BALI TRIBUNE - Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra menyampaikan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) yaitu Ranperda tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 dalam sidang paripurna DPRD Kota Denpasar, Senin (9/7) bertempat di ruang sidang DPRD setempat.

BALI TRIBUNE - Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) kembali dilaksanakan serentak diseluruh SMP di Kota Denpasar. MPLS berlangsung selama 3 hari dimulai pada tanggal 9 sampai 11 Juli 2017. Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar, I Wayan Gunawan, saat memonitoring pelaksanaan MPLS di sekolah-sekolah di Denpasar pada Senin (9/7) mengatakan MPLS tahun ini dikemas dengan kegiatan edukasi dan berfokus pada pembentukan karakter siswa.

BALI TRIBUNE - I Ketut Wahyudi (28) yang terjerat penyalahgunan Narkotika atas kepemilikan 47 paket Narkotika jenis sabu seberat 131,93 gram, divonis 8 tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar pada Senin (9/7). Dalam putusannya, majelis hakim diketuai  Dewa Budi Watsara, menilai perbuatan Wahyudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No

BALI TRIBUNE - Program Entrepreneur masuk desa nampaknya terus digenjot Pemkab Klungkung. Program pemberdayaan masyarakat ini  dinilai modal dasar dalam membangun daerah. Hal itu disebabkan, konsep pembangunan yang digalakkan pemerintah saat ini adaah pembangunan dari desa. Hal tersebut terungkap ketika Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta membuka secara resmi kegiatan pembekalan wirausaha mandiri di Balai Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Senin (9/7) kemarin.

BALI TRIBUNE -  Beberapa bulan lagi, Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyelesaikan tugasnya memimpin Pulau Dewata. Kinerja mantan Kapolda NTT itu, mendapat apresiasi dari kalangan DPRD Provinsi Bali.  Apresiasi di antaranya datang dari Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama.

BALI TRIBUNE - Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional.