Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Plus Minus Kenaikan PPN 12 Persen

Bali Tribune / Putu Dian Kirana Resya - Mahasiswa Hukum Universitas Airlangga

balitribune.co.id | Pemerintah Indonesia kembali memantik perdebatan publik dengan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Barang dan jasa yang terkena pajak mencakup hampir seluruhnya seperti sebelumnya, kecuali kebutuhan pokok. Kebijakan ini disebut-sebut sebagai langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan negara demi mendukung pembangunan. Namun, langkah ini justru menimbulkan pertanyaan besar: apakah pembangunan ini benar-benar berpihak pada rakyat kecil, atau justru menjadi beban baru bagi mereka yang masih berjuang bangkit dari dampak pandemi COVID-19?  

Kenaikan PPN ini adalah amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang diinisiasi DPR periode 2019-2024. Salah satu tujuan utamanya adalah mengurangi ketergantungan Indonesia pada utang luar negeri, yang per Juli 2024 tercatat mencapai Rp8.502,69 triliun. Dengan penerimaan pajak yang lebih tinggi, pemerintah berharap mampu menekan defisit anggaran dan mendanai program pembangunan tanpa mengandalkan pinjaman.  

Selain itu, pemerintah mengklaim kebijakan ini akan meningkatkan stabilitas ekonomi dengan menjaga inflasi tetap rendah dan memperkuat nilai tukar rupiah. Langkah ini juga dianggap sebagai upaya menyelaraskan sistem perpajakan nasional dengan standar internasional, mengingat rasio pajak Indonesia saat ini hanya 10,4%, jauh di bawah rata-rata global sebesar 15%.  

Namun, perbandingan dengan negara lain seperti Brasil atau Filipina menunjukkan ketimpangan yang mencolok. Di Brasil, PPN mencapai 17% dengan rasio pajak 24,67%, tetapi upah minimum di negara itu jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Kondisi serupa terlihat di Filipina, di mana PPN 12% diterapkan dengan rata-rata gaji yang lebih tinggi dibanding Indonesia.  

Kebijakan ini hampir pasti akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, sehingga daya beli masyarakat, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, akan semakin tertekan. Meski kebutuhan pokok dikecualikan, pengeluaran rutin lainnya seperti biaya pendidikan, transportasi, dan kesehatan kemungkinan besar akan terdampak.  

Kelompok usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional juga akan terkena imbasnya. Kenaikan biaya operasional dapat memaksa pelaku UKM menaikkan harga produk, yang berpotensi menurunkan daya saing mereka. Kondisi ini mengancam kelangsungan bisnis mereka, sekaligus lapangan kerja yang bergantung pada sektor ini.  

Lebih jauh lagi, kenaikan PPN berisiko memperbesar kesenjangan sosial. Kelompok berpenghasilan tinggi mungkin lebih mudah beradaptasi, sementara rakyat kecil harus menghadapi lonjakan biaya hidup tanpa ada kenaikan pendapatan yang memadai. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan mitigasi yang efektif, seperti subsidi atau insentif, kebijakan ini bisa memicu resistensi sosial yang serius.  

Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga pada pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel. Rakyat berhak melihat bagaimana pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.  

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kenaikan PPN diiringi langkah kompensasi, seperti bantuan sosial yang tepat sasaran, subsidi harga barang strategis, dan dukungan bagi UKM untuk menjaga daya saing mereka. Dengan langkah-langkah ini, kenaikan PPN dapat dioptimalkan untuk pembangunan tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat kecil.  

Kenaikan PPN menjadi 12% adalah kebijakan yang penuh tantangan. Di satu sisi, pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan pada utang. Namun, dampaknya terhadap daya beli rakyat kecil, pertumbuhan UKM, dan kesenjangan sosial tidak bisa diabaikan.  

Jika pemerintah ingin kebijakan ini diterima masyarakat, langkah mitigasi yang nyata harus segera dilakukan. Rakyat membutuhkan jaminan bahwa kontribusi mereka melalui pajak benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, bukan sekadar menutup lubang defisit anggaran.

wartawan
Putu Dian Kirana Resya
Category

Kapolri Mutasi 704 Anggota, Kapolres Badung dan Sejumlah PJU Polda Bali Diganti

balitribune.co.id | Denpasar - Gerbong mutasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali bergulir. Sebanyak 704 personel dimutasi oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto berdasarkan Surat Telegram Nomor: ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Wawali Arya Wibawa Lepas Ribuan Peserta Fun Walk, Perkuat Kebersamaan Guru dan ASN Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Sekretaris I TP PKK Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, serta Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, melepas ribuan peserta Fun Walk dan Senam Ceria di depan Gedung Dharma Negara Alaya (DNA) Lumintang, Sabtu (21/11/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Resmi Mengaspal di Bali, SUV 7-Seater BYD Titan 7 Siap Tantang Dominasi Fortuner dan Pajero

balitribune.co.id | Denpasar - Pasar Sport Utility Vehicle (SUV) tangguh di Pulau Dewata kedatangan penantang serius. BYD Harmoni Bypass Ngurah Rai resmi memperkenalkan lini kendaraan terbarunya, BYD Titan 7, dalam gelaran showroom event di Denpasar, Sabtu (21/11/2026). Hadir dengan konfigurasi tujuh penumpang (7-seater), SUV ini digadang-gadang siap menggoyang dominasi Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Demi Keempat Anaknya, IRT di Denpasar Nekat Curi Susu di 7 Minimarket

balitribune.co.id | Denpasar - Demi memenuhi kebutuhan keempat anaknya, seorang ibu rumah tangga (IRT) berinisial RDP (29) nekat mencuri susu di tujuh gerai minimarket Alfamart yang tersebar di wilayah Kota Denpasar. Akibat aksi pencurian berulang tersebut, pihak toko mengalami total kerugian mencapai Rp3,7 juta.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mengenal Dirreskrimum Polda Bali Kombes Pol Stevy Frits Pattiasina

balitribune.co.id | Denpasar - Jabatan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Bali resmi berganti dari Kombes Pol Lintar Mahardhono kepada Kombes Pol Stevy Frits Pattiasina, S.I.K., S.H., M.H. Pergantian ini ditandai melalui upacara serah terima jabatan (sertijab) yang dipimpin langsung oleh Kapolda Bali Irjen Pol Pasma Royce di Mapolda Bali, Jumat (20/11/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click

TP PKK Bali Gelar Aksi 'Bergerak dan Berbagi' di Gianyar, Sasar 150 Warga

balitribune.co.id | Gianyar - Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Bali menggelar aksi sosial bertajuk "Bergerak dan Berbagi" di Kabupaten Gianyar, Jumat (20/11/2026). Kegiatan yang menyasar kelompok masyarakat rentan ini berlangsung di tiga lokasi, yakni Desa Ketewel, Desa Medahan, dan Kelurahan Bitera, dengan total 150 penerima manfaat.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.