Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Waspada, Inflasi Bali di Atas Nasional

Bali Tribune / ILUSTRASI (ist)

balitribune.co.id | Denpasar - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) pada Jumat (15/3). Rakorwil ini mengangkat tema "Penguatan Kelembagaan Pangan di Daerah (BUMD/Koperasi) untuk Pengendalian Inflasi dan Mendorong Kerja Sama Antar Daerah (KAD) di Wilayah Balinusra".

Acara Rakorwil dihadiri oleh pejabat Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Asisten Perekonomian Provinsi NTT, Kepala Biro Perekonomian NTB, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, NTT, dan NTB, serta perwakilan dari Paiketan Perumda Pangan Bali dan TPID dari seluruh Bali.

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Kementerian Dalam Negeri, Rolekson Simatupang, menyampaikan bahwa pengendalian inflasi di Bali, NTB, dan NTT masih memerlukan peningkatan, mengingat tingkat inflasi di wilayah tersebut masih lebih tinggi daripada tingkat nasional. Monitoring dan evaluasi secara rutin diperlukan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Beberapa aspek dapat dioptimalkan, termasuk penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung transportasi pangan.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menekankan pentingnya kerja sama antardaerah dalam pengendalian inflasi karena ini merupakan tugas bersama. Dewa Indra juga menginformasikan bahwa potensi panen padi di Bali pada bulan April diperkirakan cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pangan di Bali.

Lebih lanjut, Dewa Made Indra menyebut bahwa Provinsi Bali telah memiliki Paiketan Perumda Pangan Bali yang berperan penting dalam pengendalian inflasi. Dia mendorong agar setiap kabupaten/kota memiliki Perumda Pangan yang dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyampaikan bahwa target inflasi untuk tahun 2024 adalah 2,5±1%. Oleh karena itu, Balinusra perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi potensi risiko inflasi. 

Erwin juga menyoroti beberapa tantangan di awal tahun, seperti rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dari Januari hingga April, peningkatan permintaan selama musim liburan, penurunan produksi komoditas pangan, kenaikan harga pangan akibat cuaca, dan masalah biaya input pertanian yang semakin tinggi.

"Rakorwil Balinusra bertujuan untuk mencapai kesepakatan dalam menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kelembagaan BUMD Pangan yang memiliki peran strategis dalam mengendalikan inflasi daerah," tuturnya.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, GA Diah Utari, menyoroti bahwa volatilitas inflasi bulanan di Balinusra semakin rendah, tetapi tekanan inflasi pada bulan Februari cukup tinggi, khususnya pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang masih di atas 5%. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi program pengendalian inflasi untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi tahunan bahan makanan di bawah 5%. Utari juga menekankan pentingnya 4K dalam pengendalian inflasi, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi rantai pasok, dan komunikasi yang efektif.

Rakorwil Balinusra menyimpulkan beberapa langkah tindak lanjut, termasuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi melalui operasi pasar, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi, gerakan tanam, peningkatan belanja tak terduga, dan dukungan transportasi dari APBD.

"Selain itu, akan didorong pembentukan atau penguatan kelembagaan seperti Perumda/BUMD/BUMDes/Koperasi di sektor pangan serta meningkatkan kerjasama antar daerah dalam KAD," ucap Diah Utari.

wartawan
ARW
Category

Selama Perbaikan, Jalan Bangli-Karangasem di Desa Undisan Ditutup Sementara

balitribune.co.id | Bangli - Pasca dilakukan perbaikan jalur utama ruas jalan Bangli-Karangasem tepatnya di Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, harus ditutup sementara. Penutupan dilakukan karena proses perbaikan harus membongkar seluruh badan jalan tersebut.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

 Cegah Stunting dan Gizi Buruk, Pemprov Bali dan Pemkab Bangli Dorong Tradisi Makan Ikan 3 Kali Seminggu

balitribune.co.id | Bangli - Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Bangli memperkuat komitmen dalam menekan angka stunting dan mengatasi persoalan gizi buruk di daerah. Upaya ini diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) Tahun 2026 yang dipusatkan di Bale Banjar Adat Blungbang, Desa Kawan, Kecamatan Bangli, pada Rabu (11/11/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komisi I DPRD Badung Soroti Kekurangan 6.000 Tenaga Kerja dan Tunggakan Pajak Rp800 Miliar

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi I DPRD Badung menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam rapat kerja bersama jajaran perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Badung, Rabu (11/11/2026). Beberapa isu yang menjadi perhatian di antaranya kekurangan sekitar 6.000 tenaga kerja, keterbatasan kendaraan operasional Satpol PP, hingga tunggakan pajak hotel dan restoran yang mencapai lebih dari Rp800 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

Rapat Paripurna DPRD Badung, Dewan Sepakati RAPBD 2027 Rp12,70 Triliun Berlaku 1 Januari

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung bersama Pemerintah Kabupaten Badung menuntaskan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 serta tiga rancangan peraturan daerah (Raperda). Dalam hasil pembahasan, total RAPBD Badung 2027 disepakati sebesar Rp12,70 triliun, turun sekitar Rp1,54 triliun dibandingkan rancangan awal sebesar Rp14,24 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.