balitribune.co.id I Negara - Keluhan para sopir logistik Jawa-Bali kini juga menjadi perhatian serius aparat kepolisian di Jembrana. Pasca penyampaian aspirasi dari para sopir truk pada Senin (21/7/2026), Kapolres Jembrana, AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati pun angkat bicara. Pihaknya memastikan aspirasi para sopir yang disampaikan melalui DPRD Jembrana menjadi atensi.
Kapolres Kadek Citra menyatakan pihaknya berupaya memberikan informasi mengenai situasi lalu lintas khususnya di wilayah Gilimenuk secara berkala. “Kami menyampaikan pembaruan kondisi lalu lintas secara berkala setiap 12 jam, yaitu pada pukul 09.00 Wita dan 21.00 Wita. Jika terjadi lonjakan arus lalu lintas, pembaruan informasi ditingkatkan menjadi setiap 3 jam sekali atau menyesuaikan dinamika situasional di lapangan. Kami mengoptimalkan kanal media digital/sosial untuk distribusi informasi secara luas dan cepat,” ungkapnya.
Personel kepolisian juga dikatakannya telah disiagakan di berbagai lokasi rawan kemacetan, titik rawan kecelakaan lalu lintas (laka lantas), hingga area yang berpotensi terjadi perselisihan antar-pengemudi. Terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang disampaikan oleh para sopir, menurutnya pihak kepolisian memastikan telah dan akan terus melakukan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku. “Kami juga akan berkordinasi dengan pihak ASDP karena seperti ada di kawasan pelabuhan yang menjadi kewenangan ASDP,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, puluhan sopir logistik lintas Jawa-Bali Senin (20/7/2026) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Jembrana. Selain menyampaikan keresahan atas persoalan kemacetan hingga antrean panjang yang kerap terjadi baik di Pelabuhan Gilimanuk maupun Pelabuhan Ketapang, mereka juga menyampaikan penolakan terhadap pemindahan penyeberangan angkutan logistik ke Pelabuhan Celukan Bawang, Buleleng. Berbagai pengaduan disampaikan oleh perwakilan masing-masing komonitas sopir.
Kedatangan para sopir yang tergabung dalam sejumlah organisasi ini diterima oleh pimpinan beserta sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Jembrana. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh pihak terkait diantaranya Polres Jembrana, Dandim Jembrana, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Jembrana, perwakilan PT ASDP Indonesi Ferry, Kantor Keshyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ketapang. Para sopir menyampaikan keresahan atas kondisi yang terjadi baik di Gilimanuk maupun Ketapang.
