balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung mulai mengkaji wacana pendirian Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan pihaknya akan mempelajari konsep dan kebutuhan program tersebut sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
Menurut Adi Arnawa, program Sekolah Rakyat pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, terutama dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Tentu saya akan pelajari dulu. Ini kan program pusat, saya kira program pusat tujuannya sudah bagus sebenarnya. Untuk itu kita akan pertimbangkan,” ujar Adi Arnawa, Rabu (9/6/2026).
Bupati Adi Arnawa menjelaskan, saat ini Pemkab Badung telah menggratiskan biaya pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, pemerintah daerah perlu menilai sejauh mana keberadaan Sekolah Rakyat dapat melengkapi sistem pendidikan yang sudah berjalan.
Meski demikian, pihaknya menyambut positif gagasan tersebut karena sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan mampu bersaing di tingkat global.
Menurutnya, investasi di sektor pendidikan merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan generasi masa depan sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
“Semuanya itu dalam rangka mempersiapkan SDM yang unggul, yang adaptif, yang siap bersaing secara global. Dan sekaligus dampaknya tentu akan memberikan kontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” katanya.
Namun, Adi Arnawa menilai penerapan Sekolah Rakyat tidak bisa disamakan dengan sekolah reguler. Konsep yang diusung pemerintah pusat mengharuskan adanya sistem pendidikan terpadu dengan fasilitas asrama dan dukungan kebutuhan siswa secara menyeluruh.
Perbedaan konsep tersebut menjadi salah satu aspek yang sedang dipertimbangkan pemerintah daerah, mengingat infrastruktur pendukung seperti asrama pendidikan belum tersedia secara memadai di Badung.
“Kalau Sekolah Rakyat itu kan sudah disiapkan semuanya, dari hulunya, termasuk asramanya juga ada. Nah, ini kita belum sampai ke sana. Tapi saya melihat ini bagus,” ujarnya.
Kendati sarana penunjang belum sepenuhnya siap, Pemkab Badung tidak menutup peluang untuk mengembangkan program tersebut di masa mendatang. Pemerintah daerah bahkan siap menyesuaikan kebijakan apabila nantinya terdapat arahan khusus dari pemerintah pusat terkait pendirian Sekolah Rakyat di setiap kabupaten.
“Kalau didukung, nanti ke depan kita akan lihat di mana kira-kira kita akan siapkan. Atau mungkin nanti arahan pemerintah pusat masing-masing kabupaten harus menyiapkan Sekolah Rakyat, ya kita akan ikuti,” tegasnya.
Dengan kajian yang sedang dilakukan, Pemkab Badung berharap dapat memastikan bahwa setiap program pendidikan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
