Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 742/SWY Patroli Cek Patok Perbatasan

Bali Tribune / Patroli Patok yang dilakukan Satgas Pamtas RI-RDTL

balitribune.co.id | Belu - Salah satu tugas pokok Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) wilayah Republik Indonesia (RI) - Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) adalah melaksanakan pengamanan patok perbatasan wilayah kedua negara yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan.

Berdasarkan laporan para Dankipur jajaran Satgas Pamtas Sektor Timur, masing-masing pos sudah mulai merencanakan pelaksanaan patroli patok, bahkan sudah ada yang melaksanakan patroli. Dari 554 jumlah patok perbatasan RI-RDTL sektor timur baru 56 patok yang sudah dicek, terdiri dari 33 patok PBN, 3 patok CBDRF, dan 20 patok BSP yang keberadaannya masih ada, sedangkan sisanya masih dalam proses pengecekan," ujar Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif 742/SWY Mayor Inf Bayu Sigit Dwi Untoro, disela pengecekan Pos Fohuk Kipur III di Desa Henes, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Balu, Nusa Tenggara Timur (NTT), kemarin.

Bayu Sigit juga memberikan batas waktu kepada seluruh Danpos jajarannya untuk melaksanakan patroli pengecekan seluruh patok hingga awal April 2021. "Paling tidak, sebelum bulan puasa pada April mendatang, semua patok harus sudah dilaporkan keberadaannya, sehingga bisa kita laporkan kepada Komandan Kolakops 161/Wira Sakti," perintahnya.

Pria kelahiran tahun 1980 itu juga menginstruksikan agar masing-masing pos memiliki jadwal untuk melakukan patroli patok secara berkala dengan waktu dan personel yang ditentukan oleh Danpos. “Kegiatan ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, silakan atur waktunya dan segera laporkan hasilnya,” saran Bayu Sigit.

Usai melaksanakan pengecekan di Pos Fohuk, Dansatgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur mengecek Pos Lakmars Kipur III di Desa Henes, Kecamatan Lamaknen Selatan.

wartawan
Djoko Moeljono
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.