Diposting : 20 April 2016 14:32
Ayu Eka Agustini - Bali Tribune
Keterangan Gambar: 
RUPS - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BPD Bali di ruang Wiswa Sabha Pratama Kantor Gubernur Bali, Selasa (19/4).

Denpasar, Bali Tribune

Di tengah perlambatan ekonomi nasional dan pelemahan nilai tukar, ketahanan industri perbankan cukup terjaga dengan didukung oleh permodalan yang kuat. Begitu pula yang terjadi di BPD Bali. Sepanjang tahun 2015, BPD Bali telah mampu mencapai kinerja yang mengesankan, baik dari total aset, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), penyaluran kredit, dan lainnya.

Direktur Utama BPD Bali, I Made Sudja, mengungkapkan, hingga akhir tahun 2015, total DPK yang berhasil dihimpun oleh BPD Bali mencapai Rp14,728 triliun. “Dari total DPK, porsi giro mencapai 20,02 persen dan tabungan mencapai 41,16 persen. Sedangkan deposito sebesar 38,82 persen,” ungkapnya, usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BPD Bali di ruang Wiswa Sabha Pratama Kantor Gubernur Bali, Selasa (19/4).

Dijelaskannya, dari sisi kredit total yang tersalurkan mencapai Rp14,447 triliun atau tercapai sebesar 100,25 persen dari target sebesar Rp14,441 triliun. Dari total kredit bank, kata dia, kredit konsumsi masih memiliki porsi terbesar (58,07 persen), sedangkan porsi kredit produktif sebesar 41,93 persen. Untuk kredit UMKM, disebutkan Sudja mencapai 36,91 persen dari total kredit.

Lebih lanjut, Sudja mengatakan, pencapaian laba hingga akhir tahun lalu, laba bersih yang berhasil dibukukan sebesar Rp476 miliar. “Total aset BPD Bali hingga akhir tahun lalu sebesar Rp19,538 triliun atau meningkat 15,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp16,951 triliun,” paparnya.

Ia menjelaskan, dari komposisi kepemilikan saham, Pemprov Bali sebanyak 614.912 lembar saham; Pemkab Badung sebanyak 800.617 lembar; Pemkot Denpasar sebanyak 139.476 lembar; Pemkab Karangasem sebanyak 36.300 lembar; Pemkab Buleleng sebanyak 28.185 lembar; Pemkab Tabanan sebanyak 29.806 lembar.

Kemudian, Pemkab Klungkung sebanyak 23.923 lembar; Pemkab Gianyar sebanyak 20.104 lembar; Pemkab Jembrana sebanyak 20.092 lembar, dan Pemkab Bangli sebanyak 8.993 lembar. “Total setoran modal yang telah disahamkan sebesar satu triliun tujuh ratus dua puluh dua miliar lebih,” jelasnya.

Ditambahkan Sudja, selama tahun 2015, BPD telah melaksanakan pembukaan satu kantor cabang, satu kantor kas, 12 kantor pelayanan kas, 1 unit mobil kas keliling, dan 1 ATM, sehingga tercatat untuk jaringan kantor Bank BPD Bali total memiliki 144 kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat, 14 kantor cabang, 37 kantor cabang pembantu, 49 kantor kas, 43 kantor pelayanan kas, 139 ATM dan dua unit mobil kas keliling.

“Perluasan ini akan terus dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam hal transaksi keuangan perbankan,” imbuhnya. RUPS tahunan BPD Bali ini dihadiri oleh seluruh direksi dan komisaris, Wakil Gubernur Bali, Bupati Bangli, Bupati Badung, Bupati Klungkung dan perwakilan bupati se-kabupaten/kota di Bali.

 

Cermati Ketahanan Likuiditas

Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, meminta direksi dan jajaran BPD Bali untuk mencermati ketahanan likuiditas dalam rangka mengantisipasi penurunan pengendapan dana pemerintah daerah sebagai akibat dari konversi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam bentuk tunai dalam pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/2015 tentang DAU dan DBH dalam bentuk tunai.

Hal ini disampaikan dalam sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta, saat membuka RUPS PT BPD Bali Tahun Buku 2015 di Gedung Wiswa Sabha Pratama, Selasa (19/4). Dalam kesempata ini, Forum Pemegang Saham PT BPD Bali melakukan pembahasan untuk menentukan arah kebijakan dan langkah strategis perseroan dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum.

Sesuai hasil self assessment, penilaian tingkat kesehatan bank di tahun 2015, BPD bali memperoleh peringkat dua, di mana mencerminkan kondisi bank yang secara umum adalah sehat sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, di antaranya profil risiko, penerapan good corporate governance (GCG), rentabilitas dan permodalan yang secara umum baik.

Dalam kesempatan ini dilaporkan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility /CSR) tahun 2015 sudah mampu merealisasi 160 bantuan bedah rumah atau secara nominal sebanyak Rp4.475.000.000 yang tersebar di 8 kabupaten dan 1 kota. Sementara, rasio kecukupan modal terhitung sampai Desember 2015 meningkat menjadi 24,44 persen dari 20,71 persen pada tahun 2014.

Namun demikian, Gubernur menambahkan, dalam rangka mewujudkan GCG dalam kegiatan usaha perbankan, BPD Bali perlu terus meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki serta meningkatkan kinerja organisasi dengan menempatkan karyawan berdasarkan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi. Diingatkan pula, upaya bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah juga perlu diperhatikan.

Pasalnya, dalam setahun terakhir terjadi penurunan dalam kredit produktif. Hal ini tercermin dari rasio NPL (net) bank yang memburuk dari sebelumnya sebesar 0,35 persen menjadi sebesar 1,96 persen pada akhir Desember 2015. Sehingga pada akhirnya meningkatkan pengawasan terhadap governance process yang berkaitan dengan penerapan prinsip accountability dan responsibility bank.