BALI TRIBUNE - Tidak diterimanya sejumlah siswa asal Lingkungan Dauhwaru, Jembrana di SMAN 1 Negara pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2018/2019 berbuntut panjang. H-1 pengumuman penerimaan siswa baru, Senin (2/7), puluhan warga Lingkungan Dauhwaru, Jembrana ngelurug ke SMAN 1 Negara. Puluhan warga bersama para penglingsir puri dan Kelihan Adat Dauhwaru yang dikoordinir Kepala Lingkungan setempat diterima oleh pihak sekolah dan ketua komite sekolah setempat. Dalam pertemuan antara warga dan pihak sekolah, Kaling Dauhwaru, Gusti Ngurah Adi Adnyana menyatakan pihaknya keberatan terhadap sistem zonasi yang justru menggunakan perengkingan Nilai Ujian Nasional (NUN) dan tidak melibatkan lingkungan sekitar. “Tahun lalu 3 lingkungan di sekitar sekolah dilibatkan, tahun ini tidak ada informasi apapun padahal sekolah berada di wilayah lingkungan kami,” ujarnya. Pihaknya bersama warga mempertanyakan sistem PPDB tahun ini yang menggunakan zonasi 2 kecamatan (Jembrana dan Negara). Ia menambahkan, yang tidak diterima di SMAN 1 Negara merupakan warga penyanding yang rumahnya hanya berbatasan tembok dengan sekolah. Penglingsir Puri Gede Jembrana, AA Wijaya Kusuma menyatakan setelah ada kekisruhan akibat tidak diterimanya siswa di sekitar sekolah dalam PPDB jalur zonasi, pihaknya datang untuk mengingatkan kembali pendirian SMAN 1 Negara di masa lalu. “Leluhur puri dulu yang memberikan lahan untuk membuat sekolah ini agar warga sekitar bisa tertampung di sekolah ini, tapi sekarang malah seperti ini. Tolong masyarakat penyanding diprioritaskan,” ujarnya. Begitu pula Penglingsir Puri Kaleran, I Gst Ngr Kota Negara menyatakan agar kuota PPDB dipilah-pilah sehingga warga penyanding bisa diterima. “Jangan mengesampingkan sejarah dan sekolah juga agar memikirkan aspek keamanan dan kenyamanan,” imbuhnya. Wakabid Kesiswaan SMAN 1 Negara, I Ketut Wiarsa menyatakan dari Juknis PPDB Disdik Provinsi Bali yang telah disosialisasikan ke seluruh kepala sekolah dan komite sekolah, ada beberapa jalur penerimaan termasuk salah satunya jalur zonasi dan jalur bina lingkungan. “Pendaftar jalur zonasi dari zona I Jembrana dan Negara sudah melebihi kuota sehingga harus menggunakan perengkingan NUN. Kalau jalur bina lingkungan diperuntukkan bagi siswa di wilayah sekolah yang mempergunakan aset adat dan dibuktikan dengan MoU antara sekolah dengan adat, tapi di sini juga belum ada. Kalau jalur siswa miskin dibuka bebas tapi di sini yang daftar hanya 23 orang yang dibuktikan dengan KIS dan KIP. Panitia di sekolah hanya bertugas memverifikasi,” paparnya. Ketua Komite SMAN 1 Negara, I Gst Md Parnawa menyatakan dengan regulasi dan sistem PPDB tahun ini pihaknya tidak bisa berbuat banyak. “PPDB tahun ini beda dengan tahun lalu, dulu memang ada jalur lingkungan yang melibatkan kepala lingkungan sekitar, tetapi dengan aturan dan sistem tahun ini, kami tidak bisa berbuat banyak,” ungkapnya. Pihaknya sepakat bahwa SMAN 1 Negara memiliki nilai sejarah dengan puri dan lingkungan sekitar sehingga ke depannya harus dibuatkan MoU antara lingkungan dan sekolah sehingga bisa mengakomodir siswa dari lingkungan sekitar dan tidak terjadi kekisruhan seperti ini lagi. “Sekolah akan menampung aspirasi ini dan kita kawal bersama termasuk dengan Ketua DPRD Jembrana ke provinsi sehingga diberikan solusi,” ujarnya. Pertemuan menyepakati pihak sekolah akan menampung aspirasi warga sekitar dengan menginventarisir siswa dari lingkungan penyanding ini dan menyampaikan persoalan yang terjadi terikat PPDB ini ke Disdik Provinsi Bali untuk bisa diberikan solusi. Sedangkan ke depannya pihak sekolah akan menyusun MoU dengan lingkungan sekitar sehingga warga penyanding bisa diakomodir dalam PPDB tahun berikutnya dengan pertimbangan sejarah berdirinya SMA Negeri 1 Negara. Pendataan Kaling Dauhwaru, ada 15 siswa penyanding yang tidak lulus PPDB jalur zonasi akibat pemberlakuan perengkingan NUN ini untuk dimintakan solusi ke Disdik Provinsi Bali.
