Denpasar, Bali Tribune
Delapan calon ketua umum (caketum) dipastikan bertarung dalam Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Nusa Dua, 15-17 Mei mendatang. Mereka adalah Ade Komarudin, Setya Novanto, Erlangga Hartarto, H Mahyuddin, Priyo Budi Santoso, Aziz Syamsuddin, Indra Bambang Utoyo, dan Syahrul Yasin Limpo.
Untuk pertarungan caketum ini, isu jual beli suara sudah mulai diembuskan. Para calon konon sudah mengondisikan DPD I serta DPD II selaku pemegang hak suara dalam Munaslub, jauh hari sebelumnya. Hanya saja, isu politik uang ini ditepis Ketua Bidang Humas Panitia Pelaksana Munaslub Partai Golkar, Meutia Hafidz.
"Yang jadi roh Munaslub kali ini, kita harapkan pemilik suara akan melihat kompetensi calon, bukan karena praktik jual beli suara. Karena khusus untuk Partai Golkar, ketua Partai Golkar adalah calon pemimpin bangsa," ujarnya, dalam keterangan pers di Kantor DPD Partai Golkar Bali, Selasa (10/5).
Bagi Golkar, kata dia, Munaslub kali ini diarahkan untuk kembali menata langkah serta sistem partai berlambang pohon beringin itu. "Karena arahnya itu, maka khusus untuk mekanisme, tidak akan dilakukan perubahan semua tetap sama seperti Munas sebelumnya. Tetapi khusus terkait kultur, termasuk indikasi adanya politik uang, itu yang diubah," tandas Meutia.
Ia pun memastikan dalam Munaslub nanti tidak akan terjadi politik transaksional. Sebab, panitia melalui Komite Etik sudah mengatur secara khusus mengenai pelanggaran dan sanksi bagi para calon. Salah satunya, apabila ketahuan melakukan politik uang, maka caketum bersangkutan langsung dicoret.
"Calon kalau ketahuan terlibat politik uang, langsung didiskualifikasi. Jadi aturannya sangat ketat. Jangankan calon, panitia saja kalau ketahuan berpihak pada calon tertentu akan diberikan sanksi, berupa tidak dilibatkan dalam pengurus di berbagai tingakatan selama lima tahun masa kepengurusan," beber Meutia.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI itu menambahkan, ketentuan dari Komisi Etik ini sudah mulai berlaku sejak pengambilan nomor urut pasangan calon beberapa waktu lalu. "Sejak itu, seluruh ketentuan Komite Etik mulai berlaku. Calon bahkan tidak boleh lagi bertemu sendiri-sendiri dengan pemilik suara, karena sudah ada ruang untuk penyampaian visi dan misi," jelasnya.
Disinggung mengenai modus lama, dimana ada caketum yang mengisolasi peserta untuk mengamankan suara, Meutia memastikan hal itu tidak boleh terjadi. "Semua calon akan diperlakukan sama. Tidak ada lagi istilah isolasi, apalagi politik uang," pungkas mantan presenter salah satu stasiun televisi nasional itu.
