengurusi "isi, jiwa, dan wadah" pembangunan secara menyeluruh.

Dinas Perkim fokus pada peningkatan kualitas kawasan permukiman secara mikro dengan mengutamakan pelestarian nilai budaya lokal.

"Intinya, seluruh perencanaan dan pembangunan yang dilakukan Perkim selalu berusaha menyesuaikan dengan karakteristik, nilai, dan identitas budaya masyarakat Bali yang sangat kental di Kota Denpasar," tegas Cipta Sudewa.

Ciri khas utama dari pekerjaan Perkim terlihat jelas pada bentuk arsitektur, karakter bangunan, serta fasilitas umum yang dibangun. Seluruh sarana dan prasarana dirancang demi menonjolkan estetika lokal.

"Kami ingin kawasan pemukiman tidak hanya berfungsi sekadar sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi wadah nyata dalam pelestarian warisan budaya kita," ujarnya.

Dari sisi kerumitan, Cipta Sudewa tidak menampik bahwa tugas Perkim sangat kompleks. Jika PUPR menghadapi tantangan teknis sektoral dan perencanaan wilayah, maka Perkim menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan unsur teknis pembangunan dengan unsur sosial-budaya masyarakat.

Dalam sistem Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Kota Denpasar, keberadaan Perkim berfungsi melengkapi tugas pembangunan dinas lainnya.

"Perkim hadir untuk memastikan bahwa bagian pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat di lingkungan permukiman tetap berjalan sejalan dan selaras dengan jati diri Kota Denpasar," tutup Cipta Sudewa.

wartawan
HEN
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.