Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Transformasi LPD Butuh SDM Unggul

LPD
Bali Tribune / Kegiatan Pra-Asesmen LPD di Denpasar, Senin (26/1)

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk memperkuat Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai pilar utama ekonomi desa adat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali, I Gusti Agung Kartika Jaya Seputra, saat membuka kegiatan Pra-Asesmen LPD di Denpasar, Senin (26/1).

Kartika Jaya menegaskan bahwa LPD bukan sekadar lembaga keuangan, melainkan warisan leluhur yang telah berkontribusi nyata bagi pembangunan desa adat sejak 1984. Namun, untuk menghadapi tantangan masa depan, LPD dituntut melakukan transformasi besar-besaran.

“LPD harus dikelola oleh SDM yang profesional, berintegritas, dan inovatif. Kita tidak bisa lagi bertahan dengan cara lama. Transformasi tata kelola harus dimulai sekarang,” tegas Kartika Jaya.

Selain penguatan SDM, ia menekankan pentingnya adopsi teknologi informasi. Menurutnya, digitalisasi adalah kunci untuk menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya aspek filosofis, di mana LPD harus disejajarkan dengan unsur sakral desa (khayangan desa).

“LPD harus disatukan secara batin oleh krama dan prajuru desa. Partisipasi masyarakat sangat penting agar lembaga ini tetap kuat dalam konteks kekinian,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD) Provinsi Bali, I Gusti Nyoman Rijasa, menjelaskan bahwa kegiatan Pra-Asesmen ini bertujuan menyiapkan fasilitator, auditor, dan pembina yang kompeten.

Sebanyak 19 peserta dari internal LPLPD dan perwakilan LPD dibekali metode pembinaan dan pemeriksaan terbaru sebagai persiapan program sertifikasi. “Kami ingin memastikan para pendamping memahami perubahan kebijakan agar bisa diaplikasikan langsung dalam pelatihan LPD di lapangan,” jelas Rijasa.

Meski demikian, Rijasa mengakui adanya tantangan internal berupa keterbatasan personel akibat masa pensiun. Ia berharap ke depan terdapat penguatan struktur organisasi dan pengisian pegawai baru untuk mengoptimalkan fungsi pemberdayaan. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam mewujudkan "SDM Bali Unggul" demi kemajuan ekonomi berbasis adat.

wartawan
ARW
Category

DPRD Badung Sebut Anomali Kunjungan Wisatawan Tinggi Tapi Banyak PHK

balitribune.co.id | Mangupura - Tingginya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kabupaten Badung menjadi perhatian serius kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Pasalnya, kasus PHK justru terjadi saat jumlah kunjungan wisatawan sedang ramai-ramainya.

Dewan pun berencana  memanggil instansi terkait seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Tenaga Kerja (Disperinaker) untuk menelusuri kebenaran gelombang PHK ini.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Mimih! Terkena Pasepan saat Ngider, Pelawatan Barong Terbakar di Seminyak

balitribune.co.id | Mangupura - Pelawatan Barong sakral mengalami kebakaran saat upacara Pujawali Jelih di Pura Puseh Desa Adat Seminyak, Kuta.

Video terbakarnya pelawatan barong berbulu putih ini bahkan viral di media sosial, pada Selasa (17/6/2025). Terbakarnya Pelawatan Barong disebutkan saat prosesi ngider ring pura sekitar pukul 13.00 wita. 

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Puluhan Penerbangan di Ngurah Rai Dibatalkan

balitribune.co.id | Badung - Pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menyatakan seluruh instansi komunitas bandara telah menjadikan peristiwa erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur sebagai atensi bersama. Hal itu disampaikan PGS General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Wahyudi dalam keterangannya, Rabu (18/6).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Diduga Ada Kekuatan Besar, Komisi I DPRD Bali Kawal Kasus Mafia Tanah di Buleleng

balitribune.co.id | Denpasar - Komisi I DPRD Provinsi Bali menunjukkan keseriusan dalam mengawal kasus dugaan mafia tanah atas peralihan tanah negara seluas 5 hektar di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng. Tanah tersebut diduga dialihkan kepada pihak-pihak swasta tanpa dasar hukum yang jelas sejak 2020.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.