balitribune.co.id I Mangupura - Upaya Pemkab Badung dalam menanggulangi banjir di kawasan Kuta kembali menghadapi kendala. Proyek pembangunan stasiun pompa banjir dan pengendali banjir di alur Tukad Mati dengan nilai Rp123,8 miliar dilaporkan gagal lelang.
Proyek yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung itu sebelumnya sempat melalui proses tender ulang. Namun, berdasarkan data pada laman LPSE Kabupaten Badung, proyek tersebut kembali dinyatakan gagal tender.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Badung Anak Agung Rama Putra, membenarkan kondisi tersebut. "Ngih, memang benar proyek itu gagal tender," ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (19/4/2026).
Menurutnya, salah satu penyebab utama kegagalan lelang adalah spesifikasi teknis yang dinilai terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi oleh penyedia jasa. "Spek yang ditetapkan terlalu tinggi, tidak bisa dipenuhi oleh penyedia," jelasnya.
Meski demikian, pihaknya memastikan proyek tersebut tetap akan dilanjutkan. Dalam waktu dekat, Dinas PUPR Badung akan kembali membuka tender ulang agar proyek strategis tersebut bisa segera direalisasikan. "Segera kita akan lakukan tender ulang kembali," imbuhnya.
Proyek ini dirancang untuk membangun sistem pengendali banjir berupa long storage di alur Tukad Mati yang dilengkapi dengan stasiun pompa banjir. Fungsinya sebagai tampungan sementara untuk mereduksi debit puncak saat banjir terjadi.
Selain itu, stasiun pompa banjir akan berperan mengalirkan air secara terkontrol ke badan penerima, khususnya saat sistem aliran gravitasi tidak berjalan optimal. "Akan ada enam unit pompa dengan kapasitas masing-masing 5 ribu meter kubik per detik," terang Gung Rama.
Tak hanya itu, proyek juga mencakup pelebaran sungai, pembangunan tanggul, bangunan pelimpah, jembatan, serta jalan inspeksi dengan penampang ganda. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas sistem pengendalian banjir.
Jika terealisasi, proyek ini diyakini dapat mengurangi frekuensi dan dampak banjir di kawasan Kuta dan sekitarnya. Selain itu, perlindungan terhadap permukiman, infrastruktur, serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat juga diharapkan semakin meningkat.
Dengan kembali direncanakannya tender ulang, masyarakat kini menunggu realisasi proyek tersebut agar persoalan banjir musiman yang kerap terjadi di wilayah Kuta dapat segera teratasi.
