balitribune.co.id | Singaraja - Kendati Buleleng menyatakan sebagai kota pendidikan, namun potret buram dunia pendidikan Buleleng terungkap melalui pernyataan yang mengejutkan dari Ketua Dewan Pendidikan Buleleng I Made Sedana. Dalam pernyataannya Sedana menyebut ratusan siswa pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Buleleng tidak bisa membaca disebabkan karena berbagai faktor.
Menurut Sedana bersama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng setempat menghimpun data bahwa hampir sekitar 400 orang anak lebih masih bermasalah pada bidang membaca dan mengeja. Bahkan banyak diantaranya tidak bisa membaca sama sekali.
Melihat kondisi itu, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mengaku prihatin. Kendati demikian ia mengaku sudah memberikan warning kepada para pihak akan terjadi hal itu sejak 10 tahun lalu, namun faktor kemiskinan tidak bisa dihindarkan menjadi penyebab nomor satu kondisi tersebut.
Ngurah Arya juga menyayangkan pernyataan dari Ketua Dewan Pendidikan Buleleng I Made Sedana yang baru mengungkap soal itu. Padahal kondisi itu sudah lama bisa diprediksi bakal terjadi. Terlebih Made Sedana memiliki latar belakang pendidikan dengan menjadi pegawai di Dinas Pendidikan tentu mengetahui keadaan pendidikan di Buleleng.
"Pastinya beliau (Made Sedana) mengetahui keadaan pendidikan di Buleleng. Bahkan adanya kemungkinan siswa SMP yang tidak bisa baca, tulis dan hitung (calistung) 10 tahun silam sudah saya sampaikan dalam HUT PGRI saat itu,” ujar Ngurah Arya, Senin (7/4).
Kondisi itu menurut Arya merupakan potret buram dalam dunia pendidikan di Buleleng. Karena itu dalam setiap kali kesempatan Ngurah Arya mengaku menyampaikan ke khawatirannya terhadap kualitas pendidikan di Buleleng yang kurang memenuhi standar.
“Dilevel anak-anak yang memiliki kemampuan materi tentu tidak bermasalah karena sudah mengenyam pendidikan sejak usia Paud pasti sudah bisa calistung. Yang bermasalah usia anak sekolah berada dilingkaran kurang mampu tentu memiliki keterbatasan. Padahal dasar pendidikan seorang anak itu harus bisa membaca, menulis dan menghitung.” imbuhnya.
Menurut Arya, kepada pengurus PGRI ia sampaikan untuk menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan untuk biaya les tambahan untuk siswa Sekolah Dasar (SD) dari Kelas 1 hingga kelas 6.
Ia pun menyebut tiga faktor pendukung dalam dunia pendidikan yang saling melengkapi. Diantaranya tenaga pendidik, infrastruktur yang memadai dan sarana prasarana tanggap pendidik.
“Soal kualitas tenaga pendidik guru-guru sekarang hebat ya, tapi soal pengalaman kita tidak munafik karena pola mengajar berbeda dengan yang dulu. Yang lama itu bukan jelek tapi ada beberapa yang seharusnya di adopsi dan dikolaborasikan untuk mengetahui karakter anak didik,” sambungnya.
Ia pun berharap kondisi itu akan di respon oleh Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra dan Wakil Bupati Gede Supriatna terutama di 100 hari mengawali kepemimpinannya. Dengan terobosan yang visioner akan menjadi momentum bahwa pola kepemimpinan akan berbeda dari sebelumnya.
“Yang kemarin bukan jelek tapi ada yang dilengkapi. Selaku Ketua DPRD Buleleng kita akan bersinergi memberikan yang berbaik untuk melengkapi yang luput dati perhatian,” ucapnya.
Untuk mengatasi kondisi itu, Ngurah Arya telah meminta kepada anggota dewan untuk turun dimasing-masing daerah pemilihan (dapil) agar datang ke sekolah-sekolah untuk membuat pemetaan dan memastikan kemampuan membaca dan menulis siswanya.
Amanat undang-undang menyebutkan bahawa orang merdeka itu merdeka belajar karena dari belajar anak-anak itu akan mengetahui banyak hal. Dari cara itu akan ditemukan data berapa banyak pelajar setingkat SD memiliki kemampuan baca dan tulis.
“Kebetulan dengan kondisi keuangan yang tengah efisiensi kita akan bisa lebih fokus memperhatikan kondisi pendidikan sehingga mengetahui kemampuan baca tulis siswa di masing-masing dapil. Bila perlu kita membuat grup les anak-anak dengan anggaran dari kantong sendiri untuk memastikan 99 persen mereka sudah bisa calistung,” kata Arya.
Terkait kurikulum merdeka belajar, menurut Arya hanya jargon semata karena terbukti tidak memberikan kontribusi signifikan buat dunia pendidikan. Menurutnya, hingga hari ini, anak-anak belum merdeka belajar. Penyebabnya hampir 40 persen infrastruktur pendidikan belum selasai.
“Kemerdekaan itu terjadi ketika fasilitas pendidikan bagus, sarana prasarana lengkap, tenaga pendidiknya bagus dan berkualitas, itu baru merdeka dalam proses belajar mengajar,” ungkapnya.
Sementara itu, alokasi anggaran untuk pendidikan di Buleleng dalam postur APBD Buleleng menurut Arya, sudah sangat memadai, hampir 40 persen dari total anggaran sebesar Rp800 miliar. Hanya saja anggaran sebesar itu tidak cukup untuk belanja pegawai tanpa belanja modal.
“Artinya seorang guru tidak cukup anggaran untuk melakukan kreasi. Apalagi jika disingkronkan dengan dana BOS dan Program Indonesia Pintar (PIP) tentu harus melalui penilaian sekolah dan tercantum dalam data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” tandasnya.
