Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Walikota Jaya Negara Resmi Lantik 3.926 PPPK Kota Denpasar Tekankan ASN Kompeten, Inovatif dan Kolaboratif

walikota Denpasar melantik PPPK
Bali Tribune / MELANTIK - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa dan Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede saat secara resmi melantik dan mengambil sumpah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar di Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung Denpasar, pada Minggu (1/6).

balitribune.co.id | Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara secara resmi melantik dan mengambil sumpah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar di Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung Denpasar, pada Minggu (1/6). Momen bersejarah ini juga bertepatan dengan hari bersejarah, yakni Hari Lahir Pancasila dan dilaksanakan di tempat bersejarah yang merupakan lokasi ikonik Perang Puputan Badung. 

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede bersama seluruh Ketua Fraksi DPRD Kota Denpasar, Forkopimda Kota Denpasar, dan Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana. Tampak pula Ketua TP. PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, Ketua DWP Kota Denpasar, Ny. Widnyani Wiradana, Ketua Gatriwara Kota Denpasar, Ny. Purnawati Ngurah Gede, Pimpinan OPD serta undangan lainya. 

Tampak sejak pagi hari para Calon PPPK yang akan dilantik sudah memadati lapangan untuk mengikuti proses Mejaya-jaya. Tercatat, sebanyak 3.926 orang resmi dilantik dan diambil sumpahnya menjadi PPPK Kota Denpasar Tahap I yang sebelumnya merupakan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemkot Denpasar. 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam sambutannya mengatakan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah PPPK Kota Denpasar ini dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang. Dimana, proses pengangkatan dapat dilaksanakan mulai Bulan Juni hingga Bulan Oktober Tahun 2025. 

“Yang pertama adalah kami mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan saudara saudari sekalian menjadi PPPK, ini merupakan buah nyata hasil pengabdian rekan-rekan tenaga kontrak, dan saya berbangga selaku Walikota bersama Wakil Walikota Denpasar dipercaya sejarah untuk melantik saudara sekalian,” ujarnya. 

Dikatakan Jaya Negara, dipilihnya tanggal 1 Juni yang bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila ini merupakan momentum sakral. Dimana, setiap ASN hendaknya senantiasa mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Sehingga kedepannya, pengabdian untuk mewujudkan visi Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju dapat dilaksanakan berkesinambungan. Selain itu, lokasi sejarah Perang Perang Puputan Badung juga sengaja dipilih agar menjadi sepirit dalam menjalankan tugas mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

Pihaknya juga berpesan agar PPPK yang baru dilantik senantiasa menjunjung tinggi etika pelayanan dengan sepirit Sewakadarma bahwa melayani adalah kewajiban serta weda wakya vasudhaiva Kutumbakam bahwa kita semua bersaudara. Selain itu, dalam menjalankan tugas, seluruh ASN hendaknya mengamalkan nilai Dharma Raksatah Raksitah, bahwa siapapun yang bergerak dengan dharma, maka akan dilindungi oleh dharma itu sendiri. 

“Sepirit dan nilai suci Pancasila ini hendaknya menjadi jiwa dan nafas seluruh aparatur dalam mengabdi kepada masyarakat dan NKRI, saya titip pesan agar ASN yang baru dilantik agar senantiasa mengisi diri agar menjadi ASN yang kompeten, inovatif, kolaboratif, serta menjadi pelayan masyarakat yang berintegritas dengan senantiasa menjunjung dharma dan kebaikan dalam menjalankan tugas,” ujar Jaya Negara

Kepala BKPSDM Kota Denpasar, I Wayan Sudiana mengatakan bahwa keberhasilan pengangkatan PPPK ini tak lepas dari tangan dingin Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa. Dimana, sejak awal keduanya berkomitmen untuk meningkatkan status tenaga kontrak menjadi ASN yang dalam hal ini PPPK. Dimana, sebanyak 3.926 orang resmi dilantik dan diambil sumpahnya menjadi PPPK Kota Denpasar Tahap I yang sebelumnya merupakan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemkot Denpasar. Dari jumlah tersebut, beberapa diantaranya merupakan penyandang disabilitas serta penyintas ODS. 

"Beliau bapak Walikota dan Wakil Walikota sangat intens berkordinasi dengan Kementerian PANRB, sehingga usulan formasi dan kebutuhan ASN kita di Denpasar disetujui seluruhnya. Berbagai tahapan sudah kita lalui, dan sampailah pada saat berbahagia menuju pelantikan ini," ujarnya. 

Sudiana berpesan kepada PPPK yang baru dilantik untuk nantinya bekerja lebih optimal lagi. Tantangan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan semakin kompleks. Sehingga, kerja nyata dan inovasi harus terus dilaksanakan untuk menjawab tantangan dan optimalisasi pelayanan bagi masyarakat. 

"Semoga nantinya ASN PPPK Kota Denpasar yang baru dilantik dapat menjalankan tugas sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik menuju Denpasar Maju," ujarnya.

wartawan
HEN
Category

Perkuat Tata Kelola Digital, Pemkab Tabanan Gelar Monev OpenSID di 133 Desa

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah desa se-Kabupaten Kabupaten Tabanan terus menunjukkan komitmen dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penerapan aplikasi OpenSID yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Berbulan-Bulan Tak Berfungsi, Traffic Light Depan MPP Bangli Akhirnya Diperbaiki

balitribune.co.id I Bangli - Sempat berbulan- bulan tidak berfungsi, akhirnya lampu traffic light di depan kantor Mall Pelayanan Publik (MPP) di perbaiki petugas Dinas Perhubungan Bangli. Kini lampu pengatur arus lalin telah berfungsi secara normal. 

Baca Selengkapnya icon click

Angker, Rumah Jabatan Ketua DPRD Buleleng Tidak Ditempati

balitribune.co.id I Singaraja - Sejak dilantik menjadi Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya tidak menempati fasilitas rumah jabatan yang disediakan pemerintah daerah. Hal itu bukan tanpa alasan, selain kondisi bangunan tidak layak huni, sudah sejak lama rumah yang dibangun pada zaman Belanda itu di kenal angker di kalangan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.