Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Perlu Kajian Tuntaskan Masalah Pasar Yangapi

Bali Tribune / Anggota DPRD Bangli I Made Sudiasa

balitribune.co.id | Bangli - Kondisi Pasar Amerta Gunung Sari atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pasar Yangapi, Kecamatan Tembuku, Bangli, sangat memprihatinkan. Pasar yang berdiri pada tahun 1980 tersebut selain sepi pengunjung juga beberapa bangunan pasar (Ruko) banyak yang sudah rusak karena termakan usia. Perlu kajian yang matang agar pasar tersebut bisa beroperasi secara optimal.

Anggota DPRD Bangli I Made Sudiasa saat dikonfirmasi mengatakan, pasar memegang peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat selain sebagai muara dari produk-produk rakyat, pasar juga berfungsi sebagi tempat untuk bekerja yang sanagt berarti bagi masyarakat. “Peran pasar sangat strategisdalam peningkatan perekonomian masyarakat,” ujar Made Sudiasa, Rabu (17/4).

Pihaknya tidak menampik melihat kondisi Pasar Yangapi yang sepi. Dibandingkan dengan tiga pasar, yakni Pasar Kidul, Bangli, Pasar Kayuambua Susut, dan Pasar Singamandawa Kintamani yang dikelola Pemkab Bangli, mungkin Pasar Yangapi paling kecil bisa menyetor pendapatan dari hasil pungutan retribusi ke kas daerah. Karena pasar merupakan pusat perekonomian, maka perlu dilakukan survai atau analisis secara menyeluruh kaitanya dengan potensi.

Menurutnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) memilki tanggung jawab atas asset tersebut, sehingga kedepanya asset tersebut bisa memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat  dan asset tersebut juga bisa memberikan kontribusi PAD kepada pemerintah daerah. ”Ini menjadi tanggung jawab Kadisperindag untuk melakukan analisis secara menyeluruh, sejauh ini kami lihat belum ada upaya nyata yang dilakukan dinas untuk pengembangan pasar Yangapi,” tegasnya.

wartawan
SAM
Category

Rapat Kerja dengan Eksekutif, Gabungan Komisi DPRD Karangasem Cermati Empat Ranperda

balitribune.co.id | Amlapura - DPRD Karangasem menggelar Rapat Kerja Gabungan Komisi dengan eksekutif membahas terkait empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yakni Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Semesta Berencana (SB) Karangasem Tahun 2027, Ranperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas (PT) BPD Bali, Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Usai Mabanten, Rumah dan Kedai Kopi di Payangan Terbakar

balitribune.co.id | Gianyar -  I Made Arsa Wijaya (66) terlihat pasrah penuh penyesalan, mendapati rumah berikut kedai kopi di depan rumahnya telah hangus terbakar, Senin (9/11/2026) malam. Warga Banjar Pengaji, Melinggih Kelod, Payangan, Gianyar ini menderita kerugian ratusan juta rupiah atas kelalaian mereka. Karena kebakaran yang menggegerkan itu diduga kuat lantaran percikan api dupa, usai menghaturkan sesajen.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Banggar DPRD Tabanan Sentil TAPD Agar Bikin Target PAD Realistis

balitribune.co.id | Tabanan – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan menyentil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar membuat target pendapatan dalam APBD 2027 lebih realistis.

Sentilan tersebut muncul lantaran target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp951 miliar lebih dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027 dinilai terlalu optimistis.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

DPRD Tabanan Minta RAPBD 2027 Mengacu Capaian 2026

balitribune.co.id | Tabanan – DPRD Tabanan melalui Badan Anggaran (Banggar) mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 secara realistis dan berpedoman pada capaian kinerja 2026.

Penyelarasan perencanaan fiskal tersebut dinilai penting untuk meminimalkan risiko alokasi belanja daerah yang tidak dapat dieksekusi di lapangan.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bapemperda Tabanan Sepakati Prioritaskan 9 Ranperda di 2027

balitribune.co.id | Tabanan – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tabanan menyepakati sembilan rancangan peraturan daerah (ranperda) usulan pemerintah daerah untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.

Kesepakatan agenda pembentukan hukum tersebut dirancang guna memperkuat kepastian hukum serta mendukung tata kelola pembangunan daerah.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.