Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Swasembada Beras, “Harga Mati”

Bali Tribune

balitribune.co.id | Pada pengujung November 2023, dalam sebuah acara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan betapa susahnya sekarang mencari negara produsen beras dunia yang mau melakukan ekspor beras.

Negara-negara produsen beras dunia tampak berjaga-jaga dan memilih untuk menyelamatkan kehidupan rakyatnya, ketimbang mengedepankan kepentingan lain, termasuk menjual berasnya ke negara lain.

Dampak anomali iklim rupanya membuat banyak negara produsen beras, cukup berhati-hati dalam menjalankan roda perekonomiannya.

Sebetulnya bukan hanya negara sahabat yang keteteran menghadapi sergapan iklim ekstrem ini. Indonesia pun dihadapkan pada persoalan serupa. Sebagai contoh apa yang dialami dalam empat bulan terakhir. El Nino betul-betul melahirkan bencana serius di sektor pertanian, khususnya untuk komoditas padi.

Ketersediaan beras terganggu, karena adanya serangan El Nino dan kemarau panjang yang memerlukan mitigasi dan antisipasi sangat matang.

El Nino harus diakui membuat produksi padi dalam negeri menurun dengan angka yang cukup signifikan. Tidak sedikit petani yang mengeluh karena gagal panen. Hal ini tentu saja membuat produksi berkurang, sehingga harga beras di pasar terekam mengalami kenaikan yang drastis.

Pemerintah sendiri sudah berupaya keras mengendalikan harga beras dan menjaga pasokannya di kalangan masyarakat. Instrumen kebijakan harga pun diterapkan. HPP dan HET beras kerap mendapati kendala berarti dalam implementasi karena keadaan ini.

Penyebab utama naiknya harga beras, dipastikan karena beras di pasar memang tidak banyak tersedia. Produksi yang dihasilkan petani dalam negeri, belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan.

Produksi yang dihasilkan, ternyata bukan hanya digunakan untuk keperluan konsumsi masyarakat, namun dalam waktu belakangan ini dibutuhkan pula untuk memasok kebutuhan cadangan beras Pemerintah dan beras bantuan langsung pangan, yang jumlahnya mencapai jutaan ton beras.

Situasi semacam ini, harus segera dicarikan jalan keluar agar harga beras senantiasa terkendali. Dalam tempo yang sesegera mungkin, Indonesia perlu mencarikan solusi.

Upaya Pemerintah menggenjot produksi setinggi-tingginya, dinilai sebagai solusi yang patut didukung sepenuh hati. Bangsa ini juga jangan terus-terusan menggantungkan diri terhadap impor.

Bagaimana pun, impor beras tidak seharusnya menjadi kebutuhan. Impor beras ditempuh, hanya dalam suasana yang mendesak sebagai solusi jangka pendek.


Swasembada beras

Menghadapi situasi seperti ini, salah satu jalan keluarnya, bangsa ini kembali harus mampu mewujudkan swasembada beras.

Dalam kalimat agitasinya, swasembada beras adalah "harga mati". Siapa pun yang dipercaya dan diberi amanah rakyat untuk menakhkodai bangsa dan negara tercinta ini, tidak boleh melupakan perlunya swasembada beras dalam merancang kebijakan dan program pembangunannya.

Pencapaian swasembada beras bagi bangsa ini bukanlah hal baru dalam peta bumi pembangunan nasional.

Negeri ini sudah dua kali meraihnya dan mendapat piagam penghargaan internasional. Penghargaan yang diterima, jelas bukan diberikan oleh lembaga yang tidak kredibel, namun bangsa ini menerima penghargaan dari Badan Pangan Dunia (FAO) dan Lembaga Riset Dunia yang mengkhususkan perhatian terhadap tanaman padi (IRRI).

FAO dan IRRI merupakan lembaga pangan kelas dunia yang keberadaannya diakui secara internasional. Oleh karena itu, penghargaan yang diterima Indonesia betul-betul merupakan prestasi membanggakan yang diraih para petani dalam negeri. Mereka pantas disebut sebagai pahlawan pangan.

Pengalaman meraih swasembada beras dua kali, yakni pada 1984 dan 2022, merupakan kekuatan dan modal dasar untuk menggapai kembali swasembada beras di masa-masa mendatang.

Hanya penting menjadi catatan, bahkan harus menjadi komitmen bersama, swasembada beras yang akan diraih ke depan, mestilah swasembada beras yang berkelanjutan, bukan swasembada beras yang sifatnya on trend.

Meskipun langkah menggapai swasembada beras saat ini, jelas lebih rumit ketimbang peraihan di waktu-waktu yang dulu.

Selain sekarang sektor pertanian dihadapkan kepada anomali iklim yang sangat ekstrem, ternyata juga dihadapkan pada kondisi terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian yang semakin kerap terjadi dan tidak terelakkan. Alih fungsi di lapangan berdampak pada penyusutan lahan sawah yang ada sehingga konsekuensinya produktivitas menjadi turun.

