balitribune.co.id | Singaraja - Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna mendorong Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Dewan Pendidikan untuk bersinergi dalam menangani siswa SMP yang kemampuan membaca dan menulisnya masih kurang.
Menindaklanjuti adanya temuan dari Dewan Pendidikan terkait adanya siswa tingkat sekolah menengah pertama (SMP) yang kurang dalam kemampuan membaca dan menulis, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi untuk mencari solusi. Atas hal itu, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna memanggil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Dewan Pendidikan untuk mendapatkan data dan solusi atas permasalahan tersebut. Bertempat diruang kerjanya Senin (14/4), Dinas Pendidikan memaparkan analisis data siswa yang kurang dalam kemampuan membaca dan menulis.
Disampaikan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Putu Ariadi Pribadi, bahwa dari total siswa SMP di Kabupaten Buleleng yakni 34.062 orang sebanyak 155 siswa masuk dalam katagori Tidak Bisa Membaca (TBM) dan 208 siswa masuk katagori Tidak Lancar Membaca (TLM) sehingga total menjadi 363 siswa dengan persentase jumlah siswa kemampuan membaca rendah 0,011 persen. Dalam analisis Dinas Pendidikan terdapat beberapa penyebab siswa tidak bisa/lancar membaca antara lain kurangnya motivasi, pembelajaran tidak tuntas, disleksia, disabilitas, dan kurangnya dukungan keluarga. Adapun faktor eksternal lainnya yakni efek jangka panjang pembelajaran jarak jauh (PJJ), kesenjangan literasi dari jenjang SD, pemahaman keliru tentang kurikulum merdeka, kekhawatiran tenaga pendidik terhadap ancaman hukum dan stigma sosial, tekanan sosial dan politik terhadap guru, serta dampak lingkungan dan keluarga yang menyebabkan psikologis siswa terganggu. "Misalnya siswa memiliki trauma dimasa kecil akibat kekerasan rumah tangga, perceraian, atau kehilangan anggota keluarga. Atau korban perundungan,"jelas Ariadi.
Disisi lain, Ketua Dewan Pendidikan I Made Sedana menjelaskan bahwa ini merupakan wujud dari rendahnya literasi siswa. Ia menyarankan agar Dinas Pendidikan melakukan mapping awal untuk memastikan kebutuhan masing-masing siswa. "Apakah berkebutuhan khusus atau bagaimana. Selain itu pola mengajar guru juga harus dicermati, apakah sistem administrasi menyebabkan guru sibuk dan abai dalam melakukan pengajaran,"terangnya.
Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna mendorong Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Dewan Pendidikan bersinergi dalam beberapa upaya. Antara lain menambah atau memberikan waktu khusus untuk menangani siswa yang belum bisa/lancar membaca. Dinas Pendidikan juga didorong untuk membentuk tim relawan dengan mengajak perguruan tinggi untuk ikut berpartisipasi melakukan pendampingan. "Saya juga menyarankan agar penggunaan telepon pintar dilingkungan sekolah dibatasi. Karena ada temuan anak yang tidak bisa menulis namun lancar mengetik di HP atau lancar bersosial media. Kita tidak menampik adanya teknologi namun ini dilakukan agar anak bisa berkonsentrasi dalam menempuh pendidikan,"ujar Supriatna.
Wabup Supriatna juga menaruh perhatian pada kurangnya motivasi diri serta keluarga siswa. Karena menurutnya pendidikan tidak bisa hanya diserahkan kepada guru di sekolah, namun orang tua juga harus mendampingi agar anak lebih baik dari segi pendidikan, moral dan lain sebagainya.
