Badung Akan Perluas Layanan Kebersihan | Bali Tribune
Diposting : 20 November 2017 20:33
I Made Darna - Bali Tribune
Budaya
Budaya gotong royong membersihkan lingkungan harus tetap dipertahankan untuk menjaga kebersihan.

BALI TRIBUNE - Masalah kebersihan menjadi perhatian serius Pemkab Badung. Pemerintah "gumi keris" bahkan akan mengerahkan tenaga kebersihan hingga tingkat banjar. Sehingga kedepan tidak hanya ruas-ruas jalan protokol yang clean, pelosok-pelosok banjar pun  harus kincolong.

Itu ditegaskan langsung oleh Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat rapat paripurna DPRD Badung, Jumat (17/11).

Untuk menjaga kebersihan sampai di tingkat banjar, pihaknya juga telah memikirkan masalah tenaga kebersihannya. "Untuk tenaga kebersihan hingga ke tingkat banjar  sudah menjadi perhatian kami. Namun, bukan berarti tenaga kebersihan ada di tingkat banjar,” kata Suiasa.

Namun demikian, pihaknya sepakat apabila tenaga kebersihan ini harus diperluas hingga ke tingkat banjar. Artinya cakupan atau jangkauannya perlu diperluas.

Untuk ini dipastikan akan ada penambahan jumlah personel yang diperlukan. Penambahan ini tentu saja dilakukan secara proporsional berdasarkan luas wilayah desa, jumlah banjar, potensi sampah dan sebagainya.

Jika memang luas, dari saat ini 5 orang tenaga kebersihan, jumlahnya bisa saja ditambah. Namun jika wilayahnya sedikit, jumlah banjarnya sedikit, 5 orang tenaga ini tidak akan ditambah. "Nanti untuk penambahkan personil kan tergantung luas wilayahnya," katanya.

Sementara untuk pengelolaan parkir, pihaknya memastikan tidak akan menjadikan retrebusi parkir sebagai sumber pendapatan daerah utama. Namun demikian, pihaknya tetap akan mengkaji pembuatan Perusahaan Daerah (PD) Parkir di Kabupaten Badung.  Feasibility study (FS) akan segera dilaksanakan. “Pengelolaan parkir secara profesional hanya berorientasi pada penataan dan penertiban sehingga perlu partisipasi dari masyarakat,” katanya.

Untuk urusan parkir ini, yang terpenting lanjut dia, adalah harus ada komunikasi dengan masyarakat. “Sepanjang memungkinkan, kenapa tidak,” ujarnya.

Menurut pejabat asal Pecatu Kuta Selatan itu, selama ini parkir di ruas-ruas jalan dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat seperti LPM, desa adat, maupun desa. "Selama ini, potensi parkir dikelola oleh masyarakat. Jika ditarik begitu saja, tentu saja tidak elok," pungkasnya.