balitribune.co.id | Denpasar - Selaras dengan upaya Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan WIlayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 Tahun 2014, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat, Nyoman Ayu