balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung kembali menyiapkan pinjaman daerah sebesar Rp2,6 triliun. Pinjaman tahap II tersebut direncanakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, termasuk proyek jalan yang ditujukan untuk mengurai kemacetan di kawasan Canggu dan sekitarnya.
Diketahui pada pinjaman pertama yang ditandatangani pada 30 Oktober 2025, Badung telah berhutang ke PT SMI sebesar Rp2,8 trilun, dengan kewajiban bunga 5,7%.
Rencana penambahan utang itu disampaikan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat menghadiri HUT ke-26 Badan Kerjasama (BKS) LPD se-Badung di Puspem Badung, Sabtu (22/8/2026). Ia menyebut pinjaman tersebut sebagai bagian dari strategi pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur berskala besar.
“Bukan berarti punya utang itu jelek, salah. Malahan orang yang punya deposito itu yang diam, tidak produktif. Maka dalam tahap II ini saya lagi minjam uang Rp2,6 triliun,” kata Adi Arnawa.
Rencana tersebut menjadi sorotan karena Pemkab Badung sebelumnya telah memiliki pinjaman tahap pertama kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp2,8 triliun. Pinjaman tersebut disepakati dengan bunga 5,7 persen dan ditandatangani pada 30 Oktober 2025.
Pinjaman tahap II akan diarahkan untuk sejumlah proyek infrastruktur. Salah satunya pembangunan jalur Gatot Subroto–Canggu–Mengwitani–Werdhi Buana sepanjang lebih dari 19 kilometer dengan lebar 30 meter. Jalan tersebut ditargetkan menjadi jalur alternatif untuk mengurangi beban lalu lintas menuju kawasan Canggu.
Selain pembangunan jalan, Pemkab Badung juga merancang terowongan bawah tanah sepanjang 2,4 kilometer pada koridor Gatot Subroto–Canggu. Dalam perencanaannya, Pemkab Badung menggandeng konsultan asal Tiongkok untuk mengkaji proyek tersebut.
Rencana pinjaman ini juga melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurai kemacetan di wilayah Kuta Utara. Salah satunya proyek jalan Berawa–Teuku Umar Barat sepanjang 4,7 kilometer yang saat ini tengah berjalan.
Adi Arnawa menyatakan optimistis kemampuan fiskal Badung masih memadai untuk memenuhi kewajiban pinjaman. Ia menilai pembiayaan melalui utang dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur selama dikelola secara terukur dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
