Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pansus Sepakati Pelepasan HPL Gilimanuk

Kelurahan Gilimanuk
Bali Tribune / Kelurahan Gilimanuk.

balitribune.co.id | Negara - Panitia Khusus (Pansus) Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Gilimanuk DPRD Jembrana resmi menyepakati rencana pelepasan aset tanah Gilimanuk. Keputusan krusial ini diambil untuk segera dibawa dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Jembrana mendatang.

Kesepakatan pelepasan aset tersebut dicapai setelah Pansus merampungkan serangkaian agenda strategis. Langkah itu meliputi rapat internal tim, kunjungan kerja lapangan, koordinasi lintas sektoral, hingga kajian mendalam dari para pakar hukum terkait kejelasan status lahan HPL Gilimanuk.

Ketua Pansus HPL Gilimanuk DPRD Jembrana, I Ketut Suastika alias Cohok atau Cuhok, mengatakan rapat terakhir Pansus dilakukan untuk menyusun laporan hasil pembahasan yang akan disampaikan dalam rapat paripurna. 

“Hari ini kami dari Pansus HPL Tanah Gilimanuk sudah melakukan rapat terakhir untuk membuat laporan ke Paripurna. Kami sudah melakukan banyak kegiatan seperti kunjungan kerja, rapat koordinasi bersama teman-teman di Pansus, sehingga hari ini kami memutuskan untuk melaporkan,” ujarnya Kamis (24/9/2026).

Berdasarkan hasil kajian, kunjungan kerja dan pendapat hukum yang telah dilakukan, Pansus sepakat dengan rencana pelepasan HPL Tanah Gilimanuk sebagaimana permohonan Bupati Jembrana untuk dibahas dan diputuskan melalui rapat paripurna. 

Meski demikian, persetujuan tersebut disertai sejumlah rekomendasi untuk tahapan berikutnya. Salah satunya meminta Legal Opinion (LO) kepada Kejaksaan Tinggi Bali sebagai dasar hukum proses pelepasan HPL.

“Kami juga merekomendasikan untuk meminta LO (Legal Opinion) ke Kejaksaan Tinggi Bali, kemudian dengan dasar hukum yang berbeda. Jadi, bukan lagi memindahtangankan, tetapi pelepasan,” jelasnya.

Pansus juga merekomendasikan kajian dan appraisal terhadap lahan Gilimanuk oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Selain itu, diperlukan pendataan ulang untuk memastikan kondisi serta jumlah hunian dan fasilitas umum yang berada di kawasan tersebut. Pendataan tersebut nantinya melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta KJPP. Data hasil pendataan juga akan mengacu pada jumlah kapling yang telah tercatat di BPKAD.

“Melakukan pendataan ulang oleh BPN, kemudian BPKAD dan KJPP turun bersama-sama ke Gilimanuk untuk memastikan hunian dan fasilitas umum. Jangan sampai kemudian ada pendatang-pendatang baru,” kata Suastika. 

Pansus menegaskan kesepakatan pelepasan HPL belum mengakhiri seluruh proses. Setelah mendapat persetujuan dalam rapat paripurna, Bupati Jembrana masih harus menindaklanjuti hasil LO dan appraisal sebelum mengajukan proses selanjutnya kepada kementerian terkait. “Masih panjang ini kalau kita bicara SHM. Tapi itu adalah kerja daripada Bupati nantinya,” ujarnya.

Laporan hasil pembahasan Pansus dijadwalkan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jembrana pada Oktober 2026 sesuai masa tugas Pansus. Terkait kekhawatiran pelepasan HPL akan membuat lahan menjadi status quo atau beralih kepada investor, Suastika mengatakan mekanisme yang disiapkan telah mengantisipasi hal tersebut. Setelah keputusan pelepasan diterbitkan, masyarakat yang telah terdata dan tinggal di kawasan tersebut dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan.

“Ketika SK Bupati, SK pelepasan itu keluar, langsung ada permohonan masyarakat yang tinggal di situ. Kan sudah ada pendataan ulang nanti oleh KJPP, BPN dan BPKAD,” katanya.

Menurut Suastika, hasil pendataan, surat pelepasan dan permohonan masyarakat selanjutnya akan diproses oleh Bupati. Ia juga menyebut adanya yurisprudensi terkait persoalan serupa di sejumlah daerah, di antaranya Surabaya, Makassar dan Jakarta. 

“Jadi tidak ada kekhawatiran kita ketika dilepas akan menjadi status quo atau bahkan dimiliki oleh investor, enggak ada. Yurisprudensinya sudah ada di Surabaya, Makassar dan di Jakarta,” pungkasnya. 

wartawan
PAM
Category

Satlantas Polresta Denpasar Tindak Tegas Parkir Liar di Jalan Cargo

balitribune.co.id | Denpasar – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Denpasar melalui Satuan Lalu Lintas melakukan penertiban parkir liar di sepanjang Jalan Cargo, Denpasar, pada Rabu (30/4) pagi. Kegiatan tersebut digelar bersama unsur terkait, yakni Dinas Perhubungan Kota Denpasar dan Satpol PP Kota Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click

Bank BPD Bali Luncurkan QRIS NFC, Percepat Transformasi Digital dan Dorong PAD Daerah

balitribune.co.id | Denpasar - Bank BPD Bali terus memperkuat perannya dalam mendorong digitalisasi daerah dan inklusi keuangan di Pulau Bali. Salah satu inovasi terbarunya adalah penerapan QRIS berbasis Near Field Communication (NFC) atau dikenal dengan QRIS Tap, yang resmi diluncurkan pada 14 Maret 2025 dan diperkenalkan kembali dalam acara "BaliGivation" di Gedung Ksirarnawa, Art Center Denpasar, Rabu (30/4).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Wamen PPPA Veronica Ke Buleleng Panen Padi Sehat Pribumi

balitribune.co.id | Singaraja - Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna mendampingi Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Veronica Tan dalam kunjungan kerja di Buleleng, Kamis (1/5). Veronica Tan bersama Wabup Supriatna melakukan panen padi di Persawahan Desa Nagasepaha, Kecamatan Buleleng.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Sinergitas Catur Pusat Pendidikan di Era Post-Truth

balitribune.co.id | Era post-truth seolah-olah tidak dapat dhindari. Dinamika ini tentu menjadi racun bagi dunia pendidikan untuk menemukan penawar terbaik dan menjadi kecemasan yang perlu ditindaktanjuti dengan kolaborasi berbagai pihak tidak hanya harus bertumpu pada sekolah.  Era ini, sering kali mengalahkan fakta objektif dan lebih memunculkan emosi dan pendapat pribadi dalam membentuk opini publik.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bali Spirit Festival 2025 di Ubud Akan Hadirkan 50 UMKM

balitribune.co.id | Denpasar - Tahun 2025 ini Bali Spirit Festival (BSF) akan kembali digelar di Ubud Kabupaten Gianyar pada 7-11 Mei. BSF adalah festival yang menggabungkan yoga, musik dan healing atau penyembuhan diikuti komunitas nasional dan internasional. Festival ini menciptakan ruang yang lebih selaras dan sehat. 

Tags
Baca Selengkapnya icon click

OJK Bekali Kepala Desa di Bali Waspada Kejahatan Keuangan

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai kegiatan edukasi kepada masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman tentang produk dan layanan keuangan serta kewaspadaan terhadap kejahatan keuangan digital sehingga masyarakat terhindar dari kerugian finansial.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.