Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pilpres Gaduh, Pamor Pileg Runtuh, Potensi Kecurangan di Penghitungan Suara Tinggi

Bali Tribune/ Luh Riniti Rahayu
balitribune.co.id | Denpasar - Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) yang digelar serentak tahun 2019 merupakan sejarah baru bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Pemilu Serentak 2019 diyakini banyak kalangan sejak awal lebih efisien, baik dari sisi waktu maupun biaya.
 
Sayangnya dalam praktik di lapangan, banyak kerumitan yang ditemukan terkait Pemilu Serentak ini. Mulai dari kerumitan yang dihadapi pemilih saat mencoblos lima surat suara hingga beban kerja penyelenggara dan pengawas di tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Bahkan sejumlah petugas dilaporkan meninggal dunia dalam tugasnya.
 
Yang sedikit menggembirakan dalam Pemilu Serentak ini adalah kenaikan tingkat partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS. Namun, tingkat partisipasi pemilih tersebut justru lebih banyak dikatrol animo masyarakat untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka dukung.
 
Sebab faktanya, rata-rata surat suara Pilpres nyaris semuanya dicoblos. Kondisi berbeda terjadi dengan surat suara Pileg, yang justru tidak semuanya dicoblos pemilih. Selain karena rumit, lantaran ada empat surat suara Pileg, kondisi tersebut menggambarkan bahwa pamor Pileg sesungguhnya rontok dalam Pemilu Serentak kali ini.
 
"Memang benar, pamor Pileg tergerus. Pileg tidak mendapat perhatian sebanyak Pilpres," kata pengamat politik dari Universitas Ngurah Rai Dr Luh Riniti Rahayu, di Denpasar, Senin (22/4).
 
Ia tak menampik, gaduhnya isu - isu yang menyertai Pilpres telah meruntuhkan pamor Pileg selama kampanye berlangsung. Bahkan saat pemungutan suara pun, hal tersebut juga terjadi. Sebab di banyak TPS, tidak sedikit surat suara Pileg yang "bersih" sementara surat suara Pilpres habis tercoblos.
 
Yang mengkhawatirkan, demikian Riniti, pasca pemungutan suara pun, perhatian masyarakat masih tertuju pada hasil Pilpres. Banyak yang tidak terlalu fokus pada penghitungan suara, khususnya penghitungan suara Pileg.
 
"Di masa penghitungan hingga rekapitulasi suara berlangsung, perhatian orang masih lebih banyak ke Pilpres. Padahal saat - saat seperti ini, bila lengah, kecurangan saat penghitungan suara justru cukup tinggi," tandas aktivis Bali Sruti itu.
 
Ia pun mendorong masyarakat, untuk lebih banyak mencurahkan perhatian mengawal proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara yang tengah berlangsung. Jangan sampai, lima tahun akan banyak wakil rakyat yang terpilih hasil kecurangan.
 
"Bila kita tidak awasi, maka kita akan banyak punya wakil rakyat hasil kecurangan sejak awal. Oleh karena itu, sebaiknya perhatian terhadap Pilpres dialihkan pada Pileg. Pilpres biarlah menunggu sampai 22 Mei nanti," pungkas Riniti. 
wartawan
San Edison
Category

Kewalahan Hadapi Kemacetan, Dishub Badung Akui Kekurangan Personel Lapangan

balitrib une.co.id | Mangupura - Kemacetan yang kian parah di kawasan pariwisata Kabupaten Badung ternyata tidak diimbangi dengan jumlah personel pengatur lalu lintas yang memadai. Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung mengakui hanya memiliki sekitar 160 personel lapangan untuk mengawal arus kendaraan di wilayah pusat kunjungan wisata tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ketua DPRD Badung Pimpinan Rapat Paripurna Terkait Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

balitribune.co.id | Mangupura – DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025, Senin (13/7/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, didampingi para wakil ketua DPRD serta dihadiri anggota dewan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Raker Komisi III DPRD Badung Hadirkan BPKAD dan Bapenda Bahas SILPA Rp1,1 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi III DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung di Ruang Gosana II DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Tinjau Layanan BPJS Ketenagakerjaan, Menko Muhaimin Mengingatkan Pekerja Bijak Memanfaatkan Jaminan Hari Tua

balitribune.co.id | Gianyar - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar memastikan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memberikan manfaat nyata bagi para pekerja.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.