balitribune.co.id I Singaraja - Memanasnya konflik antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat memunculkan kekhawatiran terhadap keselamatan pekerja migran Indonesia di kawasan Timur Tengah. Di Kabupaten Buleleng, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mencatat ratusan warganya bekerja secara resmi di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng, Putu Arimbawa, menyampaikan bahwa berdasarkan data, terdapat 796 pekerja migran asal Buleleng yang bekerja di sejumlah negara Timur Tengah. Namun, penanganan terkait situasi di luar negeri menjadi kewenangan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
Ia menegaskan, hingga kini pihaknya masih menunggu arahan dari BP3MI Bali dan belum menerima instruksi khusus, termasuk terkait kemungkinan evakuasi. “Untuk kondisi terkini pekerja migran di Timur Tengah, kami masih menunggu perkembangan dari BP3MI Bali. Sampai saat ini kami belum menerima arahan khusus termasuk soal evakuasi,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, informasi terakhir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di masing-masing negara juga belum mengeluarkan perintah evakuasi bagi WNI, termasuk PMI. “Informasi terakhir dari kedutaan, belum ada perintah evakuasi. Namun memang di daerah tertentu ada pembatasan pergerakan karena situasi keamanan,” jelasnya.
Berdasarkan data resmi KP2MI tahun 2024, mayoritas PMI asal Buleleng berada di Turki sebanyak 666 orang. Selebihnya tersebar di Uni Emirat Arab (46 orang), Yordania (18 orang), Oman (15 orang), Qatar (14 orang), Bahrain (4 orang), Arab Saudi (3 orang), dan Mesir (3 orang).
Total yang tercatat secara resmi sebanyak 769 orang, meskipun jumlah riil diperkirakan lebih besar karena adanya keberangkatan nonprosedural. “Total PMI asal Buleleng yang tercatat resmi bekerja di kawasan Timur Tengah 769 orang. Namun data rill di lapangan diperkirakan lebih dari itu, karena ada yang berangkat melalui jalur non prosedural atau ilegal,” jelasnya.
Di tengah situasi geopolitik yang belum stabil, Disnaker memastikan hingga kini belum ada laporan dari keluarga PMI terkait kehilangan kontak atau kondisi darurat.
