Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

DPRD Badung Tolak Pokir Dipotong, Rasionalisasi Disarankan di Anggaran Eksekutif

Bali Tribune / Putu Parwata

balitribune.co.id | MangupuraRencana eksekutif memotong sejumlah anggaran kegiatan DPRD Badung mendapat reaksi keras dari kalangan legislator setempat. Dewan Badung bahkan terang-terangan meminta pemotongan dilakukan di eksekutif saja.

“Kalau yang diamanatkan di Undang-undang kan tidak logis kita rasionalisasi,” tegas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Badung I Putu Parwata, Selasa (8/6/2021).

Menurutnya salah satu anggaran yang tidak boleh kena rasionalisasi adalah anggaran untuk pokok-pokok pikiran (Pokir) Dewan. Pokir  adalah amanat Undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

“Menghilang Pokir? Itu amanat Undang-undang, kalau dihilangkan siapa yang tanggung jawab, kalau saya tidak mau tanggungjawab,” katanya.

Lebih lanjut Sekretaris DPC PDIP Badung ini menjelaskan bahwa Pokir begitu juga dengan Reses DPRD sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda). “Semua sudah ditetapkan dalam Perda, Perda itu wajib untuk dijalankan,” tegasnya.

Kalau memang pemerintah kesulitan anggaran, ia bahkan meminta agar pengiritan dilakukan di eksekutif. “Kalau mau melakukan rasionalisasi silakan rasionalisasi di eksekutif, jangan kegiatan Pokir,” pintanya.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappenda) Badung I Made Wira Dharmajaya menyatakan rencana rasionalisasi sejumlah anggaran termasuk anggaran kegiatan di DPRD Badung merupakan arahan dari Bupati Badung.

“Sesuai arahan Pak Bupati agar melakukan penyesuaian anggaran. Sekarang semua masih berproses,” ujarnya.

Rasionalisasi terjadi di seluruh anggaran, tak terkecuali di DPRD Badung. Oleh karena itu, Pokir DPRD juga kena.

“Rasionalisasi terjadi pada seluruh anggaran, termasuk di Dewan yang salah satunya adalah Pokir. Tapi, semua ini masih dalam pembahasan,” terang Wira.

Disinggung Pokir merupakan amanat Undang-undang, pejabat asal Sembung, Mengwi ini, enggan berkomentar banyak. Yang jelas sambung dia, rasionalisasi anggaran terjadi secara besar-besaran di Badung lantaran keterbatasan anggaran.

“Rasionalisasi ini kan karena anggaran yang terbatas,” pungkasnya.  

Untuk diketahui, dampak Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan sektor pariwisata di Kabupaten Badung. Padahal, pariwisata menjadi tulang punggung pendapatan Gumi Keris. Akibatnya, PAD Badung pun melorot tajam yang berimbas pada anggaran daerah.

Pemkab Badung pun sejak setahun terakhir melakukan pengiritan besar-besaran. Sejumlah program kegiatan sudah dihentikan. Bahkan, karena minimnya pendapatan daerah membayar gaji ASN pun Pemkab Badung kini ngos-ngosan.

wartawan
ANA
Category

Ekspansi Kredit dan Tambahan Modal Tandai Kebangkitan Lestari Group

balitribune.co.id | Denpasar - Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan yang digelar pada 21 April 2025, Bank Lestari Group (BPR) menyepakati rencana penambahan modal sebesar Rp 57 miliar untuk BPR Lestari Bali. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi memperkuat permodalan dalam menghadapi peningkatan permintaan kredit seiring membaiknya ekonomi Bali dan Jawa pasca-pandemi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Satpol PP Tabanan Tertibkan Tiga Bangunan di Zona LSD Beraban

balitribune.co.id | Tabanan - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tabanan kembali melakukan penertiban terhadap tiga bangunan yang berada di zona Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Desa Beraban, Kecamatan Kediri pada Kamis (10/7).

Dalam penertiban tersebut Satpol PP Tabanan melibatkan tim dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Baca Selengkapnya icon click

Satukan Pejabat Pemprov Bali di Wantilan Pura Samuan Tiga, Gubernur Koster: Stop Santai, Wajib Kerja Keras dan Kreatif Percepat Capaian Program

balitribune.co.id | Gianyar - Gubernur Bali Wayan Koster memberikan pengarahan kepada para pejabat di lingkungan Pemprov Bali tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan dan Program 2025 – 2030 bertempat di Wantilan Pura Samuan Tiga, Bedulu, Gianyar, pada Kamis (10/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.