Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tentang Pendangkalan Berpikir

Bali Tribune

Wayan Windia

Guru Besar Emeritus pada Fak. Pertanian Univ. Udayana, dan Ketua Stispol Wira Bhakti.

balitribune.co.id | Saya mendapat kiriman buku dari kolega Jro Gde Sudibya. Buku untuk mengenang perjalanan kehidupannya selama 70 tahun. Judulnya : Bali dan Masa Depannya, Tinjauan dari Berbagai Perspektif. Saya menangkap bahwa, hakekat inti dari buku itu, justru ada dalam Bab Ucapan Terima Kasih yang disampaikan oleh Jro Gde. Tampak seperti sebuah kegelisahan nurani, yang menyebut era ini sebagai Era Pendangkalan Berpikir.

Kegelisahan Jro Gde mencuat-meluap, karena pendangkalan berfikir dianggap sangat berbahaya. Sangat berbahaya bagi perkembangan kebudayaan, peradaban, kemanusiaan, alam semesta, dan bahkan dianggap membahayakan sistem kosmik. Pendangkalan berpikir, dianggap sebagai anti intelektualitas. Secara agak sarkastik, Sutan Syahrir dicatat menyebut kaum intelek sebagai orang-orang-orang bertitel. Dan Daoed Joesoef menyebutnya sebagai kaum pengumpul ilmu.

Pernyataan itu dapat diartikan bahwa “orang bertitel” dan “pengumpul ilmu” adalah orang-orang yang sedang duduk manis di menara gading. Oleh Jro Gde, orang-orang itu diminta untuk turun gunung, dan turun dari menara gading. Kemudian melawan proses pendangkalan berfikir. Dengan demikian, dunia dan alam semesta tidak terjerembab ke dalam jurang “kehancuran”.

Siapakah sejatinya kaum intelek itu? Mereka tidak perlu seorang yang bertitel. Kaum intelek adalah orang-orang yang secara terus menerus melakukan perenungan dan kontemplasi. Lalu dari alam pikirnya muncul renungan filsafati. Kemudian hal itu mampu menjadi lilin yang tak pernah padam, untuk menerangi kegelapan sosial di sekitarnya.          

Sutan Syahrir bukan orang yang bertitel. Karena ia terlanjur diminta Hatta untuk pulang lebih dahulu ke Indonesia, sebelum studinya di Belanda selesai. Lalu berkiprah dalam perpolitikan, setelah PNI dibubarkan oleh penjajah. Tetapi renungan buah pikirnya tentang “Demokrasi Kita”, selalu menjadi referensi kaum cerdik pandai. Mahatma Gandhi dan Nelson Mandela, mungkin juga bukan orang yang bertitel. Tetapi mereka mampu mempersatukan bangsanya untuk bisa mengalahkan penjajah dan ketidak-adilan sosial.

Kembali pada topik pendangkalan berpikir. Mengapa hal itu kini bisa terjadi ? Menurut saya, karena kita telah “kalah” melawan globalisasi. Ternyata inti dari proses globalisasi adalah kompetisi. Bukan kooperasi (kerjasama) global, sebagaimana dirancang sebelumnya. Kompetisi akhirnya melahirkan pragmatisme. Pragmatisme melahirkan individualisme, konsumerisme, hedonisme, dll.

Akibatnya, sistem politik yang maknanya agung, lalu berubah menjadi politik (praktis). Sebuah sistem politik, yang hanya berorientasi pada kekuasaan. Setelah kekuasaan dapat digenggam, lalu banyak yang terjerembab dalam godaan korupsi. Kaum politikus hanya memikirkan image politik jangka pendek (5-10 tahun), dan berorientasi pada konstituen.

Tujuannya hanya untuk melanggengkan tahta. Hampir jarang yang bercermin pada para pendiri bangsa, di mana dahulu yang dipikirkan adalah bangsa-nya. Para pendiri bangsa, yang dengan tulus ikhlas “memberi” kepada bangsanya. Jokowi berkali-kali mengatakan bahwa politik di Indonesia telah berkembang menjadi liberal. Bahkan beberapa pengamat mengatakan bahwa politik di Indonesia bahkan telah menjadi lebih liberal dari embahnya negara liberal. Demokrasi ala Indonesia atau Demokrasi Pancasila telah kehilangan makna.

Bagaimana dengan perkembangan pada aspek ekonomi?  Banyak juga pengamat yang mengatakan ekonomi kita telah berkembang menjadi ekonomi kapitalis. Menurut Jendral TNI (Pur) Widjojo Suejono, bahwa Pasal 33 UUD 1945 telah kehilangan makna, setelah amandemen UUD 1945 dilakukan berkali-kali di era Amin Rais sebagai Ketua MPR. Padahal pasal itulah yang sejatinya maha penting untuk diterapkan. Karena sebagai inti dan landasan dari perjalanan bangsa menuju kesejahteraan sosial.

Perkembangan sistem ekonomi telah : (i) lebih mengutamakan efesiensi dibandingkan dengan efektivitas bagi bangsa; (ii) lebih mengutamakan profit dibandingkan dengan benefit bagi bangsa ini; (iii) lebih mengutamakan produktivitas dibandingkan dengan kontinyuitas bagi sumberdaya; (iv) lebih mengutamakan individualisme dibandingkan dengan kebersamaan. (Windia dan Ratna Kumalasari, 2007, dalam buku : Bisnis yang Berlandaskan Tri Hita Karana). Semua hal itu bermakna bahwa ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, telah kehilangan maknanya.

Kalau politik telah menjadi liberal, dan ekonomi sudah menjadi kapitalis, maka inti-hakekat dari semua itu adalah,  bahwa manusia telah menggapai sebuah kenikmatan kebebasan. Akan sulit rasanya meminta manusia untuk mengurangi/menurunkan derajat kenikmatan/kebebasannya. Karena nuansa kebebasan itu secara individualistik sangat nikmat. Tapi belum tentu bagi kepentingan bangsa yang begini plural.

Bahwa kita semestinya bercermin dari kekalahan Athena di masa Perikles. Yakni dalam perang melawan Sparta dan kawan-kawan, sekitar 500 tahun SM. Sebab musababnya (menurut Bung Hatta), karena Athena tidak merasa puas dengan hanya ber-demokrasi. Kedatangan kaum Sofi ke Athena, menyebabkan muculnya nafsu anarchi, yang melelahkan bangsa Athena. Lalu muncul sesi sosial yang saling menyalahkan.  Maka masyarakat menjadi terpecah dan lemah, lalu Athena kalah dalam perang melawan Sparta.

Apa pelajaran yang dapat dipetik dari sejarah perang Athena melawan Sparta ? Bahwa generasi baru bangsa ini, silahkan memiliki harapan tentang kebebasan, demokrasi, HAM, dan kesejahteraan/kemakmuran. Tetapi kita tidak lupa kepada sejarah bangsa, yang dahulu leluhur kita (para pejuang kemerdekaan) membangunnya dengan berdarah-darah. Lalu mampu menyepakati sebuah konsensus nasional, yang kini dikenal sebagai empat pilar kebangsaan. Bahwa meraih masa depan, sama sekali tidak boleh lupa pada masa lalu.

Akhirnya kini, Jro Gde Sudibya meminta kaum intelektual turun gunung dan turun dari menara gading. Tujuannya agar tidak terjadi lagi pendangkalan berpikir yang dinilai sangat membahayakan. Semoga saja hal itu berhasil, ditengah-tengah arus global yang sudah mengalahkan peradaban manusia. Tetapi apapun itu, Jro Gde sudah mengingatkan kita semua. 

 
wartawan
ww
Category

Pemkab Badung Kembali Beri Bantuan Hari Raya Galungan, Wujud Nyata Pemerintah Ringankan 83 Ribu Beban Krama Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komitmen Pemerintah Kabupaten Badung menghadirkan kebijakan yang inklusif, adaptif, dan berpihak kepada masyarakat terus diwujudkan secara konkret, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi serta memperkuat kesejahteraan sosial.

Baca Selengkapnya icon click

Komisi II DPRD Badung Raker Bersama 5 OPD Bahas Program Kegiatan Tahun 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menggelar rapat kerja (Reker) dengan mengundang lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung untuk membahas program kegiatan tahun 2026, bertempat di lantai II Gedung Dewan, pada Senin (10/11).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Selamat Memperingati Hari Pahlawan

Segenap Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Selamat Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025.

“Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan.”

Mari kita kobarkan semangat kepahlawanan dalam diri, meneladani perjuangan para pahlawan bangsa
untuk membangun Badung yang maju, berdaya saing, dan berkarakter.

Baca Selengkapnya icon click

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.