Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sektor Pertanian Dihadapkan Berbagai Ancaman

pertanian
Bali Tribune / TANTANGAN - Sektor pertanian di Kabupaten Jembrana kini dihadapkan dengan berbagai tantangan yang mengancam keberlanjutan di masa depan

balitribune.co.id | Negara - Kendati mayoritas penduduknya bergerak di bidang agraris, namun sektor pertanian kini menghadapi tekanan berat dari berbagai tantangan kompleks yang mengancam keberlanjutan pangan daerah. Sektor pertanian di Kabupaten Jembrana pun kini menjadi sorotan. Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna  menyoroti sejumlah isu krusial tekanan berat dan tantangan kompleks yang mengancam keberlanjutan pangan daerah.

Persoalan yang terjadi, dikatakannya menuntut langkah strategis dan terkoordinasi dari seluruh pihak demi masa depan sektor vital ini. Wabup Ipat dengan tegas menyoroti alih fungsi lahan pertanian sebagai ancaman nyata terhadap keberlanjutan sektor pertanian di Jembrana. Fenomena lahan subur berubah menjadi permukiman atau fungsi non-pertanian lainnya, dinilai sebagai ancaman serius bagi ketersediaan pangan lokal di masa depan.

Ia menyatakan masalah alih fungsi lahan bukan hanya soal pertanian, tetapi juga terkait erat dengan penegakan regulasi tata ruang. Ia menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Dinas Pertanian dan Pangan dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) dalam menjaga tata ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

Pihaknya pun kembali menegaskan komitmen untuk tidak berkompromi dengan praktik-praktik alih fungsi lahan ilegal khususnya lahan sawah produktif yang merugikan dan mengancam keberlanjutan masa depan sektor pertanian.

“Jika memang sawah tidak boleh dialihfungsikan, jangan coba-coba bermain-main. Ini menyangkut masa depan anak cucu kita. Sekali lahan pertanian berubah fungsi maka sangat sulit untuk dikembalikan," ujarnya.

Selain masalah alih fungsi lahan, kesulitan distribusi air ke lahan pertanian juga menjadi sorotan utama. Wabup Ipat menyebut perlunya langkah-langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan suplai air irigasi, salah satunya pengerukan sedimen di bendung yang banyak mengalami pendangkalan. Pendangkalan bendung ini menghambat aliran air dan mengurangi kapasitas tampung bendung yang vital untuk irigasi ke kawasan persawahan subak.

Kendati pemanfaatan sumur bor penting sebagai solusi jangka pendek dan menengah, namun ia menekankan urgensi beralih ke pompa air bertenaga listrik dan tenaga surya untuk efisiensi biaya operasional. Pompa bertenaga disel selama ini memakan biaya bahan bakar yang tinggi, sehingga membebani petani.  Transisi menuju energi terbarukan ini dianggap sebagai langkah maju menuju pertanian yang lebih berkelanjutan dan ekonomis.

Minimnya minat generasi muda terhadap pertanian juga menjadi tantangan jangka panjang yang serius. Sektor ini dianggap tidak menjanjikan dan kurang modern, sehingga kurang diminati oleh kaum muda. Wabup Ipat menyebut perlu adanya iklim kondusif dan program pelatihan berbasis teknologi untuk menarik minat kaum muda agar terjun ke dunia pertanian. "Transformasi menuju smart farming harus menjadi prioritas,” ungkapnya.

Menurutnya diiperlukan upaya untuk membawa sektor pertanian ke era modern melalui pemanfaatan teknologi, seperti sensor tanah, irigasi presisi, penggunaan drone, dan aplikasi pertanian digital. Diharapkan, smart farming tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membuat pertanian lebih menarik dan efisien bagi generasi milenial dan Gen Z. “Digitalisasi pertanian bukan lagi pilihan, tapi sudah menjadi kebutuhan," paparnya.

Sebagai langkah strategis untuk mendukung petani, pihaknya juga menyampaikan inisiatif pemerintah di tahun 2025. Pemerintah daerah menghidupkan kembali skema dana talangan kepada KUD (Koperasi Unit Desa). Melalui skema ini, KUD diharapkan dapat membeli gabah langsung dari petani dengan harga yang stabil, kemudian mengolahnya menjadi beras. Beras KUD ini kemudian didistribusikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menghadapi tantangan yang membayangi untuk menstabilkan harga gabah di tingkat petani, tetapi juga untuk menciptakan pasar yang pasti bagi produk pertanian lokal, sekaligus mendorong kemandirian pangan khususnya di lingkungan ASN Jembrana. "Meski kualitas beras belum sempurna, yang penting kita telah membantu petani dan menjaga harga gabah tetap stabil," tandasnya.

wartawan
PAM
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.