Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

OJK Bali Gencarkan Program Kredit Untuk Pertanian

Bali Tribune / SOSIALISASI - Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu (kedua dari kiri) saat sosialisasi dengan ratusan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Bali di Gianyar, Senin (13/5).

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bali terus mendorong pemanfaatan program Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP) untuk Pertanian guna semakin meningkatkan kesejahteraan petani.

“KPSP merupakan kredit/pembiayaan yang mencakup proses bisnis praproduksi hingga pascaproduksi pada sektor pertanian, khususnya sub sektor pertanian tanaman pangan dan sub sektor peternakan dengan karakteristik terintegrasi, aman, dan inklusif kolaboratif, yang dalam implementasinya dapat disesuaikan dengan prioritas masing-masing daerah,” kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu saat sosialisasi dengan ratusan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Bali di Gianyar, Senin (13/5) dalam acara Pekan Daerah (PEDA) XXVII KTNA Provinsi Bali Tahun 2024  yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bali. Acara PEDA ini bertujuan meningkatkan motivasi petani, nelayan dan masyarakat pelaku agribisnis, dalam pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, melalui kemitraan yang saling menguntungkan, serta menumbuh kembangkan minat generasi muda pada bidang pertanian dan perikanan. Hal ini selaras dengan salah satu program TPAKD yang saat ini sedang digencarkan OJK Provinsi Bali yakni implementasi Kredit/Pembiayaan Sektor  Prioritas Pertanian.

Acara PEDA ini dihadiri Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dan Pj. Bupati Gianyar I Dewa Tagel Wirasa. Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan PEDA kali ini. “Saya menyambut gembira dengan pelaksanaan PEDA ini, karena PEDA merupakan salah satu wahana bagi Petani dan Nelayan untuk mengukur keberhasilan yang telah dicapai selama ini, sekaligus ajang evaluasi dan bertukar pengalaman, informasi, serta teknologi,” kata Sang Made Mahendra Jaya.

Melalui sinergi yang kuat antara OJK, pemerintah, regulator, PUJK, dan pelaku usaha khususnya sektor pertanian, diharapkan dapat memperluas akses keuangan di daerah untuk mewujudkan kemandirian pangan, kestabilan harga, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian.

Lebih lanjut, berdasarkan data, KPSP melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke Sektor Pertanian yang telah disalurkan selama tahun 2024 hingga bulan Maret adalah sebesar Rp362.667.000.000,-. KPSP ini akan terus dioptimalkan dengan memastikan adanya offtaker untuk menyerap hasil panen sehingga menumbuhkan kepercayaan industri jasa keuangan dalam memberikan pembiayaan.

wartawan
RED
Category

Kuasa Hukum Prajuru Pura Tangkas Koriagung Tunggu Itikad Baik Bendesa Adat Tangkas

balitribune.co.i | Semarapura - Polemik sanksi yang dijatuhkan Desa Adat Tangkas pada prajuru Pura Tangkas Koriagung, Diduga Penuhi Unsur Tindak Pemaksaan dengan menjatuhkan sanksi kesepekang. Di hadapan media, Kuasa Hukum Wayan Sumardika CS menyatakan siap tempuh jalur hukum terkait  pemberian sanksi adat terhadap lima prajuru Pura Pusat Kawitan Tangkas Kori Agung memasuki babak baru. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Zurich Entrepreneurship Program Bekali Keterampilan Wirausaha Masa Depan bagi 6 Ribuan Pelajar

balitribune.co.id | Jakarta - Di tengah meningkatnya kebutuhan akan keterampilan kewirausahaan hingga pemanfaatan teknologi digital, Zurich Indonesia, Z Zurich Foundation, dan Prestasi Junior Indonesia memperkuat dampak Zurich Entrepreneurship Program (ZEP) dengan membekali 6.125 siswa SMA dan SMK di sepuluh kota pada tahun ajaran 2026–2027.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Tangani Inflasi, Pemkot Depasar Fokus Stabilkan Harga Pangan

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa memimpin Rapat Teknis Penanganan Inflasi Kota Denpasar di Kantor Wali Kota Denpasar, Selasa (22/9/2026). Rapat tersebut digelar sebagai langkah konkret Pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK Buka Jalan Demutualisasi Bursa Efek, Kepemilikan Saham Dibatasi 5 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Struktur kepemilikan Bursa Efek di Indonesia memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek (POJK 13 Tahun 2026), yang menjadi dasar hukum pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek.

Regulasi tersebut berlaku sejak diundangkan pada 17 September 2026. OJK menjelaskan penerbitan aturan itu melalui siaran pers, Senin (21/9/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.