Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pelaku Pariwisata Bali Disarankan Tak Bergantung Pasar Wisatawan Eropa dan Timur Tengah

wisatawan
Bali Tribune / wisatawan saat berwisata di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Selain menghadapi tantangan permasalahan dari dalam seperti penumpukan sampah dan kemacetan lalu-lintas, pariwisata Bali dihadapkan pada permasalahan dari luar. Seperti halnya konflik yang terjadi di beberapa negara dapat mengakibatkan penurunan wisatawan mancanegara ke pulau ini. Menghadapi kondisi tersebut, pelaku pariwisata Bali berupaya menjaga pasar wisatawan di luar negara berkonflik seperti Australia dan domestik. 

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Denpasar yang juga pengusaha hotel di Sanur, Ida Bagus Sidharta Putra mengatakan, penurunan wisatawan asing ke Bali yang dikarenakan terjadinya konflik di negara asal wisatawan tersebut akan memengaruhi tingkat hunian kamar hotel atau okupansi di akomodasi wisata di Bali. Pihaknya beserta pelaku pariwisata lainnya yang bergerak di sektor akomodasi wisata memiliki cara untuk menghadapi situasi tersebut agar okupansi hotel tidak anjlok. 

"Kita harus menjaga market Australia begitupun dengan domestik. Kita harus berbaik-baik terhadap market yang sudah ada," katanya di Denpasar beberapa waktu lalu.

Pihaknya mengatakan, kendati dampak dari konflik yang terjadi di negara-negara tersebut tidak begitu signifikan, namun jika berlanjut dan berkepanjangan maka akan membawa dampak cukup besar. Apalagi pariwisata di Sanur, Denpasar yang selama ini mengandalkan wisatawan dari mancanegara. "Konflik yang terjadi akhir-akhir ini dampaknya relatif kecil, tapi kami khawatir bila situasi konflik tidak kunjung padam, maka akan berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan ke Bali," katanya.

Menanggapi hal tersebut, pihaknya menyarankan pelaku pariwisata Bali tidak hanya bergantung pada wisatawan dari Eropa dan Timur Tengah. "Memperkuat pasar dari Australia dan wisatawan domestik," tegasnya. 

Kata dia, Sanur memiliki kapasitas akomodasi antara 12 ribu hingga 15 ribu kamar dengan okupansi saat ini 75 persen yang didominasi wisatawan Australia dengan lama tinggal 5-7 hari disusul wisatawan Eropa yang kebanyakan merupakan wisatawan datang berkali-kali. Ia pun menuturkan berdasarkan pengalaman sebelumnya, wisatawan yang berasal dari negara-negara berkonflik atau perang maka akan membatalkan rencana perjalanannya ke Bali. "Itu yang terjadi, kami pernah menerima pembatalan kedatangan wisatawan yang negaranya tiba-tiba terjadi konflik," ungkapnya.

wartawan
YUE
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.