BALI TRIBUNE - Pihak Pelindo III mengungkapkan keseriusannya terkait rencana perluasan Pelabuhan Benoa Denpasar sebagai jawaban dan kebutuhan dalam mengantisipasi kian banyaknya kunjungan wisatawan asing yang menggunakan kapal pesiar atau cruise ke Bali.
Keseriusan itu disampaikan Direktur Utama Pelindo III Gusti Ngurah Askhara Dana Diputra kepada Komisi VI DPR RI dalam kunjungan kerja yang berlangsung di Kuta.
Menurut pria yang disapa Ari Askhara, Pelindo III sebagai operator tentunya melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan KSO Kementerian Perhubungan. "Saat ini, kami tinggal menunggu izin, jika izin keluar langsung bisa jalan," ujarnya.
Ia menyebutkan, sebelumnya Pelindo III akan menganggarkan Rp 1,2 Triliun untuk pengembangan Pelabuhan Benoa, namun kemudian ada beberapa penambahan pengerjaaan sehingga totalnya mencapai Rp 1,7 Triliun.
Pihaknya sudah membangun komunikasi, melakukan berbagai pembicaraan dengan pemerintah Kota dan DPRD Kota Denpasar terkait rencana tersebut. Pada intinya, perluasan pelabuhan masuk menjadi bagian dari Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang hingga kini belum mengantongi izin termasuk dari Pemkot Denpasar.
"Kita cukup serius, saat ini sedang proses kontraktor untuk pendalaman alur dan kolam sehingga nantinya kalau izin sudah keluar langsung kerja," tegasnya lagi usai pertemuan.
Sejumlah wakil rakyat hadir dalam pertemuan seperti anggota DPR RI Dapil Bali dari Fraksi Partai Golkar Gede Sumarjaya Linggih alias Demer, Ketua DPRD Kota Denpaasar seperti I Gusti Ngurah Gede dan Wakill Ketua Made Muliawan Arya alias De Gadjah dari Fraksi Gerindra.
Terkait dengan sharing saham dalam mega proyek perluasan Pelabuhan Benoa itu, nantinya, ada bagi hasil yang diberikan atau bisa dikelola Pemkot Denpasar sebesar minimum 10 persen. Pihaknya memastikan, akan berbagi dengan Pemerintah Kota Denpasar yang juga memiliki lahan seluas 4,8 hektar.
Jika proyek tersebut berjalan, tentunya akan dibicarakan lebih lanjut soal pengelolaan seperti di Pelabuhan Cruise terbesar yang akan mampu menampung banyak wisatawan dari berbagai negara.
Hanya saja, sejauh ini belum ada pembicaraan lebih jauh soal usaha-usaha yang akan dikelola perusahaan yang terlibat di Pelabuhan Cruise.
Hal sama juga sudah dilakukan dengan sharing penyertaan saham 10 persen dalam pengelolaan Jalan Tol Bali Mandara sebesar 10 persen. Itu juga akan menjadi model yang kemungkinan bisa dijalankan dalam pengelolaan Pelabuhan Cruise di Benoa.
Karenanya, dengan penyertaan modal itu, akan memberikan pemasukan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan diberikan kepada Pemkot Denpasar.
Dicontohkan, pengelolaan itu bisa lewat pass masuk atau pass parkir bagi penumpang yang akan datang ke Pelabuhan Cruise di Benoa. Tidak hanya itu, potensi pendapatan lainnya bisa didulang Denpasar dari beberapa pajak seperti dari gas, yang juga akan dipasok lewat pelabuhan tersebut.
Dalam kesempatan sama Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Made Muliawan Arya menyatakan dukungannya untuk pengembangan Pelabuhan Benoa Denpasar karena diyakini akan berdampak utuk memajukan sektor lainnya khususnya pariwisata sendiri.
"Kami dukung pengembangan Pelabuhan Benoa karena nantinya akan meningkatkan PAD Kota Denpasar dan memperluas potensi lainnya yang muaranya demi kepentingan masyarakat Bali ke depan," demikian De Gadjah, sapaanya.
