Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sarasehan PRABU Catur Muka Dibuka Wali Kota Denpasar, Dihadiri Bupati Buleleng

prabu
Bali Tribune / AUDIENSI - Paiketan Rantauan Buleleng (PRABU) Catur Muka audiensi dengan Bupati Buleleng, Selasa (16/12)

balitribune.co.id | Singaraja - Paiketan Rantauan Buleleng (PRABU) Catur Muka di bawah kepengurusan baru, terus mematangkan agenda kegiatan organisasi ke depan. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah menggelar audiensi dengan Bupati Buleleng,  Selasa (16/12) di ruang kerjanya.

Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh penasehat Prabu Gede Wardana dan Made Erwin Suryadarma dan jajaran pengurus Prabu Catur Muka Gede Mahaputra, Kadek Sapta dan Made Prapta, Pertemuan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus komunikasi antara organisasi perantauan asal Buleleng yang berdomisili di Kota Denpasar dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Buleleng.

Dalam pertemuan tersebut, pengurus menyampaikan keberadaan PRABU Catur Muka sebagai wadah kebersamaan masyarakat perantauan Buleleng, sekaligus menjelaskan struktur organisasi dan fokus kegiatan yang selama ini telah dijalankan, terutama di bidang sosial kemasyarakatan.

Penasehat PRABU Catur Muka, I Made Erwin Suryadarma Sena,  menjelaskan bahwa pembentukan PRABU Catur Muka bertujuan menjaga soliditas serta memperkuat semangat saling mendukung di antara perantauan asal Buleleng yang berada di Denpasar dan sekitarnya.

Ia menyampaikan bahwa pada awalnya sebagian besar anggota PRABU Catur Muka berasal dari aparatur sipil negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Namun, seiring berjalannya waktu, keanggotaan organisasi ini berkembang dan kini juga diisi oleh para profesional dari berbagai latar belakang di luar ASN.

Erwin Suryadarma juga menyampaikan bahwa selama ini aktivitas PRABU Catur Muka lebih banyak bergerak di bidang sosial, dengan berbagai kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. “Ke depan, kegiatan tersebut akan terus diperkuat dengan melibatkan lebih banyak elemen dan pemangku kepentingan,” kata Erwin.

Dalam struktur kepengurusan yang baru, Bupati Buleleng dan Wali Kota Denpasar ditetapkan sebagai pelindung organisasi. Penetapan ini dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antara organisasi perantauan dengan pemerintah daerah, baik di wilayah asal maupun wilayah domisili para perantau.

Salah satu agenda perdana yang akan dilaksanakan oleh kepengurusan baru PRABU Catur Muka adalah penyelenggaraan kegiatan sarasehan. Kegiatan ini dirancang sebagai ruang temu dan dialog antaranggota serta berbagai pemangku kepentingan.

Sarasehan tersebut dikemas dalam bentuk Temu Wirasa dengan tema “Sinergi Pembangunan Buleleng dengan Denpasar melalui Spirit Vasudhaiva Kutumbakam.” Tema ini mengangkat semangat kebersamaan dan persaudaraan universal sebagai landasan untuk memperkuat kontribusi perantauan Buleleng dalam pembangunan.

Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, pada kesempatan tersebut menyambut baik keberadaan organisasi PRABU Catur Muka dan menyambut baik rencana Prabu mengadakan sarasehan tentang pembangunan. Bahkan, Bupati Sutjidra mengatakan siap hadir bila tidak ada halangan.

Kegiatan Temu Wirasa ini direncanakan akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari akademisi, praktisi, birokrat, pengusaha, hingga masyarakat perantauan Buleleng dari berbagai wilayah. Melalui kegiatan ini, Prabu Catur Muka berharap terbangun komunikasi dan pertukaran gagasan yang konstruktif. Sarasehan yang rencananya akan dihadiri Bupati Buleleng ini, akan dibuka secara resmi oleh Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara.

Adapun pelaksanaan kegiatan Temu Wirasa PRABU Catur Muka dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 21 Desember 2025, Pukul 10.00 WITA, di NEXX Cafe, Jalan Diponegoro No. 146, Denpasar.

wartawan
HEN
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.