balitribune.co.id | Bangli - Pascarancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disampaikan eksekutif, kalangan DPRD Bangli justru menemukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli mengalami penurunan dari Rp 307,4 miliar menjadi Rp303,4 miliar. Temuan tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi DPRD Bangli saat Rapat Paripurna DPRD Bangli, Senin (21/7).
Menurut I Wayan Sutama, juru bicara Fraksi Golkar DPRD Bangli, adanya penurunan target PAD dalam APBD Perubahan Bangli 2025, bertolak belakang dengan semangat otonomi daerah dan kemandirian fiskal yang dicanangkan dalam berbagai regulasi nasional dan daerah. "Penurunan PAD ini menunjukkan belum optimalnya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta lemahnya integrasi sistem pendapatan berbasis digital," sebutnya.
Karena itu Fraksi Partai Golkar mendorong Pemerintah Daerah untuk membangun sistem PAD berbasis digital revenue system dan memperluas basis pajak dan retribusi. "Kami percaya bahwa kekuatan fiskal daerah bukan hanya pada besarannya, tetapi pada kemampuan pemerintah mengelola anggaran secara cerdas, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan," tambahnya.
Fraksi PDI Perjuangan mendukung dan mendorong Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang berpihak pada masyarakat. "Kami fraksi PDI Perjuangan tetap mendukung dan mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan Nangun Sad Kerti Loko Bali di Kabupaten Bangli," ujar I Nengah Wasana, pembicara Fraksi PDIP.
Pandangan umum Fraksi Gabungan Restorasi Raya juga meminta Pemerintah Daerah untuk lebih serius dan berkomitmen dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan mengutamakan kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat.
"Kami minta Pemerintah Daerah untuk lebih serius dan berkomitmen dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan mengutamakan kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat," tambah I Ketut Guna, pembicara fraksi tersebut.
Mereka juga menanyakan upaya apa saja yang dilakukan Badan Usaha Milik Daerah untuk meningkatkan PAD.
"Apakah hal itu dapat dipastikan ada kenaikan lebih dari yang sudah direncanakan?" tanya I Ketut Guna.
Untuk itu, diharapkan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dengan lebih baik dan tepat sasaran.
