Diposting : 12 February 2019 15:30
Arief Wibisono - Bali Tribune
Bali Tribune/Kepala KPw BI Bali Causa Iman Karana (kanan) bersama pejabat terkait.

Bali Tribune, Denpasar – Dalam mendorong peran Bank Indonesia dalam implementasi elektronifikasi transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah, KPw Bank Indonesia Provinsi Bali menggelar  kegiatan High Level Meeting (HLM) Elektronifikasi Transaksi Keuangan (Transaksi Non Tunai) Pemerintah Daerah, Senin (11/2) di ruang Tirtha Gangga BI Bali. 

Disebutkan, elektronifikasi transaksi pemerintah bertujuan untuk mewujudkan perluasan Less Cash Society dan keuangan inklusif melalui peningkatan akses keuangan untuk layanan transaksi non tunai. Selama ini transaksi non tunai yang diterapkan Pemerintah Provinsi Bali di tahun 2018 dianggap berjalan cukup bagus. Bahkan Bali berada di posisi dua setelah DKI Jakarta. “Mayoritas transaksi untuk pengeluaran dari sisi belanja rata-rata sudah non tunai. Bali bahkan sudah hampir 100 persen,” jelas Kepala KPw BI Bali, Causa Iman Karana atau yang kerap disapa CIK disela kegiatan.

Mengangkat tema “Evaluasi Transaksi Non Tunai Tahun 2018 & Pengembangan Transaksi Non Tunai 2019 Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali” HLM diikuti ratusan peserta dari instansi terkait. Menurut CIK, Bali sejak 2017 menjadi pilot project untuk implementasi elektronifikasi Pemda dari Kemendagri. 

Ada tiga daerah yang menjadi pilot project yaitu Bali, Jawa Barat dan DKI Jakarta. “Harapan ke depan Bali bisa menjadi nomor satu,” ujarnya. Untuk menjadi nomor satu, CIK menekankan perlunya peningkatan dari sisi penerimaan. Karena belum semua secara non tunai. “Kalau sisi pengeluaran pemda mayoritas sudah ke nontunai. Elektronifikasi transaksi keuangan di lingkungan pemda dari pengeluaran pada 2018 lalu sudah hampir 100 persen. Namun dari sisi penerimaan belum semua non tunai sehingga tahun ini harapannya bisa ditingkatkan,” ujarnya.

Penerimaan bisa dari pendapatan pajak kendaraan bermotor, retribusi DSDP dan PAD lain yang sah. Sedangkan bagi pemerintah kota dan kabupaten bisa dari PBB, pajak hotel, restoran, hiburan, IMB, dll. “Juga dari retribusi pasar dan parkir yang saat ini masih banyak tunai, walaupun ada beberapa daerah sudah elektronifikasi,” jelasnya. 

CIK menilai penting transaksi non tunai diterapkan di Bali mengingat di semua negara maju sudah menggunakannya. Apalagi Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara.  Elektronifikasi transaksi pemerintah bertujuan mengubah transaksi pengeluaran dan penerimaan pemerintah dari tunai menjadi non tunai melalui berbagai kanal pembayaran untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi tata kelola keuangan pemerintah daerah melalui infrastruktur yang aman dan handal. CIK berharap perlunya meningkatkan kompetensi SDM melalui capacity building, pelatihan dan pendampingan teknis terkait sistem pembayaran non tunai dan teknologi digital. Juga membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat bertransaksi non tunai sekaligus meningkatkan akses keuangan masyarakat. Hal yang tak kalah penting yakni melanjutkan sinergi dengan lembaga keuangan untuk memperkuat infrastruktur pendukung transaksi non tunai dan memperluas elektronifikasi transaksi Pemda.

Sementara Plt. Dirut Bank BPD Bali Nyoman Sudharma mengatakan BPD  sudah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait elektronifikasi pendapatan dan pengeluaran pemda. “Dari sisi pengeluaran seperti belanja modal, belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, bantuan sosial hampir 100 persen, kini dari penerimaan pemda yang ditingkatkan,” paparnya. Bank pun tahun ini akan meningkatkan penerimaan pemda dengan mengoptimalkan DTW,  parkir, pajak hotel hingga samsat online di mana Bali menjadi percontohan. Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Bali Suarjana mengatakan pemprov mendorong seluruh kabupaten dan kota memakai non tunai. Sebab non tunai ini selain aman juga nyaman sekali. (arw)