Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Plus Minus Kenaikan PPN 12 Persen

Bali Tribune / Putu Dian Kirana Resya - Mahasiswa Hukum Universitas Airlangga

balitribune.co.id | Pemerintah Indonesia kembali memantik perdebatan publik dengan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Barang dan jasa yang terkena pajak mencakup hampir seluruhnya seperti sebelumnya, kecuali kebutuhan pokok. Kebijakan ini disebut-sebut sebagai langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan negara demi mendukung pembangunan. Namun, langkah ini justru menimbulkan pertanyaan besar: apakah pembangunan ini benar-benar berpihak pada rakyat kecil, atau justru menjadi beban baru bagi mereka yang masih berjuang bangkit dari dampak pandemi COVID-19?  

Kenaikan PPN ini adalah amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang diinisiasi DPR periode 2019-2024. Salah satu tujuan utamanya adalah mengurangi ketergantungan Indonesia pada utang luar negeri, yang per Juli 2024 tercatat mencapai Rp8.502,69 triliun. Dengan penerimaan pajak yang lebih tinggi, pemerintah berharap mampu menekan defisit anggaran dan mendanai program pembangunan tanpa mengandalkan pinjaman.  

Selain itu, pemerintah mengklaim kebijakan ini akan meningkatkan stabilitas ekonomi dengan menjaga inflasi tetap rendah dan memperkuat nilai tukar rupiah. Langkah ini juga dianggap sebagai upaya menyelaraskan sistem perpajakan nasional dengan standar internasional, mengingat rasio pajak Indonesia saat ini hanya 10,4%, jauh di bawah rata-rata global sebesar 15%.  

Namun, perbandingan dengan negara lain seperti Brasil atau Filipina menunjukkan ketimpangan yang mencolok. Di Brasil, PPN mencapai 17% dengan rasio pajak 24,67%, tetapi upah minimum di negara itu jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Kondisi serupa terlihat di Filipina, di mana PPN 12% diterapkan dengan rata-rata gaji yang lebih tinggi dibanding Indonesia.  

Kebijakan ini hampir pasti akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, sehingga daya beli masyarakat, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, akan semakin tertekan. Meski kebutuhan pokok dikecualikan, pengeluaran rutin lainnya seperti biaya pendidikan, transportasi, dan kesehatan kemungkinan besar akan terdampak.  

Kelompok usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional juga akan terkena imbasnya. Kenaikan biaya operasional dapat memaksa pelaku UKM menaikkan harga produk, yang berpotensi menurunkan daya saing mereka. Kondisi ini mengancam kelangsungan bisnis mereka, sekaligus lapangan kerja yang bergantung pada sektor ini.  

Lebih jauh lagi, kenaikan PPN berisiko memperbesar kesenjangan sosial. Kelompok berpenghasilan tinggi mungkin lebih mudah beradaptasi, sementara rakyat kecil harus menghadapi lonjakan biaya hidup tanpa ada kenaikan pendapatan yang memadai. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan mitigasi yang efektif, seperti subsidi atau insentif, kebijakan ini bisa memicu resistensi sosial yang serius.  

Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga pada pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel. Rakyat berhak melihat bagaimana pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.  

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kenaikan PPN diiringi langkah kompensasi, seperti bantuan sosial yang tepat sasaran, subsidi harga barang strategis, dan dukungan bagi UKM untuk menjaga daya saing mereka. Dengan langkah-langkah ini, kenaikan PPN dapat dioptimalkan untuk pembangunan tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat kecil.  

Kenaikan PPN menjadi 12% adalah kebijakan yang penuh tantangan. Di satu sisi, pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan pada utang. Namun, dampaknya terhadap daya beli rakyat kecil, pertumbuhan UKM, dan kesenjangan sosial tidak bisa diabaikan.  

Jika pemerintah ingin kebijakan ini diterima masyarakat, langkah mitigasi yang nyata harus segera dilakukan. Rakyat membutuhkan jaminan bahwa kontribusi mereka melalui pajak benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, bukan sekadar menutup lubang defisit anggaran.

wartawan
Putu Dian Kirana Resya
Category

Sayembara Cipta Puisi Denpasar 2026 Jadi Ruang Kreativitas dan Rekam Jejak Kehidupan Kota

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui kegiatan Denpasar Bercerita menghadirkan program Percakapan Tentang Puisi, Denpasar dan Sayembara Cipta Puisi Denpasar Tahun 2026 sebagai wadah pengembangan kreativitas, literasi, serta apresiasi sastra bagi generasi muda dan masyarakat umum.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Diduga Puing Pesawat Tragedi 1974 Ditemukan di Sungai Tinga-Tinga

balitribune.co.id | Singaraja - Temuan sejumlah benda yang diduga berkaitan dengan kecelakaan pesawat tahun 1974 di aliran Sungai Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, mulai ditelusuri kepolisian. Keberadaan benda-benda tersebut menjadi perhatian karena diduga merupakan bagian dari pesawat yang jatuh dan menewaskan 107 orang lebih dari lima dekade lalu.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Operasi Zebra Agung 2026 Digelar di Bali, Ini Fokus Penindakan Polda Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Tingginya angka kecelakaan lalu lintas menjadi perhatian serius Polda Bali dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat demi mewujudkan lalu lintas yang tertib dan berkeselamatan.

Komitmen ini disampaikan langsung Kapolda Bali Irjen Pol Pasma Royce saat memimpin apel Gelar Pasukan "Operasi Zebra Agung 2026" di halaman depan Mapolda Bali, Senin (16/11/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Polres Buleleng Ungkap Lima Kasus Narkoba, Tujuh Pria Ditangkap

balitribune.co.id | Singaraja - Polres Buleleng mengungkap lima kasus narkotika selama 10–14 November 2026. Sebanyak tujuh pria diamankan di wilayah Kecamatan Buleleng, Sawan, dan Kubutambahan dengan barang bukti 1,56 gram bruto sabu serta 5.269 butir pil Y jenis triheksifenidil.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

TPAKD Badung Raih Penghargaan Program Dukungan UMKM Terbaik Tahun 2026 dari OJK Bali

balitribune.co.id | Mangupura – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Badung meraih penghargaan Program Dukungan UMKM Terbaik Tahun 2026 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali. Penghargaan tersebut diserahkan pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Provinsi Bali, Senin (16/11/2026), bertempat di Kantor Gubernur Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Pasar Properti Bali Terkoreksi, Ekonomi Tetap Tumbuh 5,85 Persen

balitribune.co.id | Denpasar - Pasar properti komersial di Bali mengalami penyesuaian pada Triwulan III 2026. Perubahan preferensi konsumen, persaingan usaha, serta dinamika permintaan dan pasokan mendorong penurunan harga di sejumlah segmen properti. Meski demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta mencerminkan pelemahan ekonomi Bali yang justru masih tumbuh kuat.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.