balitribune.co.id | Bangli - Wacana penempatan armada mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) di Kecamatan Kintamani telah berembus sejak sepuluh tahun terakhir. Meski demikian, hingga saat ini penempatan armada tersebut belum juga terealisasi.
Padahal, potensi terjadinya kebakaran di wilayah Kintamani tergolong cukup tinggi. Berdasarkan data setempat, tercatat sebanyak empat kasus kebakaran terjadi sejak Agustus hingga pertengahan September.
Anggota DPRD Bangli, I Made Sudiasa, menegaskan bahwa penempatan armada Damkar di Kintamani sudah sangat mendesak. Menurutnya, kawasan Kintamani yang didominasi area hutan sangat rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama saat musim kemarau.
Selain faktor kerawanan, jarak tempuh juga menjadi pertimbangan utama. Saat ini, markas komando armada Damkar masih terpusat di Kelurahan Kubu, Bangli. Kondisi ini menyulitkan penanganan maksimal apabila terjadi kebakaran di wilayah perbatasan, seperti perbatasan Kintamani dengan Kabupaten Buleleng.
Sudiasa menjelaskan, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), batas waktu tanggap (response time) petugas pemadam kebakaran untuk tiba di lokasi kejadian maksimal adalah 15 menit. SOP tersebut dipastikan sulit terpenuhi karena durasi perjalanan dari Kubu menuju Kintamani membutuhkan waktu lebih dari 15 menit.
Oleh karena itu, politisi Partai Demokrat ini mendesak Pemerintah Kabupaten Bangli untuk segera membagi serta menempatkan armada Damkar di wilayah Kintamani. Keterbatasan jumlah personel maupun armada dinilai bukan menjadi penghalang utama jika dilakukan pengaturan distribusi kendaraan secara tepat.
Ia mencontohkan, dari tiga unit armada Damkar yang dimiliki saat ini, pemerintah daerah dapat menempatkan dua unit di pusat Kota Bangli dan satu unit sisanya disiagakan di Kintamani.
