Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Petani Penggarap Sendang Pasir Lengkapi Data Penguasaan Lahan

Pendataan Penguasaan Lahan
Bali Tribune / PENDATAAN - Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali  melakukan pendataan melengkapi informasi mengenai bidang tanah yang selama ini dikuasai, digunakan, dan dimanfaatkan oleh petani di Desa Pemuteran.

balitribune.co.id | Singaraja - Setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan menjadi undang-undang, sejumlah persoalan terkait konflik agraria mulai dilakukan pendataan untuk diselesaikan. UU Pengaturan Reforma Agraria sendiri disahkan DPR pada 22 September 2026 dan diteken Presiden Prabowo Subianto pada 30 September 2026.

Salah satunya konflik agraria di Dusun Sendang Pasir, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.  Upaya untuk memperoleh kejelasan status penguasaan lahan mulai memasuki tahap pendataan.

Para petani penggarap diminta melengkapi informasi mengenai bidang tanah yang selama ini dikuasai, digunakan, dan dimanfaatkan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan untuk memahami kondisi penguasaan tanah secara lebih utuh, terutama di kawasan Sendang Pasir yang memiliki sejarah panjang persoalan agraria.

Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T) yang dilakukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali di Desa Pemuteran. Pendataan ini menjadi bagian penting dalam penelusuran kondisi penguasaan tanah di wilayah Sendang Pasir yang selama ini diwarnai persoalan agraria. Konflik tersebut berkaitan dengan lahan seluas kurang lebih 246,5 hektare yang dipersengketakan antara warga atau petani penggarap dengan Pemerintah Provinsi Bali.

Persoalan tersebut memiliki latar belakang panjang. Warga dan petani disebut telah menempati serta menggarap lahan secara turun-temurun. Sejumlah catatan menyebut keberadaan masyarakat di kawasan itu telah berlangsung sejak 1917, sementara catatan lainnya mengaitkan perpindahan warga dengan eksodus akibat bencana sekitar 1963. Lahan yang menjadi objek persoalan tersebut merupakan eks Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Desa Pemuteran yang sebelumnya dikuasai PT Margarana. Kondisi ini membuat pendataan riwayat penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menjadi salah satu tahapan penting untuk memperoleh gambaran faktual di lapangan.

Ketua Serikat Tani Suka Makmur Desa Pemuteran, M. Rasid, membenarkan pihaknya telah diminta oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali untuk mendukung pelaksanaan kegiatan DIP4T Tahun 2026. Dukungan tersebut berkaitan dengan pengumpulan serta verifikasi data fisik dan informasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

“Dalam proses tersebut, data setiap bidang tanah akan dihimpun bersama informasi terkait kondisi penguasaan dan pemanfaatannya. Selanjutnya, data yang terkumpul akan melalui tahapan verifikasi untuk memastikan kesesuaian informasi dengan kondisi di lapangan,” jelas Rasid, Selasa (10/11).

Pria yang akrab disapa Rasik ini mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi sarana bagi masyarakat, khususnya petani penggarap, untuk memperoleh pemahaman mengenai aspek teknis dan administratif dalam pendataan pertanahan.

“Kendati masih terdapat data yang tumpang tindih, informasi mengenai bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat dapat terdokumentasi secara lebih terstruktur. Paling tidak data ini akan menjadi pegangan kami,” imbuhnya.

Rasik menambahkan, bagi petani penggarap di Sendang Pasir, proses ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan data dan informasi mengenai riwayat serta kondisi penguasaan lahan yang selama ini mereka kelola. “Kelengkapan dan verifikasi data diharapkan dapat membantu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai persoalan pertanahan di Desa Pemuteran,” tandasnya. 

wartawan
CHA
Category

Gubernur Koster dan BPK RI Perkuat Sinergi Pengelolaan Keuangan, Fokus Pembangunan Terintegrasi 'One Island, One Management'

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Nyoman Adhi Suryadnyana berkomitmen saling menguatkan sinergi pengelolaan keuangan negara dengan tertib administrasi untuk mewujudkan pembangunan daerah secara terintegrasi dalam konsep "One Island, One Management" (Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola).

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Perkuat Kerja Sama Bali–Rusia, Gubernur Koster Terima Kunjungan Delegasi Parlemen Saint Petersburg

balitribune.co.id | Denpasar – Gubernur Bali, Wayan Koster, menerima kunjungan Delegasi Parlemen Saint Petersburg yang dipimpin Ketua Parlemen Saint Petersburg, Alexandr Belski, sebagai upaya memperkuat hubungan dan kerja sama antara Bali dan Rusia.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ford DAS Bali Gelar BNOA Seri Kedua, Tantang Konsumen Taklukkan Medan Kintamani

balitribune.co.id | Bangli - PT DAS Indonesia Bali, selaku Main Dealer Ford di Bali, kembali mempertegas komitmennya dalam menjaga hubungan erat dengan pelanggan melalui ajang Bali Next Gen Owner Adventure (BNOA). Mengusung tema "The Journey Continues", kegiatan ini menjadi wadah bagi para pemilik kendaraan Ford untuk menyalurkan gaya hidup petualang mereka.

Baca Selengkapnya icon click

Polisi Buru Pelaku Pencurian Ketu Milik Dua Sulinggih di Desa Budakeling

balitribune.co.id I Amlapura - Kasus pencurian benda sakral berupa Ketu atau Bawa milik dua orang Sulinggih di Desa Budakeling, Karangasem pada Jumat (5/6/2026) lalu, menarik perhatian publik. Sementara hingga saat ini anggota Polsek Bebandem dan Sat reskrim Polres Karangasem masih terus melakukan penyelidikan guna mengungkap pelaku pencurian tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Satgas PASTI Bongkar Dugaan Investasi Ilegal Koperasi BLN, Ketua Koperasi Ditangkap

balitribune.co.id | Jakarta - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI berhasil mengungkap penghimpunan dana masyarakat tanpa izin yang dilakukan oleh Koperasi Bahana Lintas Nusantara (Koperasi BLN).

Tags
Baca Selengkapnya icon click

OJK: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga di Tengah Tekanan Ekonomi Global

balitribune.co.id | Jakarta - Di tengah meningkatnya tekanan terhadap perekonomian global akibat konflik geopolitik dan lonjakan harga energi, stabilitas sektor jasa keuangan nasional masih menunjukkan daya tahan yang kuat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kinerja sektor keuangan Indonesia tetap solid dengan pertumbuhan intermediasi yang positif serta tingkat permodalan dan likuiditas yang terjaga.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.