Apalagi jika insan di sektor pertanian tidak kreatif dan inovatif dalam menggenjot produksi setinggi-tingginya.

Menyusutnya "ruang pertanian", khususnya lahan sawah, tampaknya perlu dijadikan perhatian serius Pemerintah dalam mengelola proses pembangunan pertanian ke depan. Aturan yang melindungi lahan sawah, mesti diterapkan secara sungguh-sungguh. Tanpa langkah ini, bisa jadi yang namanya sawah hanya tinggal kenangan indah belaka.

Banyak langkah yang bisa digarap Pemerintah untuk menggenjot produksi padi selama ini. Selain meningkatkan produktivitas per hektare, Pemerintah juga menerapkan perluasan areal tanam dan percepatan musim tanam.

Sebagai contoh, Pemerintah kini sedang berupaya untuk "menyulap" lahan rawa sekitar 400 ribu hektare menjadi sawah. Menteri Pertanian sendiri merasa optimistis lahan rawa yang tersedia, jika digarap dengan serius, bisa tampil menjadi lumbung beras kita di masa depan.

Keseriusan langkah ini dibuktikan oleh Menteri Pertanian yang langsung bicara dengan Duta Besar Thailand untuk Indonesia, belum lama ini. Kedua negara sepakat untuk saling berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi, terkait dengan optimalisasi keberadaan lahan rawa (rawa gambut, rawa lebak, rawa pasang surut) dalam mendukung peningkatan produksi padi. Kolaborasi penting ditingkatkan, sehingga mampu memberi hasil terbaik bagi ke dua negara.

Akan tetapi patut dijadikan bahan diskusi, upaya menggenjot produksi tanpa penataan di sisi konsumsi, maka apa yang ditempuh selama ini, tidak akan memberi hasil yang optimal.

Apalah artinya produksi yang meningkat, jika konsumsi masyarakat terhadap nasi tetap tidak menurun, sebagai dampak tekanan jumlah penduduk yang semakin membengkak. Karena itu, penanganan sisi konsumsi pun sudah waktunya digarap lebih sungguh-sungguh.

Harga mati swasembada beras memang mestinya merasuk kuat dalam nurani setiap penentu kebijakan pembangunan pertanian di negeri ini.

Mereka harus tahu persis posisi beras dalam peta bumi pembangunan pertanian. Semua juga berharap agar politik anggaran untuk pencapaian swasembada beras, jangan sampai dibatasi. Hal ini tentu agar swasembada beras dapat kembali diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat di seluruh Tanah Air.

*) Entang Sastraatmadja adalah Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat

 

wartawan
Redaksi
Category

Honda Roadshow: Astra Motor Teuku Umar Tawarkan Layanan Spesial

balitribune.co.id | Denpasar – Guna mempererat sinergi dan membangun hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar, Astra Motor Teuku Umar menggelar kegiatan bertajuk “Honda Roadshow: Lebih Dekat Bersama Pangkalan TNI AL”, yang dilaksanakan di Lapangan Pangkalan TNI AL Denpasar. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 40 anggota dan keluarga besar Pangkalan TNI AL, dan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan, Kamis (31/7).

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Melesat Kencang di IATC Malaysia, Binaan Astra Honda "Back to Back Podium"

balitribune.co.id | Jakarta – Pebalap muda binaan PT Astra Honda Motor (AHM) M. Badly Ayatullah berhasil meraih back to back podium pada putaran ketiga Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) musim 2025. Pebalap asal Luwu Timur, Sulawesi Selatan ini, tampil mengesankan sepanjang balapan pertama dan kedua yang digelar Minggu (3/8) di Sepang International Circuit, Malaysia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan Badung Usulkan Membangun Taksi Laut dari Canggu Menuju Bandara

balitribune.co.id | Mangupura - Masalah kemacetan masih menjadi momok di Kabupaten Badung. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat mengusulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung selain membangun jalan baru agar menyiapkan tranportasi altenatif guna mengurai masalah kemacetan lalu lintas ini. Salah satu transportasi alternatif yang diusulkan adalah penyediaan transportasi laut atau taksi laut. 

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fenomena Rojali dan Rohana Akibat Transformasi Online

balitribune.co.id | Mangupura - Rombongan jarang beli atau Rojali dan rombongan hanya-hanya atau Rohana menjadi istilah yang tren untuk pengunjung mal/pusat perbelanjaan ditengah mencuatnya isu pelemahan daya beli. Menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, fenomena Rojali dan Rohana di mal tersebut merupakan cerminan gaya belanja era online. 

Baca Selengkapnya icon click

Raih Gelar Doktor Hukum, Purnamawati Minta Tanah Adat Disertifikatkan

balitribune.co.id | Denpasar - Universitas Warmadewa melahirkan Doktornya yang ke 20. Adalah Ni Luh Gede Purnamawati setelah ujian sidang terbuka disertasinya dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan pada Jumat, 1 Agustus 2025. Dalam disertasinyanya, sang Notaris ini memilih judul "Penyelesaian Sengketa Tanah Adat yang Dimanfaatkan Untuk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Provinsi Bali".

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.