Diposting : 9 September 2017 15:11
I Made Darna - Bali Tribune
Presiden
Keterangan Gambar: 
Presiden RI, Joko Widodo didampingi Bupati Giri Prasta disaat menyerahkan 3.500 sertifikat tanah untuk rakyat Bali bertempat di Lapangan Puspem Badung, Sempidi, Jumat (8/9) kemarin.

BALI TRIBUNE - Presiden RI, Joko Widodo menyerahkan 3.500 sertifikat tanah untuk rakyat Bali bertempat di Lapangan Puspem Badung, Sempidi, Jumat (8/9) kemarin.

Ribuan sertifikat ini diserahkan secara simbolis kepada sepuluh perwakilan penerima. Secara keseluruh para penerima ribuan sertifikat ini berasal dari lima kabupaten/kota se-Bali, meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar dan Klungkung.

Turut hadir pada kesempatan itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, Sofyan Djalil, Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, para Bupati/Wali Kota se-Bali,  pejabat terkait serta 3.000 masyarakat dari lima kabupaten/kota se-Bali.

Presiden Jokowi dalam sambutannya memerintahkan kepada Menteri BPN agar segera menyelesaikan persertifikatan tanah di Indonesia dan kemudian diserahkan kepada masyarakat.

"Banyak sekali sengketa, karena belum pegang ini (sertifikat tanah). Kalau sudah pegang ini kan aman, sertifikatnya ada," ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun berpesan kepada masyarakat yang sudah menerima sertifikat agar menjaga sertifikatnya dengan baik supaya  tidak rusak.

"Kalau sudah pegang sertifikat tolong beri plastik. Kalau genteng bocor tidak rusak. Yang kedua tolong difoto kopy. Kalau hilang biar cepat ngurusnya," katanya.

Selanjutnya Presiden juga menyarankan kalau sertifikat itu mau dijadikan jaminan di bank agar memperhatian kemampuan dalam membayar.

"Yang ketiga, kalau mau disekolahkan di Bank agar hati-hati. Dihitung dan kalkulasi. Hati-hati. Biasanya begitu dapat sertifikat langsung ke bank. Dapat 200 juta, langsung 100 jutanya  beli mobil. Ini yang tidak boleh, jangan diutak atik untuk kesenangan. Sertifikat ini bisa hilang. Hati-hati," pesan Jokowi berkali-kali.

Ditegaskan bahwa sertifikat ini sebagai tanda bukti  hak atas tanah yang harus disimpan oleh masyarakat. "Silahkan ke bank nggak apa-apa, tapi jangan sampai hilang," imbuhnya.

Ia juga minta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat. "Saya titip kepada BPN berikan pelayanan yang cepat pada masyarakat. Kemudian secepat-cepatnya dikeluarkan," pinta  Jokowi.

Sementara Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang  RI melaporkan  total ada 3.500 sertifikat yang diserahkan kepada 2.797 penerima dari lima kabupaten/kota di Bali. Meliputi Kabupaten Badung 1.000 sertifikat, Tabanan 1.000 sertifikat, Gianyar 1.000 sertifikat, Kota Denpasar 300 sertifikat dan Klungkung 200 sertifikat.

Dirinya mengatakan saat ini ada 46 juta bidang tanah bersertifikat dari 126 juta bidang yang ada di seluruh Indonesia. Untuk di Bali, pihaknya menargetkan semua tanah  sudah bersertifikat dan terdaftar pada tahun 2019. "Kalau  di Bali sudah sangat banyak tanah  bersertifikat. Bagi yang belum, target kita tahun 2019 sudah semua," ujarnya.

Sementara untuk Badung, Sofyan Djalil menyatakan tahun 2018 ini sudah rampung. "Kalau untuk Badung tahun 2018 semua tanah sudah bersertifikat," tegasnya sembari menambahkan pada tahun 2017 ini pihaknya telah menyerahkan sekitar 5 juta sertifikat di seluruh Indonesia.

Sofyan Djalil berharap dengan adanya sertifikat ini bisa menghindari terjadi konflik tanah. "Mudah-mudahan dengan sertifikat itu tidak ada lagi konflik. Dan sertidikat ini bisa digunakan untuk modal keuangan bisa digadaikan dan dijaminkan. Cuma hati-hati jangan sampai uangnya digunakan untuk kebutuhan konsumtif," pesan Sofyan Djalil.