Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Tiga OPD Masih Tanpa Kepala Definitif

Bali Tribune/ SELEKSI - Kendati telah dilakukan seleksi, namun tiga jabatan kepala OPD di Pemkab Jembrana saat ini masih belum diisi pejabat definitif.

balitribune.co.id | Negara - Kendati tahapan seleksi jabatan tinggi pratama telah bergulir, namun hingga kini sejumlah jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Jembrana masih kosong. Selain masih menunggu Bupati Jembrana yang masih cuti, penetapan calon definitif dari hasil seleksi juga harus menunggu pentujuk dari Kementerian Dalam Negeri.

Ada tiga OPD di lingkup Pemkab Jembrana yang sampai saat ini masih belum memiliki pejabat kepala yang definitif. Ketiga OPD tersebut Dinas Pertanian dan Pangan serta dua OPD baru terbentuk yakni Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerprin) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida). Saat ini tiga OPD tersebut masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) yakni diisi oleh pejabat dari OPD lainnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh pada Senin (5/11/2024) Dinas Pertanian dan Pangan mengalami kekosongan kepala dinas yang paling lama. Setelah Kepala Dinas yang sebelumnya pensiun hampir setahun, Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana belum memiliki pejabat kepala dinas definitif. Sedangkan Dinas Disnakerprin dan Brida yang baru terbentuk pada 2024 ini belum pernah memiliki pimpinan definitif.

Pengisian Plt pada ketiga OPD tersebut bahkan sudah beberapakali pergantian baik oleh pejabat setingkat eselon IIB yakni kepada OPD lainnya maupun pejabat setingkat eselon III. Untuk pengisian jabatan selevel kepala OPD yakni eselon IIB harus melalui proses seleksi. Proses seleksi jabatan tinggi pratama di tiga OPD tersebut sudah bergulir. Bahkan sudah ada hasil tiga besar peserta seleksi dari setiap OPD.

Berdasarkan hasil seleksi terbuka yang telah dilakukan, sejak September lalu sudah ada nama beserta nilai pada posisi tiga jabatan eselon IIB tersebut. Untuk jabatan Kepala Dinas Nakerprin tiga besar di antaranya I Komang Antara (Sekdis Koperasi, UKM dan Perdagangan), I Made Oka Artana (Kabid Koperasi) dan I Gusti Agung Bagus Oka Saptuadi (Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Tiga besar untuk posisi Kadis Pertanian dan Pangan yakni Ketut Komala Dewi (Sekretaris Dinas Sosial Jembrana), I Komang Ariada (Kabid Perkebunan) dan Stephanus Dionisus (Kabag Umum Setwan). Sedangkan Kepala Brida I Nengah Suwarbawa (Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah), I Gede Yasa Arimbawa (Inspektur Pembantu Wilayah II) dan IB Ketut Budi Aryana (Sekretaris Diskominfo).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jembrana, Si Luh Ketut Natalis Semaradani, Selasa (5/11/2024), mengakui belum ada penentuan dari tiga besar calon eselon IIB di masing-masing jabatan yang dilelang tersebut. Menurutnya saat ini masih menunggu keputusan dari Bupati Jembrana. “Belum karena Pak Bupati masih cuti, kita masih menunggu,” ujarnya.

Selain itu, karena proses sudah berlangsung lama, setelah nanti terpilih dan akan dilakukan pelantikan, juga menurutnya harus menunggu petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri. Sebelumnya pihak BKPSDM juga telah menindaklanjuti hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tingga pratama di ketigas OPD tersebut dengan melaporkan hasil seleksi tersebut dan meminta petunjuk terkait penyesuaian peraturan. pam

wartawan
PAM
Category

Ribuan Pamedek Iringi Pacepukan Patapakan di Catus Pata Gianyar, Arus Lalu Lintas Sempat Lumpuh

balitribune.co.id I Gianyar - Ribuan pamedek menyemut di areal Catus Pata Kota Gianyar, mengiringi prosesi sakral 'pamendak agung' dan 'pacepukan patapakan barong' dalam rangkaian piodalan di Pura Dalem Serongga, Gianyar. Banyaknya warga yang mengikuti prosesi ini sempat membuat arus lalu lintas di Kota Gianyar lumpuh, Selasa (28/7/2026) pagi. 

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Pemilihan Bendesa Adat Pejarakan Gunakan Sistem Voting, Wayan Sudana Raih Suara Terbanyak

balitribune.co.id I Singaraja - Proses pemilihan Bendesa Adat (Kelian Desa Adat) Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, masa ayahan 2026–2031 berlangsung lancar dan kondusif meski menggunakan mekanisme pemungutan suara langsung (pasuaran krama). Mekanisme tersebut dipilih berdasarkan aspirasi mayoritas krama desa, meski sebelumnya terdapat pedoman dari Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yang lebih mengedepankan musyawarah mufakat.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sidang Kasus Pengoplos Gas LPG Bersubsidi di PN Amlapura, JPU Hadirkan Saksi Ahli

balitribune.co.id I Amlapura - Sidang kasus pidana pengoplosan Gas Elpiji ukuran 3 Kilogram kedalam tabung gas non subsidi ukuran 5,5 Kg,12 Kg, dan 50 Kg dengan 10 orang terdakwa terus bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Amlapura.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Kontingen Karangasem Raih Juara II Lomba Senam, Ny. Mas Parwata Hadiri Puncak HKG PKK ke-54 Provinsi Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Kontingen TP PKK Kabupaten Karangasem kembali menorehkan prestasi membanggakan pada Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tingkat Provinsi Bali. Tim Lomba Senam perwakilan Kabupaten Karangasem dari SMAN 2 Amlapura berhasil meraih Juara II pada ajang yang digelar di Panggung Terbuka Ardha Candra, UPTD Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (24/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Harga Seekor Ayam dan Harga Sebuah Nyawa

balitribune.co.id | "Seekor ayam mungkin hanya bernilai ratusan ribu rupiah. Namun, ketika seekor ayam dibayar dengan hilangnya satu nyawa manusia, sesungguhnya yang paling mahal bukanlah ayam itu, melainkan lunturnya kemanusiaan, runtuhnya penghormatan terhadap hukum, dan pudarnya nilai Tat Twam Asi yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Bali."

Ketika Amarah Mengalahkan Kebijaksanaan

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Sidang Perdana Citizen Lawsuit Banjir Bali, Pemerintah Pusat Absen

balitribune.co.id | Denpasar - Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menggelar sidang perdana gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) yang diajukan Koalisi Pulihkan Bali terhadap 14 pejabat negara pada Senin (27/7/2026). Gugatan ini dilayangkan sebagai respons atas buruknya tata kelola pemerintahan dalam penanganan bencana banjir yang melanda Pulau Dewata pada September 2025 lalu.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.